Jokowi Telah Gagal…

Oleh : Mahfud Abdullah (Indonesia Change)

Jokowi telah membuat janji-janji berbagai bidang pada kampanye Pilpres 2014. Dan masyarakat banyak yang menilai kegagalan dari pemerintahan Jokowi, diantaranya adalah kegagalan untuk memenuhi janji. Gagal menuju apa yang dulu ia cita-citakan yang disebut sebagai nawacita. 

Jokowi yang berstatus sebagai 'petugas partai', dianggap banyak kalangan tak memiliki kemampuan memimpin pemerintahan. Selama hampir 5 tahun menjadi presiden, Jokowi sudah dianggap tidak mampu mengelola pemerintahan.

Saat ini makin banyak kebijakan ekonomi liberal yang dikeluarkan pemerintah. Misalkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI lebih mencerminkan ideologi liberal. Kebijakan memperbolehkan perusahaan asing menguasai 100 persen investasi di 54 bidang. Termasuk terkaiit utang luar negeri, yang makin hari kian membengkak. 

Privatisasi sejumlah BUMN dan pembatasan subsidi BBM merugikan masyarakat. Adapun pembatasan BBM tak lebih merupakan usaha Pemerintah untuk menuntaskan liberalisasi sektor Migas seperti yang digariskan IMF. Kebijakan itu tentu akan membuat perusahaan asing leluasa bermain di sektor hulu dan hilir (ritel/eceran). 

Ini tentu sebuah ironi besar. Bagaimana mungkin rakyat membeli barang milik mereka dari pihak asing dengan harga yang ditentukan oleh mereka, justru di dalam rumah mereka sendiri? Demikian pula privatisasi sejumlah BUMN. Bila alasannya untuk menambah modal, mengapa tak diambil dari APBN atau dari penyisihan keuntungan? 

Adapun kenaikan TDL menjadi problem tetap bagi rakyat, namun  sebetulnya bisa dihindari andai PLN mendapat pasokan gas. Anehnya, sebagian produksi gas yang ada, dijual ke luar negeri. Kenaikan TDL tidak akan terus menjadi ancaman seandainya PLN bisa mendapatkan pasokan gas dalam jumlah yang cukup dan terjamin. Apalagi jika diiringi dengan pengembangan sumber listrik yang terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, air, angin, gelombang laut, dsb; atau bahkan mengembangkan PLTN (Nuklir) yang meski tidak terbarukan tapi bisa menyediakan tenaga listrik dalam jumlah sangat besar.

Namun, sayang hal itu tidak bisa terjadi saat ini. Pasalnya, gas produksi dalam negeri justru lebih banyak diekspor dengan kontrak jangka panjang. Pangkalnya adalah UU yang dibuat DPR yaitu UU No 22 tahun 2001 tentang Migas yang mengamanatkan Domestic Market Obligation (DMO)–kewajiban suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri–hanya minimal 25%. Akibatnya, gas Tangguh terus mengalir ke luar, di antaranya ke Cina dengan harga yang murah.

Btw, kebijakan ekonomi yang makin liberal itu tentu makin memberatkan kehidupan ekonomi rakyat. Pengangguran pun makin meningkat. Akibatnya, sebagian dari mereka pun mencari kerja ke luar negeri. Namun, bukan uang yang didapat, tetapi penderitaan dan penyiksaan, bahkan pembunuhan dialami sejumlah TKW.

Melihat fakta seperti ini, tampaknya era Jokowi gagal merealisasikan keadilan ekonomi. Serta demokrasi Neo Liberal yang di praktikan di negeri ini: bukan solusi bagi Bangsa Indonesia bahkan kaum muslimin. Justru Demokrasi Neo Liberal seperti ini akan terus merusak bahkan Demokrasi akan terus melahirkan teroris-teroris baru yang akan menteror rakyatnya sendiri, dengan berbagai krisis multidimensi yang tiada berakhir. [vm]

Berbagi :