Menteri ESDM : Izin Operasi Freeport Atas Arahan Presiden dan Wapres

Setelah menggelar dua kali pertemuan sebelum memberi keputusan perpanjangan operasi Freeport, akhirnya pemerintah memperpanjang nota kesepahaman operasional dengan PT Freeport Indonesia untuk 6 bulan kedepan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, dengan adanya pemberian izin operasi tersebut diharapkan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan itu harus memberikan kontribusi lebih kepada Indonesia, yakni kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat Papua.

Menteri ESDM, Sudirman Said

"Pada 23 Januari lalu, pemerintah memutuskan memperpanjang MoU selama 6 bulan ke depan dengan Freeport Indonesia. Tapi kontrak belum diputuskan, itu perpanjang operasi," ungkap Sudirman saat Konferensi Pers di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Sudirman juga mengungkapkan, alasan perpanjangan pembahasan amandemen kontrak karya itu, agar pemerintah dan Freeport Indonesia mempunyai waktu lebih panjang guna menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan peran serta anak usaha Freeport-McMoran asal Amerika Serikat (AS) kepada negara ini. 

"Poin-poin seperti divestasi, penyesuaian wilayah, lokal konten dan lainnya sudah disepakati, termasuk dengan pemerintah daerah. Yang masih menggantung itu, soal kontribusi Freeport ke Indonesia. Tapi smelter kita nggak punya ruang lagi untuk negosiasi, jadi harus dibangun dan prinsipnya mereka setuju," katanya seperti dikutip dari geoenergi.co, Ahad (25/01/2015) kemarin.

Sudirman menambahkan, dalam proses negosiasi tersebut, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan. Keduanya, menghendaki agar perpanjangan operasi ini dapat memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan Papua-Papua Barat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

"Pemerintah ingin memberi ruang ke Freeport untuk me-review kontribusinya, bukan saja dari pendapatan tapi juga keterlibatan mereka misalnya merekrut putra daerah maupun penggunaan lokal konten," tutup Sudirman. [rez/geoenergi/voa-islam/visimuslim.com]

Komentar : 

Pengelolaan kekayaan alam yang merupakan milik rakyat dengan model kapitalis hanya akan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat. Kekayaan alam yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai harta milik umum, akan mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat, jika dikelola sesuai syariah Islam. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali jika umat Islam menerapkan syairah Islam secara total dalam bingkai Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Khilafah akan menghentikan perampokan kekayaan alam kita oleh negara kapitalisme sekarang ini dan mengurus kekayaan alam dengan baik untuk kepentingan rakyat. Sekaranglah saatnya kaum muslim mewujudkannya. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. 

Berbagi :