Serangan Fajar Tak Laku, Politik Uang Pakai Sistem "Pascabayar"
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan,
praktik jual beli suara saat ini lebih canggih. Kalau sebelumnya politik
uang melalui "serangan fajar", kini ada istilah "pascabayar". Ia
berharap masyarakat lebih cerdas dalam memilih dan tak terjebak dalam
politik uang.
"Politik uang sekarang sudah cukup canggih. Sudah tidak lagi serangan fajar, tetapi menggunakan metode pascabayar," kata Ade dalam diskusi bertajuk "Demokrasi dan Pemilihan Umum: Mengawal Pemilu Bersih" di Jakarta, Selasa (11/3/2014).
Bagaimana pola "pascabayar" yang dimaksudnya? Ade menjelaskan, biasanya pemilih diminta menunjukkan bukti bahwa ia memilih calon yang menjanjikan menukar suaranya dengan sejumlah uang. Tim sukses sang calon akan berada di sekitar lokasi pemungutan suara. Pemilih harus memotret kertas suara yang menunjukkan siapa calon yang dipilihnya. Kemudian, foto tersebut ditunjukkan kepada tim sukses calon untuk ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan.
"Timses ini akan berada di sekitar TPS. Mereka awalnya akan mentraktir pemilih, seperti bayarin makan bakso atau bagaimana. Nanti setelah nyoblos, baru mereka dibayar lebih besar," ujarnya.
Sementara itu, anggota badan pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Abdul Hakim Garuda Nusantara, menilai, praktik serangan fajar sulit untuk diberantas dalam pemilu di Indonesia. Pasalnya, masyarakat cenderung memilih caleg yang dianggap mampu menolong mereka daripada sekadar menjual visi dan misi.
Lebih jauh, ia mengatakan, praktik tersebut hanya dapat dilakukan oleh kandidat yang memiliki modal besar serta jaringan yang kuat di masyarakat. Jaringan tersebut digunakan untuk memastikan agar praktik mereka aman dan tidak terdeteksi.
"Serangan sebetulnya banyak dibicarakan orang. Seperti kentut; bisa dirasakan orang, tapi sulit dideteksi," ujarnya. [kompas/visimuslim.com]
"Politik uang sekarang sudah cukup canggih. Sudah tidak lagi serangan fajar, tetapi menggunakan metode pascabayar," kata Ade dalam diskusi bertajuk "Demokrasi dan Pemilihan Umum: Mengawal Pemilu Bersih" di Jakarta, Selasa (11/3/2014).
Bagaimana pola "pascabayar" yang dimaksudnya? Ade menjelaskan, biasanya pemilih diminta menunjukkan bukti bahwa ia memilih calon yang menjanjikan menukar suaranya dengan sejumlah uang. Tim sukses sang calon akan berada di sekitar lokasi pemungutan suara. Pemilih harus memotret kertas suara yang menunjukkan siapa calon yang dipilihnya. Kemudian, foto tersebut ditunjukkan kepada tim sukses calon untuk ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan.
"Timses ini akan berada di sekitar TPS. Mereka awalnya akan mentraktir pemilih, seperti bayarin makan bakso atau bagaimana. Nanti setelah nyoblos, baru mereka dibayar lebih besar," ujarnya.
Sementara itu, anggota badan pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Abdul Hakim Garuda Nusantara, menilai, praktik serangan fajar sulit untuk diberantas dalam pemilu di Indonesia. Pasalnya, masyarakat cenderung memilih caleg yang dianggap mampu menolong mereka daripada sekadar menjual visi dan misi.
Lebih jauh, ia mengatakan, praktik tersebut hanya dapat dilakukan oleh kandidat yang memiliki modal besar serta jaringan yang kuat di masyarakat. Jaringan tersebut digunakan untuk memastikan agar praktik mereka aman dan tidak terdeteksi.
"Serangan sebetulnya banyak dibicarakan orang. Seperti kentut; bisa dirasakan orang, tapi sulit dideteksi," ujarnya. [kompas/visimuslim.com]
Posting Komentar untuk "Serangan Fajar Tak Laku, Politik Uang Pakai Sistem "Pascabayar""