Demokrasi antara Ilusi dan Realitas

Ilustrasi

Di tengah wacana politik global, demokrasi dipresentasikan sebagai puncak capaian akal manusia dalam mengatur pemerintahan, dan dipasarkan sebagai satu-satunya penjamin kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. Namun penelaahan yang serius mengungkap bahwa gambaran ini tidak lebih dari selubung propaganda yang menyembunyikan kenyataan yang berbeda: demokrasi bukanlah realitas yang diterapkan, bukan pula sistem yang dapat diwujudkan sebagaimana dipromosikan, melainkan sebuah gagasan yang kontradiktif dalam esensinya, mustahil direalisasikan secara praktis, dan berdiri di atas penipuan terhadap manusia atas nama “pemerintahan rakyat”, sementara realitas menunjukkan pemerintahan modal dan elite yang mengendalikan.

Hakikat Demokrasi: Gagasan tanpa Realitas

Demokrasi dalam definisinya yang umum berarti “pemerintahan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Namun definisi ini sendiri runtuh pada ujian praktik pertama. Rakyat secara keseluruhan tidak memerintah, tidak membuat undang-undang, dan tidak mengelola urusan negara; yang benar-benar memerintah adalah elite tertentu, yang saling bergiliran kekuasaan di antara mereka melalui mekanisme pemilu yang telah diatur sebelumnya oleh hukum, pendanaan, dan pengaruh media. Adapun “kehendak rakyat” tetap menjadi slogan yang dihadirkan saat diperlukan dan diabaikan ketika bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang kuat.

Parlemen-parlemen yang seharusnya mewakili rakyat, pada kenyataannya tidak memiliki kemandirian sejati dari kelompok lobi, perusahaan multinasional, dan pusat-pusat pengaruh keuangan. Undang-undang yang disahkan atas nama mayoritas sering kali justru bertentangan dengan kepentingan langsung mayoritas tersebut, yang menjelaskan semakin lebarnya jurang antara penguasa dan yang dikuasai di negara-negara yang digambarkan sebagai demokrasi mapan.

Kepalsuan Klaim Kebebasan dan Keadilan

Demokrasi mengklaim menjamin kebebasan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kebebasan itu selektif; diberikan selama tidak menyentuh kepentingan elite kapitalis, dan dicabut segera ketika mengancamnya.

Adapun keadilan, ia direduksi menjadi persamaan formal di hadapan hukum, sementara kesenjangan kelas dibiarkan menjadi liar tanpa kendali. Demokrasi tidak mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, tidak menghalangi pemiskinan jutaan manusia, dan tidak menghentikan perang-perang kolonial yang dilancarkan atas nama penyebaran demokrasi itu sendiri.

Kemustahilan Demokrasi Secara Prinsip

Demokrasi mustahil diwujudkan karena ia berdiri di atas kontradiksi struktural: ia mengklaim bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pada saat yang sama menundukkan rakyat itu pada konstitusi dan hukum yang berada di atas kehendaknya, serta membatasi pilihannya dengan batas yang tidak boleh dilampaui. Ia juga mengandaikan kesadaran politik yang setara pada semua orang, padahal realitas menunjukkan kesenjangan besar dalam pengetahuan dan pengaruh, sehingga keputusan akhir berada di tangan mereka yang memiliki uang dan media.

Selain itu, menjadikan legislasi di tangan manusia—baik mayoritas maupun minoritas—membuka pintu bagi perubahan dan keguncangan; apa yang kemarin dianggap benar bisa menjadi kejahatan hari ini, dan sebaliknya, sesuai kepentingan dan keadaan. Hal ini menjadikan nilai-nilai bersifat relatif, tanpa rujukan tetap dan tanpa standar keadilan yang mutlak.

Barat Sendiri Mencari Alternatif

Kritik terhadap demokrasi tidak lagi terbatas pada para penentang Barat, tetapi telah menjadi bagian dari diskusi internal di pusat-pusat pemikirannya. Tulisan-tulisan tentang krisis demokrasi, pasca-demokrasi, dan terkikisnya kepercayaan terhadap institusi semakin meningkat. Alternatif parsial pun diajukan seperti pemerintahan para ahli, model teknokratis, atau penguatan peran perusahaan dalam administrasi—yang semuanya merupakan pengakuan implisit atas kegagalan gagasan asli.

Namun alternatif-alternatif ini tidak menyentuh akar masalah, karena tetap terkungkung dalam kerangka kapitalisme yang sama, tetap menyerahkan kedaulatan kepada selain Sang Pencipta, dan menjadikan manusia sebagai pembuat hukum tanpa Allah; sehingga krisis hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa solusi mendasar.

Alternatif Sejati bagi Kapitalisme

Sebaliknya, Islam menawarkan sistem pemerintahan yang menyeluruh yang berdiri di atas prinsip yang jelas: kedaulatan di tangan syariat, dan kekuasaan di tangan umat. Legislasi bukan milik manusia, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Allah Ta‘ala berfirman: “Sesungguhnya الحكم itu hanyalah milik Allah.” Dengan demikian persoalan rujukan diselesaikan, dan pintu permainan terhadap nilai dan hukum ditutup.

Adapun umat, ia berhak memilih siapa yang akan melaksanakan syariat ini dan mengurus urusannya, serta berhak mengoreksi dan memberhentikannya jika menyimpang. Ini mewujudkan partisipasi politik yang nyata, bukan sekadar formalitas, dalam kerangka hukum yang tetap dan adil.

Negara Khilafah Rasyidah, Model Praktis bukan Khayalan

Khilafah bukan gagasan yang mustahil atau mimpi khayalan yang jauh dari jangkauan, melainkan sistem pemerintahan yang benar-benar pernah diterapkan, dan sejarah menjadi saksi atas keadilan serta pemeliharaannya. Di dalamnya, penguasa adalah pelayan umat dan wakilnya dalam menerapkan Islam, tunduk pada peradilan, dan dimintai pertanggungjawaban secara terbuka. Sebagaimana Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu berkata dalam khutbah pertamanya: “Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam (mengurus) kalian; jika aku bermaksiat kepada-Nya, maka tidak ada ketaatan bagiku atas kalian.” Dalam sistem ini, hak-hak dijaga bukan karena ia “anugerah” dari negara, melainkan karena ia adalah hukum syar‘i yang wajib dilaksanakan. Manusia dimuliakan karena ia makhluk yang dimuliakan, sebagaimana firman-Nya: “Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam.”

Perbedaan Mendasar Antara Dua Alternatif

Perbedaan antara demokrasi dan Islam bukan sekadar pada mekanisme, melainkan pada filsafat dan fondasinya. Demokrasi menjadikan manusia sebagai pembuat hukum, sedangkan Islam menjadikannya hamba Allah yang diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Demokrasi mengaitkan pemerintahan dengan kepentingan yang berubah-ubah, sedangkan Islam mengaitkannya dengan kebenaran yang tetap. Demokrasi melahirkan perebutan kekuasaan yang terus-menerus, sedangkan Islam mengikat kekuasaan dengan hukum dan tanggung jawab yang mencegah tirani sekaligus kekacauan.

Sesungguhnya demokrasi, setelah berabad-abad pengalaman, telah membuktikan dirinya sebagai ilusi yang tak terwujud dan slogan yang menyembunyikan realitas kezaliman dan kontradiksi. Barat sendiri mulai menyadari kebuntuannya, namun tidak mampu keluar dari krisisnya karena menolak rujukan ilahiah. Adapun Islam, ia menawarkan alternatif sejati, bukan sebagai teori abstrak, melainkan sistem pemerintahan yang menyeluruh, dan tetap relevan untuk setiap waktu dan tempat. Dalam kembali kepadanya terdapat keselamatan umat manusia dari kesesatan, serta terwujudnya keadilan yang gagal diwujudkan oleh sistem-sistem buatan manusia.

Wahai umat Islam dari timur hingga barat: telah tiba saatnya kalian menyadari bahwa sistem-sistem pemerintahan yang dipaksakan atas kalian tidak lain adalah belenggu yang mengikat potensi kalian, memecah persatuan kalian, dan menjadikan kekayaan kalian sebagai rampasan bagi musuh. Demokrasi yang dipersembahkan kepada kalian sebagai jalan keselamatan ternyata hanyalah alat untuk melanggengkan ketergantungan dan menjauhkan kalian dari proyek peradaban kalian yang sejati. Persatuan kalian tidak akan terwujud kecuali di bawah satu panji, kepemimpinan kalian tidak akan tegak kecuali dengan satu syariat, dan negara yang mengembalikan kedudukan kalian di antara bangsa-bangsa adalah Negara Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah—yang mempersatukan dan tidak memecah, berlaku adil dan tidak menzalimi, memimpin dan tidak dipimpin.

Wahai tentara Kinanah: wahai kalian yang di tangan kalian terdapat kekuatan dan ketangguhan, wahai yang sepanjang sejarah menjadi pagar dan pedang umat—tanggung jawab kalian besar dan amanah kalian berat. Kalian adalah bagian dari umat ini, dan yang diinginkan dari kalian hari ini adalah agar kalian menjadi perisai bagi sistem-sistem yang gagal dan penjaga kepentingan yang tidak memiliki kaitan dengan Islam maupun Mesir. Pertolongan sejati kalian bukanlah dalam melindungi sistem atau konstitusi buatan manusia, melainkan dalam berpihak kepada umat kalian, memampukannya untuk merebut kembali kekuasaan dan keputusannya, serta menegakkan pemerintahan Islam yang mengangkat kezaliman, membebaskan negeri, dan menyatukan umat di atas kebenaran: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian.”

Ditulis oleh: Ustadz Mahmud al-Laitsi (Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir)

Diterjemahkan dari : alraiah.net 

Berbagi :