Dari Survey Menuju Pilpres 2019

Menarik mencermati hasil survey SMRC Saiful Muzani tentang tingkat seberapa dukumgan terhadap ISIS dan HTI yang dirilis baru-baru ini. Melengkapi hasil survey yang lain oleh Indobarometer, pimpinan Mohammad Qodari tentang tingkat elektabilitas Jokowi berikut kandidat yang lain dalam konstestasi Pilpres 2019. Setidaknya kedua hasil survey tersebut seolah menegaskan relevansi kuatnya dukungan Jokowi untuk dipilih lagi. Dan tidak lakunya isu islam, yang disinyalir bisa mengganjal proses menuju kemenangannya. Seperti begitu yakinnya hasil survey tingkat elektabilitas Ahok menjelang Pilkada DKI. Meski akhirnya harus menelan pil pahit kekalahan. Kedua hasil survey tersebut seolah juga menegasikan ketegangan dinamika politik yang beruntun cukup keras. Mulai dari kasus penistaan agama, korupsi E KTP, menyeruaknya lagi tuntutan atas korupsi BLBI, reklamasi, isu komunis di balik investasi China dan lain-lain. Yang memicu perlawanan konstitusional berbagai tokoh dan komunitas masyarakat. Terutama dari kalangan islam politik. Naifnya berbagai respon tersebut disikapi bukan dengan pemikiran dan kebijakan yang obyektif dengan membuka ruang dialog. Melainkan penggunaan berbagai instrumen negara yang cenderung kian represif. Padahal jika pendekatan civil society yang digunakan dan ditonjolkan, bukan dengan pendekatan kekuasaan baik melalui agitasi opini, dukungan massa, pengendalian birokrasi, penguatan legalisasi, dan intimidasi tentu akan sangat berbeda hasilnya.

Terlepas ada atau tidaknya tekanan suprastruktur atas rezim sekarang dengan hasil kekalahan DKI yang digadang-gadang sebagai batu loncatan menuju RI 1. Didukung oleh hasil survey lembaga pimpinan Mohammad Qodari yang menempatkan Jokowi tertinggi dengan tingkat elektabilitas sejumlah 50,2 persen. Diikuti dengan Prabowo sejumlah 28,8 persen. Dan yang fantastis adalah Ahok sebagai kandidat dengan urutan ke 3. Maka semuanya menunjukkan tingkat optimistis yang tinggi sebagaimana euforia tingkat elektabilitas Ahok Djarot menjelang Pilkada DKI.

Di sisi lain kriminalisasi pada ulama, tokoh, aktivis dan ormas. Mulai dari segera ditangkapnya Habib Rizieq Shihab, dipenjaranya Ust Al Khathath, ditangkap dan dilepasnya kembali tokoh-tokoh militer dan nasional seperti Kivlan Zen dll, ditangkapnya tokoh aktivis KAMMI, kriminalisasi terhadap Tengku Zulkarnain, Fahri Hamzah, ditangkap dan dilepasnya kembali anggota DPRD Pasuruan karena terindikasi dugaan terorisme, rencana pembubaran HTI dan lain-lain adalah isu-isu islam dan politik kekinian yang sangat sensitif. Sekalipun seolah-olah diimbangi oleh opini dari kalangan nadhliyyin struktural dan beberapa banom yang sangat jelas keberpihakan politiknya. Meski sebelumnya di internal NU sendiri sebenarnya mengalami ketegangan yang lumayan serius atas masuknya isu syiah dan liberal. Sebagaimana dugaan oleh kalangan ulama muda NU atas tokoh NU yang berpaham syiah. Jika saja karena bukan begitu legowo dan nrimannya kalangan nahdliyyin maka akan terjadi pertentangan yang sangat keras.

Sebagai bagian dari isu yang sangat sensitif,   fenomena HTI yang mengusung perjuangan khilafahnya juga tidak perlu disikapi secara over dosis. Sikap demikian hanya akan memunculkan dugaan phobia islam yang berlebihan. Dan kesan begitu kentalnya untuk memenangkan pasangan Jokowi Ahok ke posisi RI 1. Apalagi ditunjukkan dengan pat gulipat fenomena pencabutan kasasi MA oleh Ahok di satu sisi. Namun di sisi lain JPU yang mestinya mewakili korban penistaan agama -umat islam- bersikap cukup meringankan Ahok. Segala kemungkinan mesti bakal terjadi karena bisa saja berubah dengan ritme yang sangat cepat. Namun tensi represifitas oleh Rezim Jokowi pada isu-isu islam dan politik kekinian sangat sensisif bakal menjadi batu sandungan yang berakibat fatal. Yakni gagalnya suksesi 2019 dan disharmoni berkepanjangan dengan berbagai kekuatan umat terutama yang menginginkan keterbukaan dan keadilan. [VM]

Penulis : Arif Wicaksono (Analis Pusat Kajian Data dan Analisis)

Berbagi :