Benarkah Ada Motif Hilangkan Subsidi Melalui Aplikasi?

 

Oleh : L. Nur Salamah, S.Pd (Aktivis Muslimah Batam, Kontributor Media Cetak dan Online)

Berita terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM), Pertalite dengan menggunakan aplikasi, saat ini masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Betapa tidak, setelah hilangnya Premium, Pertalite adalah satu-satunya tumpuan bagi para kawula alit (rakyat kecil) agar dapur tetap bisa ngepul. Akan tetapi, dengan diberlakukannya kebijakan baru, mulai Jumat (01/07/2022) mekanisme pembelian BBM dengan cara mendaftar lewat situs my.pertamina.id. BBM ini akan sulit didapatkan.

Kebijakan tersebut tidak luput dari kritik. Akhirnya Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan bahwa masyarakat yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website untuk mendapatkan Barcode. Barcode ini bisa diprint untuk dapat membeli Pertalite, tidak harus menggunakan aplikasi MyPertamina.

Baik kebijakan pertama maupun yang sudah diklarifikasi, secara teknis keduanya sama-sama menyulitkan. Barcode bisa saja tidak didapatkan karena berbagai hal seperti sistem eror, karena banyaknya pengguna atau bisa saja sengaja dibuat eror, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan Barcode sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya mau atau tidak mau terpaksa harus membeli BBM non subsidi yakni Pertamax.

Di samping itu, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi, tidak bisa juga mendapatkan Barcode. Karena syarat itu ditentukan oleh pihak Pertamina. Dan itu pasti sekehendak mereka. Jika Barcode tidak didapatkan, dalam kondisi terdesak akhirnya masyarakat membeli Pertamax, yang tidak mensyaratkan harus adanya Barcode.

Bukan hanya itu, sebuah teknis yang serba ribet, mulai harus mengantri saat proses pemeriksaan menjadikan masyarakat enggan, akhirnya memilih yang praktis dengan membeli Pertamax.

Berbagai alasan di atas, tidak salah jika ada anggapan bahwa kebijakan ini merupakan motif pemerintah untuk mencabut atau menghilangkan subsidi melalui penggunaan aplikasi. Karena aplikasi pendaftaran ini tidak ada jaminan bahwa masyarakat mendapatkan Barcode untuk belanja Pertalite, apalagi mereka yang tinggal di daerah-daerah pelosok desa. 

Subsidi dalam Kacamata Kapitalisme Demokrasi

Berbagai macam program subsisdi yang dimainkan oleh pemerintah dalam sistem kapitalisme demokrasi diposisikan sebagai pemberian negara terhadap rakyat dan dianggap sebagai beban APBN. Negara berusaha lepas tanggung jawab terhadap urusan umat. Keberadaan penguasa atau negara di sini hanya sebagai regulator antara rakyat dengan pengusaha. 

Wajar, biaya dalam pesta demokrasi yang sangat mahal, meniscayakan para elit politik/ penguasa untuk menggandeng para pemodal. Sehingga ketika menang dan berhasil duduk di tampuk kekuasaan, setiap regulasi yang dibuat pasti memihak kepada pengusaha yang telah menyokongnya.

Kita ketahui bersama bahwa defisitnya APBN sebenarnya bukanlah karena subsidi yang dikeluarkan. Defisitnya APBN sejatinya karena liberalisasi ekonomi. Pengelolaan SDA diserahkan kepada pihak swasta bahkan asing. Dengan sistem fiskal yang kapitalistik pula, meniscayakan pemerintah atau negara hanya mencukupkan penerimaan dari pajak, utang dan cetak uang.

Dalam sistem demokrasi pulalah melahirkan para pejabat yang kerjanya hanya menjamin para pemodal atau kapitalis untuk terus mengambil keuntungan. Karena mereka itulah yang telah menyokong segelintir elite untuk tetap bisa berkuasa. Sehingga mereka terus membangun infrastruktur dan berbagai megaproyek seperti IKN, Kereta Cepat dan lain-lain. Yang sebenarnya tidak ada urgensinya sama sekali. Bahkan tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya berbagai dampak negatif berupa kerugian dirasakan oleh rakyat.

Solusi Islam dalam Penggunaan BBM

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan SDA energi yang menurut Islam kepemilikannya ada di tangan rakyat. Adapun pemerintah atau negara berkewajiban untuk mengelola dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Tidak boleh ada satu pun pihak yang menguasainya. Seluruh manfaat dari sumber daya alam harus dikembalikan kepada rakyat. 

Dan kodisi yang demikian hanya akan terwujud jika ditopang oleh sebuah sistem fiskal dan moneter Islam. Jika masih berharap pada sistem ekonomi kapitalis hal itu hanya menjadi isapan jempol belaka.

Dalam sistem ekonomi Islam yang berbasis pada mata uang emas dan perak serta anti ribawi, dana yang tersedia dan beredar akan bergerak di sektor riil. Dampak positifnya akan merekrut tenaga kerja dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Dan dengan sistem ekonomi Islam negara memiliki sumber penerimaan yang lebih luas dan kuat. Tidak lagi bergantung kepada pajak dan terjebak dalam riba, yang notabenenya telah diharamkan. Sehingga ekonomi yang berkembang dan berkah akan bisa diwujudkan.

Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kita selain terus berjuang dan berdakwah menyadarkan umat, bahwa hanya dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafahlah yang akan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat ini. WaAllahu’alam bishowab.

Berbagi :