Lagi-Lagi Jokowi Bikin Kecewa

Oleh : Endah Sulistiowati, SP. 

(Direktur. moslemah Voice)

“Islam sistem sempurna. Sementara sistem kapitalis yang dipraktekan oleh rezim neolib tidak pro rakyat, rezim menghamba pada konsep dari korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi. Korporasi-korporasi asing semakin dominan mempengaruhi kebijakan negeri ini mulai dari perumusan hingga penerapannya. Semua gambaran itu menunjukkan penjajahan atas negeri ini akan terus terjadi, malah makin terperosok lebih dalam. Saatnya bangkit, lawan kezaliman!” ujar Ustadz Umar Syarifudin, Lajnah Siyasiyah DPD HTI Jatim di sela-sela acara Talk Show . 

Budi Darmo, sastrawan dan guru besar Universitas Negeri Surabaya menyatakan bahwa "Presiden Jokowi adalah sosok yang tersandra oleh wibawa. Sebelum Pilpres 2014, kalau orang mendengar Jokowi akan datang, massa tanpa pemberitahuan resmi sebelummnya dengan semangat tinggi akan datang untuk menyaksikan dia. Inilah pertanda pemimpin sejati, tanpa pengerahan massa, massa akan datang dengan sendirinya. (Jawa Pos, 26/1/2015)

Namun sesaat kemudian kekecewaan publik mulai muncul. Berangkat dari permasalahan besar pertama, Jokowi tanpa berkonsultasi dengan KPK dan PPATK tiba-tiba mengangkat HM. Prasetyo menjadi jaksa agung. Sementara itu, HM. Prasetyo masih tercatat sebagai anggota DPR dari partai Nasdem, partai pendukung Jokowi.

Kedua, ketika Jokowi mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan sebagai satu-satunya calon Kapolri. Padahal Budi Gunawan mendapat rapor merah dari KPK dan PPATK.

Ketiga, retaknya hubungan KPK-Polri dengan ditangkapnya wakil ketua Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Dengan cara-cara yang menurut media, tidak wajar.

Keempat, dua kali reshuffle kerja Jokowi-JK yang sarat dengan politik transaksional. Sehingga benar-benar terkesan memang untuk mengamankan kepentingan Presiden dan kroninya.

Kelima, terus berlangsungnya proyek reklamasi teluk Jakarta dibawah Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Yang ditengarai hal itu dilakukan murni untuk pengembang bukan untuk rakyat. 

Keenam, ini bukan kasus terakhir tapi ini yang paling melukai hati rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim. Yaitu kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang menjadi koleganya, dan calon gubernur pentahana untuk DKI Jakarta yang diusung oleh partainya. Betapa umat tidak marah kepada Jokowi. Disaat jutaan umat menyambangi istananya, pada Jumat tanggal 4 november, untuk menyampaikan aspirasinya, dimana Jokowi?. Dia asik mengunjungi proyek di Cengkareng. "Ga salah tuh?"

Saya, anda, dan seluruh umat Islam tahu, bahwa Jokowi tidak buta informasi. Jokowi pasti tahu bahwa rakyatnya akan datang menuntut keadilan atas penistaan agama yang dilakukan oleh mantan wagubnya itu. Sederhana saja yang diminta rakyat, tangkap dan adili tegas.  Selesai.

Namun, ternyata bagi Jokowi masalahnya tidak sesederhana itu. Terus apa dong? 1. Ahok memegang kartu As Jokowi, terkait masalah pengadaan bus trans Jakarta dan RS. Sumber Waras. 2. Kalo Ahok masuk penjara bagaimana dengan partai yang telah mengusungnya jadi Presiden, karena Ahok adalah calon gubernur DKI dari partainya. 3. Bagaimana dengan para pengembang dalam proyek reklamasi teluk Jakarta?

Jadi yang ada di benak Jokowi bukan bagaimana perasaan rakyatku yang agamanya dinistakan? Melainkan Jokowi sibuk menyelamatkan diri, proyek dan partainya. Hmmmh, rakyat semakin geram.

Selanjutnya kelambanan Polri menangani kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, setidaknya ratusan ribu —bila tidak mau dikatakan sejuta— umat Islam pun longmarch dari Masjid Istiqlal ke Istana Presiden untuk meminta Jokowi memerintahkan Kapolri menangkap Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun, presiden malah memilih pergi ke bandara Soetta.

“Jokowi memang keterlaluan! Segini banyak umat dianggap angin lalu. Umat mau jumpa malah ngacir. Sementara pembakar masjid Tolikara jauh-jauh diterima sebagai takzim di Istana,” tegas Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto di sela-sela aksi, Jum’at (04/11/2016) di depan Istana Presiden.

Menurut Ismail, sebagai muslim seharusnya Jokowi juga memiliki sudut pandang orang Islam. Bukan sudut pandang orang luar. “Kalau Jokowi tak mau membela Islam karena tak mau disebut radikal, kita minta paling tidak Jokowi bersikap proporsional saja,” demikian Ismail.

Berikutnya Jokowi memakai jurus klasik kembali digunakan untuk menambal kekurangan APBN yakni dengan menambah besaran hutang.  Hutang, sekali lagi akan menjerat rakyat dengan pajak dan berbagai pungutan untuk mengembalikan cicilan, bunga dan pokok hutang.

Sepanjang demikian, maka lingkaran setan alur pemerasan terhadap rakyat ini berlangsung secara terstruktur, sistematis dan massif. Rakyat dihadapkan pada dia beban sekaligus, pungutan pajak dan pencabutan subsidi. Negara yang menganut sistem demokrasi sekuler, telah menjadikan pajak sumber wajib bagi negara sekaligus mengharamkan subsidi terhadap rakyat.

Dengan demikian, dapat dipastikan beban tanggungan atas hutang-hutan yang terus ditumpuk rezim Jokowi-JK ini akan dipanggulkan pada pundak rakyat. Padahal, sekedar untuk memenuhi hajat asasinya sendiri, rakyat sudah terseok dan hampir jatuh ditekan berbagai himpitan kebutuhan dan kesulitan ekonomi.

Dampak liberalisasi perdagangan, Indonesia pun terbukti tak berdaya ketika produk Cina membanjiri pasar Indonesia sejak perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) dimulai tanggal 1 Januari 2010. Data statistik menunjukkan, perdagangan bebas ACFTA ini tidak menguntungkan Indonesia, sebaliknya menguntungkan Cina. Ini bisa dilihat dari neraca perdagangan antar kedua negara; Indonesia selalu defisit. Indonesia juga terjerat perjanjian kerjasama Asia Pasifik yang dikenal sebagai APEC. Kesepakatan itu mengharuskan bea masuk barang impor hingga nol sampai 5 persen.

Sebelumnya, asing telah menguasai pengelolaan sumberdaya alam negeri ini. Liberalisasi finansial dan investasi akan membuat asing makin leluasa menguasai semua sektor kehidupan negeri ini. Penguasaan asing yang besar di sektor SDA, perdagangan, industri, kehutanan, perkebunan, perbankan, telekomunikasi, dan sektor lainnya akan makin dalam. Pembukaan ruang yang lebar bagi investor asing untuk turut membangun infrastruktur baik jaringan kereta api, jalan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya akan memperdalam penguasaan asing di negeri ini. Dengan itu, berbagai pelayanan publik akan berada di bawah penguasaan swasta (asing).

Dengan semua itu negeri ini akan makin dicengkeram oleh korporasi/perusahaan (asing). Karena itu ada risiko besar pada tahun 2015. Korporasi-korporasi asing akan bisa semakin dalam memengaruhi kebijakan negeri ini mulai dari perumusan hingga penerapannya. Semua gambaran itu menunjukkan penjajahan atas negeri ini akan terus terjadi bahkan makin dalam. [VM]

Berbagi :