Tinggalkan Kabinet Transaksional

Oleh : Endah Sulistiowati, SP. (MHTI Kediri)

Berdasarkan hasil pemikiran yang dilahirkan oleh para pemikir Frankurt School yang notabene berasal dari kalangan Marxisme, mengungkapkan teori menarik bahwa dunia politik adalah panggung transaksional antara kepentingan ekonomi (bisnis) dan politik (kekuasaan). Bahwa puncak kesuksesan politik adalah mampu meraih kekuasaan dan meraup pundi-pundi ekonomi yang dapat menyejahterakan para politikus dan kelompoknya. Logika politik transaksional, sadar atau tidak sadar, telah ikut mempengaruhi jalannya perpolitikan di Tanah Air. Sehingga menyebabkan para politikus berpikir praktis dan menyederhanakan segala tujuan demi memenuhi ambisi untuk berkuasa.

Sedangkan teori ekonomi politik kekuasaan berparadigma kritis menyatakan bahwa puncak kekuasaan bukan untuk meraih kekuasaan dan mengakses sumber-sumber kemakmuran, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama (publik). Teori ini, akhir-akhir ini kebanyakan hanya dijadikan bahan retorika, sedangkan pratiknya masih jauh dari harapan. Dalam percaturan politik, ada empat faktor yang bisa ditarik garis merah yang menjadi daya tarik yang diperebutkan para politikus. 1. Dukungan massa dan relasinya dengan media massa, 2. Popularitas, 3. Besarnya modal finansial yang mendukung eksistensi, 4. Yang terakhir adalah keberuntungan (nasib).

Politik Transaksional membuat idealisme dan ideologi menjadi sesuatu yang basi. Politisi atau parpol menjadikan politik sebagai panggung sandiwara. Yang ada akhirnya hanya basa-basi politik. Dalam politik pun biasa dilakukan propaganda plain folk, yaitu mengidentifikasi diri dengan sesuatu yang ideal, terlepas dari apakah ia memang demikian atau tidak. Di sinilah sering terdengar slogan “atas nama rakyat”, “untuk kepentingan rakyat”, “demi wong cilik”, “demi kebenaran dan keadilan”, “demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat” dan slogan-slogan sejenis. Tujuannya jelas, agar diidentifikasi seperti itu sehingga memikat perhatian konstituen. Namun semuanya hanya basa-basi, tidak ada janji yang hakiki, dan kenyataannya jauh panggang dari api.

Politik Transaksional juga membuat politisi dan parpol tuna identitas. Yang kemarin menjadi lawan, hari ini bisa menjadi kawan. Jika kemarin tampak berseteru, hari ini bisa dengan penuh senyum berangkulan dan bergandengan erat. Koalisi pun bisa dijalin dengan siapapun, tidak lagi memperhatikan visi dan ideologi, selama semuanya dipertemukan oleh manfaat bersama.

Coba sedikit kita tengok sedikit perjalanan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), awalnya tidak ada yang mengenal siapa itu Joko Widodo, kecuali warga Solo karena beliau adalah Wali Kota Solo, kemudian dukungan beliau terhadap mobil smk (yang dibuat oleh anak-anak SMK di Surakarta) yang di blowup media saat itu, dan penampilan khas beliau dengan kesederhanaannya membuat publik terkesima. Partai politik pun tidak ingin ketinggalan momen ini, popularitas Jokowi lagi di awang-awang, masyarakat menggantungkan harapan bahwa Jokowi adalah pemimpin masa depan. Akhirnya Jokowi menuju Jakarta, padahal masa kerjanya di Solo belum purna. Di Jakarta Jokowi pun berhasil menduduki posisi sebagai Gubernur DKI sebuah prestasi yang prestisius. Dengan gaya blusukannya ternyata semakin membuat pamor Jokowi menanjak mengalahkan para pemimpin nasional pada saat itu. Dan akhirnya Jokowi didaulat untuk maju menutuju RI 1, hasilnya Jokowi sukses menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke VII. Dari fakta diatas, bukan tidak mungkin bahwa ada mind set tertntu untuk mendongkrak nama Jokowi ke permukaan, pada dasarnya untuk meroketkan popularitas perlu dana segar yang tidak sedikit.

Memang langkah tepat untuk mengangkat Jokowi menjadi Presiden RI, dan ini membawa berkah bagi Partai Politik yang mendukungnya. Meskipun pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 Jokowi menjanjikan bahwa politik konsolidasi dan transaksional tidak akan terjadi. Faktanya, justru bagi-bagi jabatan terjadi sejak awal pemerintahannya. Saat ini Koalisi Merah Putih (KMP) yang dikomandani oleh Gerindra terncam kedudukannya. PAN mengawali pembelotan sejak Oktober 2015, disusul oleh PPP dan terakhir Golkar. Bahkan kedudukan Golkar dibawah Setya Novanto mendapat dukungan yang kokoh dari Istana. 

No free lunch, tidak ada makan siang gratis, selalu ada imbalan atas semua dukungan. Pada akhirnya dukungan untuk Jokowi-JK di DPR menjadi 386 suara (69%), dan hal itu membuat dukungan politik terhadap Jokowi-JK semakin solid termasuk dalam hal ini setiap kebijakan-kebijakan dalam rezim ini akan direstui. Sehingga pada reshuffle kabinet kerja II juga tidak luput dari efek politik transaksional. Ambil saja Luhut yang menggantikan kedudukan Rizal Ramli (yang akhir-akhir ini ada permasalahan dengan Ahok terkait proyek aklamasi), sedangkan Luhut dinilai lebih pro dengan Ahok, kemudian Sri Mulyani, yang dianggap bisa menarik investasi. Tidak ketinggalan Menteri ESDM Arcandra Tahar, ia mengaku siap merombak beberapa kebijakan di sektor energi yang menghambat investasi. Jelas sekali bahwa Politik Transaksional tidak bisa lepas dari kebijakan Jokowi.  

Semua itu makin sistemik ketika dibingkai dengan sistem politik demokrasi yang di mana-mana selalu berbiaya tinggi. Politisi, parpol dan siapa pun yang masuk, terjun atau terlibat dalam proses politik itu harus mengeluarkan biaya dan tidak jarang “membeli” suara baik langsung maupun tidak langsung. Konsekuensi logisnya, pragmatisme atau bahkan politik uang menjadi sesuatu yang pasti terjadi. Dampak lebih buruknya, terjadilah siklus uang untuk politik dan politik untuk uang. Dalam semua itu rakyat lah yang menjadi korban. [VM]

Berbagi :