Solusi Krisis Listrik di Indonesia

Oleh : Umar Syarifudin – praktisi politik (Syabab HTI)

Tahun ini, masyarakat akan mendapatkan kado istimewa dari pemerintah Presiden Joko Widodo saat lebaran nanti. Tarif listrik untuk golongan rumah tangga (R1) 900VA akan naik sebesar 140% mulai 1 Juli 2016. Sekitar 18 juta pelanggan dari 22 juta pelanggan  900 VA akan dikenakan tarif baru sebesar Rp1.400 per kWh. Kenaikan tersebut pasca dikuranginya subisidi listrik 2016. Saat ini tarif untuk golongan R1 900VA sebesar Rp565 per kWh.

Ironisnya lagi, Sekitar 50 persen atau separuh desa yang ada di Indonesia, terutama di kawasan timur negeri ini hingga kini masih belum teraliri jaringan energi listrik.

"Dari 82.190 desa di Indonesia, sebanyak 42.352 desa belum berlistrik," kata Ketua Satuan Tugas Program Indonesia Terang (PIT) Said Didu, dalam Sarasehan bertajuk Sinergi Kemen ESDM Wujudkan Kedaulatan Energi Melalui Konservasi Energi dan Program Indonesia Terang, di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (21/5/2016). Desa-desa tersebut sebagian besar tersebar di Provinsi Papua dan di kawasan timur Indonesia lainnya.

Sudah harga melejit, rakyat miskin menjerit, proyek listrik tersandung KKN pula. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli membeberkan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di proyek listrik antara perusahaan-perusahaan asing dengan para penguasa Negeri ini. Praktis tersebut berdampak buruk terhadap kenaikan jumlah utang PT PLN (Persero) hingga menembus US$ 85 miliar. Rizal Ramli mengungkapkan, 15 tahun lalu, swasta menjual listrik ke PLN seharga US$ 7-US$ 9 sen per Kwh. Padahal di seluruh dunia, seperti tarif listrik swasta di China, Thailand, dan negara lain hanya US$ 3 per Kwh.

"Kenapa tarif listrik swasta di Indonesia US$ 7-US$ 9 sen, karena asing KKN sama kroni-kroni yang berkuasa pada waktu itu. Mereka diberikan saham gratis semua, tapi imbalannya bisa pasang tarif tinggi. Lalu apa yang terjadi? Utang PLN bertambah jadi US$ 85 miliar," jelas Rizal di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam acara Pertemuan Koordinasi Masalah dan Solusi Implementasi Program 35 ribu Mw dan Transmisi 46 ribu Km Jakarta, liputan6.com (31/5/2016).

Senarai Solusi

Melalui penerapan demokratis kapitalisme, rejim kapitalis bertanggungjawab atas krisis listrik di Indonesia. Sistem kapitalisme sekarang menjamin kelompok kecil yang terdiri dari para kapitalis lokal dan asing melalui privatisasi dan mengamankan pemanfaatan penuh mereka terhadap sumber-sumber listrik. Sementara masyarakat umumnya berada dalam kesulitan. Akibat privatisasi, harga listrik naik karena pemilik sektor swasta ingin mendapat untung besar.

Islam akan menghancurkan ekonomi kapitalis dan menggantinya dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menjamin pendistribusian harta dengan adil. Diantara mekanisme pendistribusian harta itu adalah kepemilikan umum untuk listrik, batu bara, minyak dan gas. Sumber-sumber ini bukan milik negara atau pun milik individu. Negara mengatur sumber-sumber ini untuk menjamin pemanfaatannya oleh seluruh rakyat, tanpa memandang ras, mazhab, warna kulit, pemikiran atau agama. 

Dalam konsep tata Negara Islam, al khilafah akan menghapus pajak atas bahan bakar dan energi yang berperan besar dalam menaikkan harganya. Di sisi lain, masyarakat akan disuplai dengan sumber-sumber itu dengan biaya produksinya saja. Jika sumber-sumber itu dijual ke negara-negara lain maka hasilnya akan dibelanjakan untuk keperluan-keperluan masyarakat. Karena itu politik Islam dalam hal listrik di bawah al-Khilafah akan memperkuat pilar-pilar industrialisasi yang kuat di Indonesia.

Diharapkan Khilafah yang akan berdiri nanti supaya bisa merujuk ke pasal-pasal Muqaddimah ad-Dustur Hizbut Tahrir yang disebutkan di atas dan menelaahnya berdasarkan dalil-dalil syara’ yang penuh dari al-Quran dan as-Sunnah: pasal 137, 138, 139 dan 140.

a. Khilafah akan mengembalikan gas, batubara dan listrik menjadi milik umum. Dari semua itu dihasilkan harga listrik yang rasional dan sesuai biaya produksinya saja.

b. Penyediaan energi merupakan masalah yang penting untuk mengembangkan basis industri yang kuat. Dan hal itu adalah penting bagi negara manapun yang memiliki ambisi untuk memimpin dunia.

c. Konsepsi-konsepsi Islam yang unik dalam hal energi akan menjadi model cemerlang untuk dunia global yang akan mendorong dunia melepaskan diri dari kapitalisme. [VM]

Berbagi :