Jokowi Membuat Paket Ekonomi Sekuat Sarang Laba-Laba

Oleh : Umar Syarifudin 

(Lajnah Siyasiyah DPD HTI Kota Kediri)

Paket ekonomi terus digulirkan oleh pemerintah Jokowi untuk mengatasi krisis ekonomi di negeri ini. Ketidakpastian ekonomi global semakin menjadi, pemerintah mencoba mengatasinya dengan beberapa paket deregulasi. Jokowi memiliki target merombak 89 peraturan dan menghilangkan duplikasi perizinan. Selain itu, juga menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, 2 instruksi presiden, 63 peraturan menteri, dan 5 peraturan lain. 

Dalam kondisi perekonomian hampir semua negara kapitalis di seluruh dunia terus melesu, setiap negara mengembangkan respons kebijakan yang berbeda-beda meski tujuan mereka sama, yaitu mengungkit kinerja perekonomian domestik agar keluar dari zona perlambatan. Bank Sentral Amerika Serikat dan Bank Sentral Inggris sudah mulai menaikkan suku bunga acuan mereka. Sementara itu, Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Jepang justru mendorong ekspansi dengan cara menekan suku bunga menjadi negatif. Meski berbeda arah kebijakan, kelompok negara maju memiliki kesamaan dalam mendorong perekonomian, yaitu mengandalkan instrumen kebijakan moneter, fiskal, dan campuran keduanya.

Negara maju memelopori kebijakan moneter yang tak biasa (non conventional monetary policy) dengan racikan ekspansi moneter dan fiskal dalam satu paket. Inovasi kebijakan terus dilakukan demi mendorong perekonomian dari kemandekan struktural yang panjang (secular stagnation). Perekonomian secara global benar-benar dalam bayang-bayang ketakutan kemandekan. Situasi yang kurang lebih sama terjadi pada kelompok negara berkembang. Meski daya upaya terus dilakukan untuk mendorong ekspansi dunia usaha, pertumbuhan ekonomi terus saja melemah. 

Tiongkok sebagai salah satu negara yang mengalami risiko perlambatan paling besar sangat progresif merilis kebijakan ekonomi mereka, terutama dengan cara manipulasi nilai tukar mereka. di berbagai negara berkembang lainnya, persoalan krisis benar-benar sangat riil. Selain disebabkan perekonomian yang terkoreksi tajam, beban utang luar negeri mereka juga meningkat drastis akibat jatuhnya harga komoditas di pasar dunia. Semakin tinggi ketergantungan sebuah negara terhadap sektor komoditas, semakin parah dampak yang dirasakan.

Sementara itu, perekonomian domestik Indonesia juga mengalami simptom persoalan yang kurang lebih sama. Perlambatan ekonomi terus menggerogoti dinamika perekonomian domestik. Melihat kondisi ekonomi Indonesia sedang menghadapi pukulan ganda yang mengakibatkan defisit perdagangan, defisit modal, defisit neraca pembayaran Indonesia dan defisit anggaran. Dampaknya terjadinya ancaman PHK massal. Bahkan di industri manufaktur juga berdampak perlambatan, sedangkan jam kerja sudah berkurang, yang mengakibatkan produksi berkurang.

Indonesia, meski terkena dampak negatif akibat penurunan harga komoditas, tak separah negara berkembang lainnya, seperti negara-negara di Amerika Latin dan Timur Tengah yang sangat bergantung pada harga minyak. Sebagai negara pengimpor minyak, seharusnya negeri ini justru sedikit terbantu sehingga dampak penurunan harga komoditas terkompensasi dengan biaya energi yang juga surut. Pemerintah, melalui perangkat kebijakannya, terus bermanuver mengendalikan ganasnya situasi dengan pola defensif, sulit keluar dari situasi dilematis ini. 

Kemakmuran yang digambarkan Jokowi adalah kemakmuran negara, kemakmuran rata-rata, bukan kemakmuran nyata per individu masyarakat. Pertumbuhan yang terjadi, barang dan jasa yang dihasilkan, konsumsi yang dilakukan, adalah barang dan jasa yang dilakukan oleh negara. Kemakmuran negara hakikanya tidak menggambarkan kemakmuran warga negara. Bahkan seringkali kenyataannya kemakmuran yang menipu. GNP tinggi, namun rakyat banyak tetap sengsara. Karenanya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2015 yang mencapai 5,04 persen tersebut dilakukan oleh siapa? Pekerja yang menghasilkan barang dan jasa dari mana? dan kemakmuran hasil pertumbuhan itu untuk siapa? Nyatanya rakyat banyak tetap miskin.

Dalam sistem kapitalis, rakyat tidak akan pernah diuntungkan karena pemerintah dibentuk dari korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi. Jika rakyat tak pernah diuntungkan untuk apa berharap pada sistem dzolim ini? 

Emergency! Paket Ekonomi Berbasis Hutang

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pembiayaan APBN Pemerintah Jokowi-JK banyak mengandalkan dana utang luar negeri umumnya dari lembaga multilateral maupun melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi. Berikut data jumlah pinjaman (Dalam Dolar AS=USD) dan sumbernya yang perjanjiannya disepakati sejak awal 2015 sampai awal ( Februari) 2016:

1. BANK PEMBANGUNAN ASIA (Asian Development Bank/ADB) = USD 10 miliar: Tujuan pendidikan, Manajemen Keuangan publik, Energi bersih, Infrastruktur pedesanaan, disepakati Pebruari 2016. Di tahun 2015 ADB memberikan USD USD I,67 miliar untuk pengembangan pasar keuangan, sektor energi, dan transmisi listrik di Sumatra.
2. BANK DUNIA (WORLD BANK) 2015 Mei 2015 = USD 11 miliar untuk 3-4 tahun ke depan untuk jalan, pelabuhan, dan pengembangan tenaga kerja.
3. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT (IBRD, bagian Bank Dunia)= USD 3,2 miliar untu menutup defisit APBN.
4. CHINA DEVELOPMENT BANK (CDB) dan INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA/ICBC) = USD 50 miliar (Rp 646,9 Triliun) untuk 5. BUMN membangun infrastrukur dari dana CDB = USD 5 miliar khusus untuk proyek kereta cepat.
5. BANK PEMBANGUNAN ISLAM (Islamic Development Bank,IDB)=USD 5 miliar (Rp 68 TRILIUN) untuk infrastuktur. Ini suatu lonjakan karena selama 2011-2014 pemerintah RI hanya pinjam USD 1,9 miliar dari IDB.
6. PINJAMAN BILATERAL JEPANG JERMAN,PERANCIS yang masih berjalan di Oktober 2015= Total Rp 261,85 Triliun.

Di samping utang multilateral dan bilateral luar negeri pemerintah Jokowi-JK juga meraih dana dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi (Bond) yang dijamin pemerintah. Berikut data SUN atau Obligasi yang diterbitkan sejak Pebruari 2015 sampai Desember 2015:

1. OBLIGASI dalam mata uang asing (USD,EURO,YEN) Yaitu;

• Global Bond= USD 4 miliar 
• Sukuk valas (Islamic Bond)=USD 2 Miliar
• Euro Bond= Euro 1,25 miliar
• Samurai Bond= 100 miliar Yen

2. SUN Pebruari 2015=Rp 4 Triliun (jatuh tempo 10/08/2016).

3. SUN Agustus 2015= Rp 12 Triliun (jatuh tempo Mei 2016 s/d Juli 2021).

4. SUN Nopember 2015 =Rp.10,66 Triliun melalui private placement.

5. SUN Desember 2015=Rp, 48 Triliun (USD 3,5 miliar). SUN ini adalah pertama dalam sejarah Indonesia di mana Surat utang negara ditebitkan untuk pendanaan tahun depan (pre-funding) atau sistem '"ijon".

          

Untuk pembiayaan tahun 2016 Di awal tahun 2016 Menurut Direktur Surat Utang Negara,Kemenkeu Robert Pakpahan pemerintah akan menerbitkan SUN RP 605 Triliun sebagai "front Loading Strategy" untuk membiayai APBN yang diperkirakan defisit sebesar 2.1 % dari Produk Domestik Bruto di akhir 2016 SUN jatuh temponya bisa berbeda-beda sesuai seri penerbitannya ,ada yang sampai 15 Mei 2031.

           

Dalam perbandingan utang luar negeri Pemerintah Jokowi-JK (di luar utang dalam SUN ,Obiligasi valas, penjaman bilateral) di satu tahun pertama (2015) periode 5 tahun pemerintahan sebesar sebesar USD 80,9 miliar sudah hampir menyamai 50 % dari utang luar negeri 10 tahun pemerintahan SBY (2004-2014) yang besarnya USD 170,8 miliar atau melebihi utang Pemerintah Suharto selama 32 tahun (tidak termasuk utang swasta) sebesar USD 53,8 miliar atau lebih dari 12 kali lipat Utang luar negeri yang diwariskan Pemerintah Presiden Sukarno selama 15 tahun sebesar USD 6,3 miliar (4 miliar USD diantaranya warisan utang pemerintah Hindia Belanda).

Hentikan Kebijakan Malpraktik!

Indonesia mengalami malpraktik pelayanan ekonomi berakibat kemiskinan, kelaparan, bencana, kegagalan ekonomi, dan pembusukan serta terlantarnya pertanian, industri dan perdagangan. Penyebabnya adalah hubungan Indonesia dengan lembaga-lembaga ekonomi imperialis, seperti Bank Dunia dan IMF, lembaga ribawi ini yang menghisap darah masyarakat dan mereka mengumumkan bahwa ia melakukan hal itu sebagai solusi bagi perekonomian negeri ini dan sebagai bantuan bagi negeri ini.

Masalahnya sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya. Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment Program). Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negera penerima utangmelakukan “perubahan kebijakan” (yang diatur dalam SAP). Bila negara tersebut gagal menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal. Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi.

Karena adanya SAP ini, tak dapat dipungkiri, pengaruh Bank Dunia terhadap politik dan ekonomi dalam Negara Indonesia juga sangat besar. Utang dana segar bisa dicairkan bila Negara tersebut menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain:

1. Swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan

2. Deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor

3. Pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, dan pupuk

4. Menaikkan tarif telepon dan pos

5. Menaikkan harga bahan bakar (BBM)

Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan utang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, “Economic Hit Men”. Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari utang kepada Bank Dunia, IMF, dll.

Pemerintah terus berinteraksi dengan sistem kapitalisme dan bergantung pada cara pandang Negara Barat dengan menyerahkan keputusan vital terkait dengan kebijakan ekonomi kepadanya, imbasnya adalah kebingungan dan keterpurukan. Uthopis berharap rejim Jokowi memakai sistem ekonomi Islami, yang terjadi malah mengokohkan sistem ekonomi berbasis riba. 

Sebenarnya, siapa saja yang meneliti realitas sistem ekonomi (Kapitalis) di Indonesia saat ini, akan melihatnya tengah berada di tepi jurang yang dalam, jika belum terperosok di dalamnya. Semua rencana paket penyelamatan yang dibuat tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaannya, kecuali hanya menjadi obat bius yang meringankan rasa sakit untuk sementara waktu. Itu karena sebab-sebab kehancurannya membutuhkan penyelesaian hingga ke akarnya, bukan hanya menambal dahan-dahannya.

Ketidaktahuan akan fakta kepemilikan ini memang telah dan akan menyebabkan goncangan dan masalah ekonomi. Itu karena kepemilikan tersebut bukanlah sesuatu yang dikuasai oleh negara atau kelompok tertentu, melainkan ada tiga macam:

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, seperti minyak, besi, tembaga, emas dan gas. Termasuk semua yang tersimpan di perut bumi, dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.. Maka, negara harus mengekplorasi dan mendistribusikannya kepada rakyat, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Kepemilikan negara adalah semua kekayaan yang diambil negara, seperti pajak dengan segala bentuknya, serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan oleh negara, di luar kepemilikan umum. Semuanya ini dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara. 

Kemudian kepemilikan pribadi, yang merupakan bentuk lain. Kepemilikan ini bisa dikelola oleh individu sesuai dengan hukum syara’.

Menjadikan kepemilikan-kepemilikan ini sebagai satu bentuk kepemilikan yang dikuasai oleh negara, atau kelompok tertentu, sudah pasti akan menyebabkan krisis, bahkan kegagalan. Pada akhirnya teori Sosialisme gagal dalam bidang ekonomi, karena telah menjadikan semua kepemilikan dikuasai oleh negara. Sosialisme memang berhasil dalam perkara yang memang dikuasai oleh negara, seperti industri berat, minyak dan sejenisnya. Namun, gagal dalam perkara yang memang seharusnya dikuasai oleh individu, seperti umumnya pertanian, perdagangan dan industri menengah.. Kondisi inilah yang mengantarkan pada kehancuran.

Kapitalisme juga gagal, dan setelah sekian waktu, kini sampai pada kehancuran. Itu karena Kapitalisme telah menjadikan individu, perusahaan dan institusi berhak memiliki apa yang menjadi milik umum, seperti minyak, gas, semua bentuk energi dan industri senjata berat sampai radar. Sementara negara tetap berada di luar pasar dari semua kepemilikan tersebut. Itu merupakan konsekuensi dari ekonomi pasar bebas, privatisasi dan globalisasi. Hasilnya adalah goncangan secara beruntun dan kehancuran dengan cepat, dimulai dari pasar modal menjalar ke sektor lain, dan dari institusi keuangan menjalar ke yang lain.

Solusi pertama dan terakhir atas kegagalan paket ekonomi Rejim Jokowi adalah Solusi Ekonomi Islam, hanya saja, penerapan Islam yang agung ini tidak cukup hanya dengan asik berdiskusi dan berteori, melainkan dengan mendirikan negara yang mengemban dan menerapkannya, yaitu negara Khilafah Rasyidah yang akan menghantarkan kita dalam kehidupan yang indah, aman dan menenteramkan. [VM]

Berbagi :