Sistem Penganggaran dalam Negara Khilafah

 

Bagaimana Khilafah mengatur penganggaran ? silahkan  simak  tulisan berikut ini :

 

Dalam sejarah perjalanan bangsa Amerika sangat akrab dengan shutdown (pemberhentian sementara sebagian fungsi pemerintahan karena ada permasalahan anggaran). Shutdown sudah berulang sebanyak 17 kali, terakhir shutdown terjadi di masa pemerintahan Clinton 1995/1966 (17 tahun yang lalu). Shutdown itu lahir lebih dikarenakan pertarungan politik kepentingan antara Demokrat vs Republik. Shutdown itu bersifat temporer, lamanya shutdown biasanya berlangsung hanya dalam hitungan hari dan minggu, tidak sampai bulan.

Sejumlah pelayanan penting tetap berjalan selama “macetnya” pemerintahan, seperti patroli perbatasan dan pengawasan lalu lintas udara. Departemen Luar Negeri akan terus memproses aplikasi visa asing, dan kedutaan besar dan konsulat di luar negeri akan terus memberikan layanan kepada warga Amerika.

Kasus ini membuka mata dunia, bahwa ada dua masalah fundamental dalam sistem ketatanegaraan di AS. Pertama, pertarungan politik antara dua partai, Republik vs Demokrat, dengan berbagai kepentingannya telah mengorbankan kepentingan rakyatnya sendiri. Ini membuktikan, rapuhnya sistem demokrasi yang selama ini diagung-agungkan oleh sebagian orang. Kedua, masalah anggaran, baik yang terkait dengan mekanisme penyusunannya, maupun besarannya, yang diputuskan antara pemerintah dengan parlemen terbukti rawan masalah.

Penyusunan APBN Negara Khilafah

Negara Khilafah jelas tidak menganut sistem penyusunan APBN sebagaimana yang dianut oleh negara kapitalis, seperti AS. APBN di AS, dan negara-negara yang menganut sistem kapitalisme, termasuk Indonesia, disusun tiap tahun. Ditetapkan dalam UU APBN, setelah dibahas oleh pemerintah bersama parlemen. Bisa disetujui, dan bisa juga ditolak. Ini menimbulkan kerawanan. Jika deadlock, seperti dalam kasus 1 Oktober 2013 lalu di AS, maka dampaknya terjadilah Government Shutdown. Bisa juga membuka praktik percaloan, dan suap-menyuap agar APBN disetujui.

Berbeda dengan sistem khilafah. APBN-nya tidak disusun tiap tahun. Karena, baik anggaran pendapatan maupun belanjanya merupakan hukum syara’ yang sudah baku, sehingga tidak membutuhkan pembahasan atau musyawarah. Mengenai besarannya juga demikian, karena ini mengikuti hukum pokoknya, meski diserahkan kepada khalifah, pada dasarnya khalifah tetap menginduk kepada hukum pokok tersebut. Hanya saja, khalifah diberi hak untuk menentukan besaran tersebut sesuai dengan pandangannya.

Dengan mekanisme seperti ini, maka di dalam negara khilafah tidak ada masalah yang terkait dengan penyusunan APBN. Dengan cara yang sama, sistem ini telah mampu mengiliminasi potensi konflik kepentingan antara partai pemerintah dan oposisi, yang bertarung untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan begitu, rakyat akan terhindar menjadi korban politik kepentingan. Negara juga tidak akan mengalami Government Shutdown.

Dengan mekanisme yang simpel, yaitu keputusan di tangan khalifah, maka tidak akan terjadi pembahasan APBN yang bertele-tele, dan melelahkan. Karena semua keputusan ada di tangan khalifah. Bahkan, majelis umat pun tidak diberi hak untuk membahas untuk mencampuri masalah APBN ini, karena ini bukan wilayah yang harus dibahas dengan mereka. Jika pun memberi pandangan, maka pandangan mereka tidak memiliki kekuatan hukum, karena pendapat mereka dalam hal ini tidak bersifat mengikat.

Ketika APBN Membengkak

Dengan mekanisme seperti ini, negara tidak akan mengalami masalah, baik ketika APBN normal ataupun membengkak. Karena ketika APBN membengkak pun, dengan mudah khalifah langsung membuat keputusan, tidak perlu menunggu majelis umat. Sebab, masalah membengkaknya anggaran ini hanya terkait dengan besarannya, yang nota bene merupakan derivasi dari hukum-hukum pokok yang terkait dengan APBN tadi.

Masalah timbul, ketika pendapatan APBN tersebut tidak bisa menutupi besaran belanjanya. Dalam kondisi seperti ini, khalifah mengambil sejumlah langkah yang memang dibenarkan oleh syara’, di antaranya dengan mengambil pajak dari kaum Muslim, laki-laki dan dewasa. Ini dialokasikan untuk:

1. Menutupi kebutuhan fakir, miskin, ibn sabil dan jihad fi sabilillah;
2. Menutupi kebutuhan yang merupakan kompensasi, seperti gaji PNS, tentara, dan para hukkam (Khalifah, Mu’awin Tafwidh dan Wali);
3. Menutupi kebutuhan Baitul Mal untuk kemaslahatan publik yang bersifat vital, seperti jalan raya, penggalian sumber air, pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit;
4. Menutupi kebutuhan Baitul Mal karena  kondisi darurat, seperti untuk mengatasi paceklik, angin taufan dan gempa bumi;

Pajak yang diambil oleh negara khilafah dalam hal ini bersifat darurat, yang hanya boleh diambil sebatas untuk menutupi kebutuhan di atas. Tidak lebih. Hanya saja, selain opsi pengambilan pajak ini, negara khilafah juga dibenarkan untuk mencari dana talangan (pinjaman), jika kondisinya sangat kritis.

Kebolehan mencari dana talangan (pinjaman), karena kondisi darurat, dan dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut dialokasikan untuk menutupi beberapa kebutuhan, antara lain:

1. Kebutuhan fakir, miskin, ibn sabil, jihad fi sabilillah;
2. Kebutuhan yang merupakan kompensasi, seperti gaji PNS, tentara, dan para hukkam (Khalifah, Mu’awin Tafwidh dan Wali);
3. Kebutuhan karena  kondisi darurat, seperti untuk mengatasi paceklik, angin taufan dan gempa bumi;

Dalam berbagai kondisi yang disebutkan di atas, khalifah sebenarnya bisa langsung mengambil keputusan tanpa harus menunggu pertimbangan atau pandangan pihak lain. Hanya saja, terkait dengan kondisi darurat yang dikhawatirkan bisa memicu kerusakan, di mana khalifah diperbolehkan untuk mencari dana talangan, ketika cadangan dana di Baitul Mal kosong, maka dia bisa meminta pertimbangan pakar (ahl al-khibrah). Khususnya terkait dengan penentuan, apakah suatu kondisi bisa dikategorikan gawat (darurat) atau tidak.

Kesimpulan

Mekanisme penyusunan APBN dalam negara khilafah di atas telah membuktikan keunikan sistem Islam. Tidak hanya itu, ini sekaligus menjawab problem sistemik yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem pemerintahan dan ekonomi kapitalis. Pada saat yang sama, sistem Islam juga memberikan jaminan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan di dalam negara. Pada saat yang sama, seluruh kebutuhan rakyat, fasilitas umum dan vital terjamin dengan baik.

Ancaman Government Shudown sebagaimana yang sering terjadi di AS, atau percaloan dan kongkalikong anggaran tidak akan terjadi dalam sistem khilafah. Bukan hanya itu, keputusan dan pemenuhan kebutuhan yang bersumber dari APBN ini pun bisa dilakukan dengan cepat dan tepat, karena keputusannya hanya di tangan satu orang, yaitu khalifah. Selain itu, ketentuan hukum yang mengatur keputusan tersebut juga sudah ada, yaitu hukum-hukum syara’ tentang APBN ini. Dengan begitu, seluruh problem genetik dan bawaan dalam sistem kapitalis ini tidak akan ada dalam sistem khilafah. [Hafidz Abdurrahman]

Sumber: mediaumat Edisi 114

Berbagi :