Politik Mahal Sistem Kapitalis Sekuler Melahirkan Koruptur

Oleh : Umi Hanif S.Ag 

(Muslimah Peduli Generasi)

Politik itu mahal. Sudah jamak diketahui untuk menjadi pejabat dinegeri ini, pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pejabat setingkat desa saja bisa menghabiskan uang kisaran ratuan juta, apalagi jika ingin menjadi Bupati, Gubernur terlebih seorang presiden. Tentu uang yang dibutuhkan milyaran bahkan bisa jadi sampai tirlyunan.

Demikian juga tahun 2019 ini adalah tahun politik untuk menjadi anggota legislatif serta presiden, dimana uang selalu menyertainya. Mulai banner untuk mengenalkan sosok diri, kunjungan ke kantong massa, serta bantuan-bantuan yang bermaksud mendulang suara. Disinilah terjadi kerjasama simbiosis mutualisme antara pemilik moda dan bakal calon. Pemilik modal,l yang menanam uangnya plus keuntungannya dan sang calon yang memerlukan dana besar untuk meraup suara, pada saatnya harus mengembalikan modal sekaligus juga ingin meraih materi sebagai bagian gaya hidup. Praktek seperti ini akhirnya menjadikan pejabat dan pemimpin dinegeri ini melakukan korupsi, ini banyak terjadi seakan menjadi hal yang lumrah. Korupsi dengan nilai yang fantastis, milyaran bahkan trilyun sering menghiasi setiap berita.

Seperti kasus yang terjadi pada Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, yang mendapat kecaman banyal pihak. Kader PDI perjuangan ini diduga kuat telah merugikan uang negara dengan angka yang fantastis dari praktik haram tersebut, yakni Rp 5,8 triliun. 

Menurut Ferdinand Hutahean politikus dari partai Demokrat, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Supian Hadi bisa dikatagorikan sebagai mega korupsi, sekaligus kasua ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi dinilai sangat koruptif. "Rp 5,8 T ini sangat fantastais, ini menjadi gambaraan nyata betapa kekuasaan sekaraang sangat korup." ungkap Ferdinand Hutahean kepada jawapos.com, jumat (8/2).

Dalam kasus ini, Supian Hadi yang sekarang masih menjabat sebagai Bupati untuk periode 2016-2021, diduga menerima sejumlah uang an fasilitas untuk mempermudah Penerbitan Izin Uaaha Pertambangan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada tiga perusahaan. Yaitu PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy lndonesia (BI), dan PT Aries lron Mining (AIM). Sehingga diduga terjadi kerugian keuangan negara Rp 5,8 T dan US$ 711 ribu (Rp 9,94 M). Yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan yang dilakukan pertambangan yang dilakukan oleh tiga perusahaan tadi.

Inilah realita politik dalam sistem Sekuleris Kapitalisme yang saat ini diterapkan, tidak ada lagi standart halal haram. Sekuleris Kapitalisme meniadakan peran agama dalam kehidupan termasuk dalam politik. Walhasil dalam sistem ini, korupsi menjadi watak para  pemimpin negeri ini ketika menjabat karena biaya politik yang mahal.

Berbagai tindak korupsi, bahkan mega korupsi yang lain, misal kasus e-KTP dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 T dan kasus BLBI yang sangat bombastis yaitu Rp 4,58 T, menjadikan masyarakat seharusnya sadar bahwa berbagai tindak korupsi adalah akibat negeri ini menerapkan sistem Sekulerisme yang merusak mental para pejabat serta menjadikan para kapital lah yang selalu mendapat keuntungan, sementara rakyat tetap buntung. Masyarakat sudah jenuh dengan berbagai berita tentang skandal korupsi, bahkan masyarakat pelan tapi pasti tidak lagi percaya sengan sistem ini. Hal ini ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan, baik pemilihan anggota legislatif maupun presiden. Dengan kata lain tingkat golput sudah mencapai angka 50% lebih. Ini menunjukan bahwa sistem sekulerisme sudah tidak mendapat tempat di hati masyarakat.

Islam Sebagai Solusi Solutif

Islam sebagai agama yang sempurna punya mekanisme agar para pejabat tidak mudah terjebak dalam tindak korupsi. Dalam lslam, politik adalah ri'ayah su'unil umah artinya mengurusi urusan umat dengan landasan lslam, jadi politik bukan hanya soal jabatan dan uang. Pemimpin adalah pengurus tentang urusan umat, yaitu sandang, pangan, papan, serta soal keamanan, pendidikan dan kesehatan, karena semua itu adalah hak rakyat dan kewajiban negara melayaninya dengan murah bahkan gratis. Semua itu adalah amanah besar yang hanya bisa di laksanakan oleh orang yang bertaqwa.

Pemimpin dalam lslam bukan digaji oleh rakyat tapi mendapat tunjangan dari negara atas pengurusannya. Tunjangan yang diberikan disesuaikan dengan besarnya amanah yang dipikulnya. Bahkan di masa Khalifah Umar bin Khattab pernah memberi tunjangan pejabat negara hingga ratusan juta. Mekanisme tunjangan yang memadai akan menutup celah korupsi. Tidak ada lagi para kapital yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan, sementara para calon pejabat diipilih dari orang-orang yang bertaqwa, bahwa jabatan adalah amanah yang akan dimintai tanggung jawab serta akan menjadi kehinaan diakhirat kelak bagi orang yang melalaikan amanahnya. Dibawah sistem lslam lah para pemimpin bersih dari korupsi sehingga rakyat merasakan kebahagiaan dan keberkahan hidup. [vm]

Berbagi :