Apakah Kapitalisme Punya Jawaban?

Oleh : Umar Syarifudin – Syabab Hizbut Tahrir Indonesia

Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam tahun anggaran 2016 ini serta rencana penghematan yang akan dilakukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 mendatang membuat pemerintah harus tetap waspada dalam melihat angka inflasi. 

Apalagi pemerintah berencana mengurangi subsidi energi dari Rp 94,4 triliun dalam APBNP 2016 menjadi Rp 92,2 triliun dalam RAPBN 2017. Langkah ini diambil untuk mengurangi defisit anggaran agar tak menyentuh angka 3 persen. Bahkan selain mengurangi ruang untuk subsidi, pemerintah juga menekan sejumlah belanja negara yang dianggap belum prirotas.

"Kita mau jaga anggaran namun kita juga mau jaga inflasi. Anggaran tidak boleh defisit terlalu besar karena defisit itu dibiayai dengan utang dan kita tidak mau utang kita nambah terus. Di satu sisi kita tidak mau inflasi melonjak. Memang biasanya kalau subsidi dikurangi maka akan terjadi inflais yang melonjak," jelas Mirza Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara dalam republika.com (12/9).

Analisis

“Sesungguhnya sistem Ekonomi Barat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan. Menjadikan pemerintahan tunduk terhadap pemilik modal, bahkan bisa disebut pemilik modal-lah (para kapitalis) yang menjadi penguasa sesungguhnya dalam negara yang terikat dengan ideologi kapitalisme” Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitab Nidhomul Islam.

Penghapusan subsidi pada APBN secara terus-menerus membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR selama ini anti subsidi. Penghapusan subsidi itu akan makin memberatkan beban rakyat yang sudah sangat berat. Memang benar, Semakin besar utang berarti makin besar bahaya bagi negeri ini. Pasalnya, selama ini utang luar negeri menjadi alat campur tangan dan kontrol pihak asing terhadap kebijakan Pemerintah. Artinya, utang menjadi alat penjajahan asing, antara lain dengan mendiktekan UU di negeri ini sesuai keinginan mereka, bahkan sejak pembuatan draft-nya. Lahirlah banyak UU bercorak liberal yang lebih menguntungkan mereka dan merugikan rakyat.

Setelah menerapkan kapitalisme, Indonesia berproses menuju kehancuran. Hutang-hutang riba juga menciptakan masalah perekomian yang besar, hingga kadar hutang pokoknya menggelembung seiring dengan waktu, sesuai dengan prosentase riba yang diberlakukan kepadanya. Akibatnya, ketidakmampuan individu dan negara dalam banyak kondisi menjadi perkara yang nyata. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya krisis pengembalian pinjaman, dan lambannya roda perekonomian, karena ketidakmampuan sebagian besar kelas menengah dan atas untuk mengembalikan pinjaman dan melanjutkan produksi.

Berikutnya sistem yang digunakan di bursa dan pasar modal, yaitu jual-beli saham, obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah-terima komoditi yang bersangkutan, bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali, tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemiliknya yang asli, adalah sistem yang batil dan menimbulkan masalah, bukan sistem yang bisa menyelesaikan masalah, dimana naik dan turunnya transaksi terjadi tanpa proses serah terima, bahkan tanpa adanya komiditi yang bersangkutan. Semuanya itu memicu terjadinya spekulasi dan goncangan di pasar. Begitulah, berbagai kerugian dan keuntungan terus terjadi melalui berbagai cara penipuan dan manipulasi. Semuanya terus berjalan dan berjalan, sampai terkuak dan menjadi malapetaka ekonomi dunia yang berimbas langsung pada Indonesia.

Selain itu, saat utang makin menumpuk, APBN yang notabene uang rakyat makin tersedot untuk bayar utang plus bunganya. Semua itu adalah untuk kepentingan para pemilik modal, termasuk pihak asing. Sebaliknya, alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam bentuk subsidi, terus dikurangi bahkan bakal dihilangkan sama sekali.

Namun perhatikanah faktor yang paling penting, negeri ini memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Misal, cadangan terbukti yang dikuasai Freeport saja total potensi pendapatannya bisa mendekati Rp 2.000 triliun. Ini baru dari satu tambang. Sayang, kekayaan yang besar itu bukannya dimaksimalkan untuk penerimaan negara dengan dikuasai dan dikelola langsung oleh negara, tetapi malah diserahkan kepada swasta bahkan asing. Ironis! Rakyat diharuskan menanggung pembiayaan negara—antara lain lewat pajak—yang makin berat, pada saat yang sama kekayaan sangat besar milik rakyat justru diserahkan kepada swasta/asing. Ini jelas pengkhianatan terhadap rakyat. Pengkhianatan itu secara sadar dilakukan oleh penguasa, para wakil rakyat dan politisi. 

Maka sistem anggaran neoliberal yang anti subsidi dan gemar berutang harus sesegera mungkin disudahi. Sesegera mungkin sistem ini harus diganti dengan sistem anggaran yang bisa menjamin kekayaan milik rakyat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan lebih banyak untuk kesejahteraan swasta dan asing. Sistem anggaran yang demikian hanya akan terwujud dengan menerapkan sistem ekonomi Islam sekaligus menerapkan syariah Islam secara total dan menyeluruh dalam institusi negara.

Solusi 

Dalam Islam ada solusi hakiki. Sistem ekonomi Islam juga melarang individu, institusi dan perusahaan memiliki apa yang menjadi kepemilikan umum, seperti minyak, tambang, energi dan listrik yang digunakan sebagai bahan bakar. Benar-benar telah menyelesaikan semua kegoncangan dan krisis ekonomi yang mengakibatkan derita manusia.

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya, sehingga haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang. Haram memindahtangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh Kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan.

Sistem Ekonomi Islam menjamin kehidupan yang mulia bagi seluruh umat manusia, baik muslim maupun non muslim selama mereka hidup di bawah naungan Khilafah. Siapa saja yang menjalankan sistem Islam niscaya akan mendapat petunjuk dan menjalani kehidupan yang baik dan tentram. Dan siapa saja yang mengambil sistem lain, maka Anda semua telah menyaksikan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami penganut sistem-sistem lain itu. Rincian politik Islam di bidang ekonomi tidak mungkin dipaparkan dalam konferensi dengan waktu terbatas, Hizbut tahrir telah menjawab problem-problem ekonomi dunia baik global sampai ke detil-detil persoalan. Mari duduk sejajar, kita diskusikan bersama. [VM]

Berbagi :