Mudik Hari Raya Berujung Petaka

Oleh: Hestiya Latifah (Mahasiswi, Aktivis Dakwah)

Mudik adalah tradisi yang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia setiap tahunnya. Tradisi ini dilakukan pada saat perayaan atau sebelum perayaan lebaran Idulfitri, di mana orang-orang dari berbagai kota atau daerah di Indonesia pergi ke kampung halaman mereka untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga serta sanak saudara.

Namun, ternyata mudik banyak berujung petaka, dikarenakan fasilitas negara untuk masyarakat yang kurang dan tidak maksimal sehingga banyak terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa pada saat mudik. Sebanyak 30 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Raya Idulfitri. 

Selama periode 18-21 April 2023 tercatat sebanyak 933 kejadian, dan total selama enam hari Operasi Ketupat sebanyak 1.206 kecelakaan, yang mengakibatkan 83 orang korban jiwa.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol, Latif Usman, menyatakan kepadatan kendaraan masih ditemui selama arus mudik, pihak kepolisian berusaha menyiasati hal tersebut di beberapa titik ruas jalan agar segera bisa teratasi. "Sepeda motor yang masih mendominasi, yakni hingga 74 persen. Disusul armada bus yang jumlah kecelakaannya mencapai 11 persen dan mobil pribadi sebesar 2 persen. Korban yang kini tercatat yakni, 47 meninggal dunia, 33 luka berat dan 503 luka ringan. Jumlah korban ini menurun lebih dari 50 persen dibanding pada Operasi Ketupat tahun lalu," ujarnya. (Merdeka.com 23/4/2023)

Kapitalisme Kurang Memperhatikan Aspek Keselamatan

Mudik bukanlah sebuah masalah, pemerintah tentu tidak dapat melarang warganya untuk mudik. Mudik tidaklah menjadi masalah seandainya negara melakukan tanggung jawabnya dengan baik, seperti membangun infrastruktur yang layak, berkualitas dan mempunyai perencanaan yang baik dalam pembangunan yang merata di tiap daerah.

Banyaknya kecelakaan transportasi tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya sistem sekularisme dalam kehidupan. Sekularisme-Kapitalisme membuat negara tidak memiliki visi melayani rakyat, yang ada masifnya komersialisasi transportasi publik. Meskipun pemerintah membuat regulasi dalam mengatur keselamatan dan keamanan pada ranah transportasi, dan pembenahan SDM serta tata kelola sektor transportasi, namun faktanya hal tersebut tidak menjadi solusi untuk mengurangi banyaknya kecelakaan.

Konsep good governance menuntut pemerintah untuk menyerahkan tata kelola dan pelayanan publik kepada operator sehingga pihak operator berhak mengelola berbagai urusan yang berkaitan dengan transportasi publik.

Negara pun hanya berperan sebagai regulator yang bertujuan memberikan ragam kemudahan kepada operator. Negara abai akan tanggung jawabnya memberikan jaminan keselamatan bertransportasi kepada publik. Akibatnya, hanya sedikit jaminan keselamatan bahkan tidak ada. Kenyamanan dan keamanan yang tidak dapat lagi diharapkan, sebab operator menilai segala sesuatunya hanya berdasarkan materi, bukan atas dasar melayani dan bertanggungjawab penuh.

Khilafah Tegas Dalam Persoalan Keselamatan

Untuk menanggulangi persoalan mudik, Khilafah melaksanakan 2 kebijakan, yakni perencanaan pemerataan pembangunan serta revisi infrastruktur.

Saat Baghdad hendak dijadikan ibu kota negeri, kekhilafahan Abassiyah menjadikan tiap kota hanya untuk jumlah penduduk tertentu. Dalam kota tersebut dilengkapi dengan prasarana publik yang diperlukan masyarakat semacam masjid, sekolah, perpustakaan, halaman, industri gandum, zona komersial, tempat singgah untuk musafir, sampai pemandian umum yang terpisah antara pria dan wanita. Juga pemakaman umum serta tempat pengolahan sampah yang tidak ketinggalan.

Dengan kebijakan perencanaan kota semacam itu sebagian besar masyarakat tidak butuh berurbanisasi dari desa ke kota yang berlebihan, artinya semua sudah ditanggung kecukupan hidup, keselamatan dalam perjalanan, juga kesehatan, pendidikan, dan segala aspek kehidupan yang terpenuhi secara merata dan sempurna oleh negara. Infrastruktur di dalam Khilafah pun wajib menggunakan teknologi terkini yang di dalamnya terdapat navigasi, telekomunikasi, fisik jalan juga kendaraan itu sendiri.

Dengan menggunakan teknologi navigasi, perjalanan menjadi aman, nyaman dan tidak tersesat, jika ada permasalahan dalam perjalanan mudik langsung ditangani oleh patroli Khilafah. Maka dari itu Khilafah akan mendorong para ahli astronomi dalam melakukan pemetaan yang teliti serta menggerakkan para geographer dalam menjelajahi setiap wilayah dan memberikan laporannya kepada negara dengan sangat detail. Khilafah akan sungguh-sungguh memperhatikan pembangunan jalan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Umar bin Khattab ra. Sang khalifah yang mulia pernah berkata, “Seandainya ada kambing yang terperosok lubang di Hadramaut, maka aku bertanggung jawab terhadapnya.“

Negara harus menjadikan jarak tempuh antar kota dan wilayah lebih pendek. Hal ini dapat dilakukan misalnya mencanangkan proyek “Railway”. Seperti jalur kereta yang terbentang dari Istanbul ibu kota Khilafah hingga Mekkah, lalu Damaskus, Jerusalem, Madinah hingga ke timur dan menghubungkan seluruh negeri Islam lainnya. Demikian proyek ini diumumkan ke seluruh dunia Islam, dan umat pun berlomba-lomba untuk berwakaf. Dengan adanya kebijakan ini dari Istanbul ke Makkah yang awal mula 40 hari perjalanan menjadi 5 hari. Ini terjadi pada masa kekhalifahan Utsmani Abdul Hamid II, pada tahun 1900. (Fahmi Amhar, Mediaumat.id)

Selain itu, negara wajib menyediakan kendaraan umum (public transportation) yang layak serta nyaman dan aman, baik transportasi darat, laut maupun udara, sehingga rakyat tidak lagi menggunakan transportasi yang membahayakan keselamatan jiwa seperti roda dua saat menempuh jarak jauh.

Wallahualam Bishawab. 

Berbagi :