Indonesia Mencari Solusi

Indonesia, walau disebut oleh pemerintah bahwa angka kemiskinan terus turun, tapi secara kasat mata masih sangat banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. di tengah terjadi krisis pangan, harga kebutuhan pokok meroket, daya beli rakyat menurun, ekonomi makin sulit. Rakyat terpaksa berutang, mengurangi makan atau makan seadanya.

Ketika kita bicara kekayaan rakyat baik berupa minyak dan gas bumi, barang tambang maupun yang lainnya tidak banyak dinikmati oleh rakyat, tapi oleh segelintir orang, termasuk pihak asing melalui regulasi dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Langkah pemerintah untuk memuluskan liberalisasi sektor migas dimana salah satu poin pentingnya adalah pencabutan subsidi dirasa membebani masyarakat. Bahwa rencana untuk menekan subsidi tidaklah relevan karena faktanya yang lebih membebani APBN adalah pembayaran utang dan bunga utang serta keperluan lain.

Sementara angka korupsi masih tinggi yang ironinya banyak dilakukan oleh para pejabat yang berlangsung makin massif dan sistemik. Lihatlah selama 2017, KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan kasus korupsi. Di tahun yang sama, Komisi Antirasuah ini melaksanakan 118 penyidikan kasus dan 94 kegiatan penuntutan perkara korupsi. Kasus korupsi melahirkan korupsi baru melalui mafia hukum yang bisa mengatur kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara. Itulah yang membuat banyak kasus korupsi yang tidak terungkap. Kasus skandal Bank Century atau mafia Perpajakan adalah salah satunya.

KPK juga mencatat, selama 2017, pelaku korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah. Tercatat ada 43 perkara korupsi yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4. Selanjutnya pelaku dari swasta terluibat di 27 perkara. Di peringkat ketiga, para anggota DPR dan DPRD tersangkut di 20 perkara. Sementara 12 perkara lain menyangkut kepala daerah. Dari ratusan perkara, sekitar 19 perkara merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT), yang selama 2017, meringkus 72 tersangka dari beragam kalangan, mulai penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah.

Akar masalah utama adalah kebijakan sekular dan kapitalistik membawa rakyat ini kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Memang diakui bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat dan rahmat Allah SWT, tapi pada faktanya pengakuan itu tidak diikuti dengan ketundukan pada segenap aturan-aturan-Nya. Tetap saja, syariahnya disisihkan dan hukum jahiliah dipertahankan. Ini kenyataan, bahwa negara ini telah gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi yang fundamental. 

Kegagalannya ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor manusia dan sistem. Oleh karena itu, bila benar-benar diinginkan perbaikan, harus dihadirkan pemimpin yang baik, yang mau tunduk pada syariah dan memimpin dengan penuh amanah. Oleh karena itu, seluruh komponen umat harus bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memperjuangkan solusi yang unggul ini. [vm]

Penulis : Fajar Kurniawan (Analis PKAD)

Berbagi :