Negara dengan Lumbung Sawit Terbesar, Tetapi Rakyat Kesulitan Mendapatkan Minyak

SURAT PEMBACA

Oleh: : Atika Sri Wahyuni

 Tahun 2021 ditutup dengan melonjaknya harga minyak goreng di pasaran. Merespons kenaikan harga minyak goreng, pada awal Januari 2022, pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan kebijakan subsidi minyak goreng. Namun, kebijakan ini malah membuat stok minyak goreng di pasaran semakin terbatas, bahkan langka. Selain itu melonjaknya harga minyak di pasaran membuat para pedagang dan beberapa pihak memilih untuk menimbun minyaknya karena takut merugi. Misalnya, Satgas Pangan Sumut yang terdiri dari tim Polda Sumut, Biro Perekonomian Setdaprov Sumut dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Jumat (18/2/2022), menemukan 1,1 juta kilogram minyak goreng berada di salah satu gudang di kawasan Deli Serdang. Adapun anak perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., PT. Salim Invomas Pratama Tbk. (SIMP) memberi klarifikasi soal temuan sekitar 1,1 juta kilogram minyak goreng di gudang produsen di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut manajemen SIMP, mereka memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak goreng untuk pabrik mi instan grup perusahaan tsb.

 Dengan beberapa fakta tadi, bisa dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat lagi oleh pemerintah berupa penerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) per 1 Februari 2022 tidaklah efektif. Kebijakan tersebut malah semakin membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyakk. Indikasi nyata bahwa kebijakan pemerintah atas DMO minyak goreng diabaikan oleh korporasi produsen demi keuntungan sendiri dan mengorbankan maslahat publik. Sungnguh ironi, Indonesia yang merupakan lumbung sawit, sehingga menjadi penghasil terbesar crude palm oil (CPO) di dunia masih dihadapkan pada persoalan kelangkaan minyak goreng. Yang dimana seharusnya rakyatnya bisa dengan mudah mendapatkan minyak dengan harga yang murah atau terjangkau. 

 Di dalam pandangan Islam, perbuatan yang dilakukan oleh para penimbun minyak goreng ataupun pembuat kebijakan di mana kebijakan itu memunculkan sebuah ketidakadilan dan merugikan kemaslahatan umum, maka mereka telah berbuat dzolim. Di sinilah terlihat bahwa sistem yang diterapkan selama ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat sama sekali tidak membawa kemaslahatan bagi ummat. Mereka mengorbankan rakyat demi kepentingannya sendiri, di mana kesejahteraan yang seharusnya dijamin oleh pemimpin diabaikan begitu saja. Ketika sistem yang diterapkan sistem Islam, maka hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Sebab bagi seorang pemimpin, kesejahteraan ummat akan menjadi hal yang paling penting untuk dipikirkan, rakyat akan di jamin kesejahteraan hidupnya. Dan tidak mungkin di dalam negara yang kaya akan sumber daya ditemukan rakyat yang miskin dan sengsara karena tidak ada yang menjamin kesejahteraan hidupnya.  

Berbagi :