Bebas Visa Mengancam Indonesia

Oleh: Nana Munandiroh

Kebijakan pemerintah yang telah memberi kewenangan bebas visa kepada 63 negara tanpa prinsip resiprokal (timbal balik) tentu harus menjadi perhatian yang serius. Hal ini bisa sangat merugikan bangsa Indonesia, karena dengan kebijakan tersebut warga negara asing (WNA) bisa datang ke Indonesia tanpa visa dan mendapat ijin tinggal terbatas di Indonesia. Mereka para WNA bisa melakukan aktivitas apapun di sini, mulai wisata, rapat kerja, aktivitas seni budaya dan juga memberikan seminar. Hal ini sangat mungkin untuk disalahgunakan oleh WNA.

Memperhatikan kebijakan perintah ini, sangat janggal dan tidak adil bagi warga negara Indonesia sendiri. Saat ini membanjir tenaga kerja asing yang datang ke indonesia. Di saat pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta jiwa, seharusnya pemerintah memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Ini sangat aneh, di mana pemerintah tiap tahun mengirim tenaga kerja ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan kasar, sementara di dalam negeri pekerjaan tersebut diberikan pada para pekerja asing terutama China. Bahkan para pekerja asing ini mendapat gaji berlipat lipat dari pada pekerja lokal.

Dengan kebijakan bebas visa banyak WNA yang memanfaatkannya, sehingga memunculkan banyak permasalahan. Terbukti terjadinya kasus kasus terkait WNA termasuk warga China yang bermasalah, mereka banyak melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Lihat saja kejadian kejadian yang ada, penemuan adanya warga China yang menanam cabe berbakteri di Bogor, tentu ini sangat membahayakan Indonesia. Pengibaran bendera China oleh perusahaan investor China, mengubah nama jalan di Indonesia menjadi nama China, bahkan adanya perusahaan investor yang mempersulit akses masuk ke daerah investasi mereka. Ini merupakan bukti nyata akan adanya ancaman serius bagi kedaulatan bangsa indonesia.

Kebijakan bebas visa oleh pemerintah ini, memang awal mulanya diperuntukkan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, melihat fakta yang ada justru memunculkan potensi yang membahayakan. Permasalahan yang muncul diselesaikan dengan solusi yang menimbulkan masalah baru. Permasalahan kekurangan investor malah diberikan solusi bebas visa. Dampak ke depan sungguh membahayakan. Hal ini memang tidak aneh dalam sistem kapitalisme, karena kebijakan yang diambil sifatnya hanya tambal sulam, sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah secara sempurna.

Di dalam Islam kebijakan luar negeri harus diatur sesuai syariat yakni memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak membahayakan kedaulatan dalam negeri. Dan ini tentu tidak berdiri sendiri, harus dibarengi dengan sistem ekonomi yang benar dan juga sistem pemerintah yang benar pula. Oleh karena itu, Satu satunya solusi permasalahan umat saat ini hanyalah dengan menghapus sistem kapitalisme dan menggantinya dengan sistem yang shahih, sistem yang berasal dari sang pencipta alam semesta Allah swt yakni sistem Islam yang diterapkan dalam bingkai Daulah Khilafah. Wallahua'lam bishowab. [VM]

Berbagi :