Blokir Sejumlah Situs Islam, Rezim Jokowi Semakin Represif Terhadap Gerakan Dakwah

Kembali memblokir sejumlah situs Islam, pemerintah dinilai represif terhadap gerakan dakwah Islam.

“Jadi mau apa sebenarnya? Ini hanya bisa dipahami bahwa pemerintah represif terhadap gerakan dakwah Islam,” ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Jum’at (6/1/2017).

Memang pada Selasa (3/1/2017) Humas Kominfo menyatakan alasan pemblokiran, di antaranya adalah adanya ujaran kebencian dan  pelanggaran terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Terakhir-terakhir juga pemerintah menyebut situs radikal. Tapi pemerintah tidak pernah menjelaskan itu semua. Pemerintah juga tidak pernah menunjukkan mana yang dimaksud? Apakah seluruh isinya, atau hanya sebagian konten saja (yang mengandung ujaran kebencian, SARA atau radikal, red),” ujar Ismail.

Ismail mengatakan, bila bicara ujaran kebencian, itu sangat banyak. Bahkan di Twitter itu banyak yang menista Islam tetapi sejauh ini pemerintah tidak terlihat mengambil tindakan. Tetapi yang diblokir itu malah situs-situs Islam.

“Dalam bahasa kita itu, situs-situs dakwah. Memang pemerintah mengatakan tidak semua situs dakwah diblokir, tetapi yang diblokir itu situs dakwah Islam,” ungkapnya.

Ia melihat pemerintah sekarang ini lebih cenderung menjadi pemerintahan yang represif, yang tidak memberikan ruang kepada publik untuk membela diri, untuk sekedar menjelaskan saja tidak diberi ruang tetapi langsung diblokir.

“Sementara, terhadap situs-situs gerakan sparatis Papua tidak pernah ada tindakan, terhadap website-nya, orang-orangnya,” bebernya.

Kalau bicara hoax, lanjut Ismail, hoax dilakukan oleh banyak pihak. Sebenarnya pangkal dari munculnya berbagai hoax itu, di antaranya untuk pencitraan, ya sejak Pilpres 2014.

“Dan itu dilakukan oleh para pendukung presiden terpilih sekarang ini,” pungkasnya. 

Sumber : mediaumat.com, 6/1/2017

Berbagi :