Dewan Militer Sudan Ingin Syariat Islam dan Kearifan Lokal Jadi Sumber Konstitusi

Dewan Militer Sudan

VisiMuslim - Dewan Militer Transisi (DMT) Sudan, Selasa (07/05/2019), menyetujui penuh proposal para pemimpin oposisi tentang struktur pemerintahan transisi. Akan tetapi, DMT menginginkan Syariat Islam dan kearifan lokal menjadi sumber perundang-undangan.

Pernyataan tersebut untuk menjawab proposal konstitusional yang diusulkan oleh aliansi Kekuatan Kebebasan dan Perubahan. Perkumpulan itu merupakan gabungan kelompok-kelompok demontran dan partai politik yang menuntut militer menyerahkan pemerintahan transisi ke sipil.

DMT menunjukkan bahwa proposal tersebut tidak mengacu pada Syariat Islam. “Kami ingin Syariat Islam, istiadat dan tradisi di Republik Sudan menjadi sumber perundang-undangan,” kata juru bicara DMT, Syamsyuddin Kabasyi, seperti dilansir Reuters.

Dia menambahkan bahwa DMT meyakini wewenang menyatakan keadaan darurat harus di bawah otoritas berdaulat, dan bukan wewenang Dewan Menteri, sebagaimana dinyatakan dalam proposal.

Fase transisi, lanjut Kabasyi, harus berlangsung selama dua tahun, bukan empat, seperti yang diusulkan pihak oposisi.

Kabasyi mengatakan, pembicaraan dengan oposisi terus berlanjut. Akan tetapi, seruan penyelenggaraan pemilu lebih awal dalam waktu enam bulan akan menjadi pilihan jika kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.

Kekuatan Kebebasan dan Perubahan mengirim draf proposal kepada DMT pada Kamis. Proposal itu berisi pandangan oposisi militer terhadap pemerintahan masa depan Sudan dan visinya untuk periode transisi.

Sebelumnya, persatuan demontran Sudan mengatakan bahwa DMT telah menjawab proposal mengenai struktur pemerintahan transisi. Persatuan demontran akan menanggapi jawaban DMT setelah melakukan kajian.

“Kami akan membahas jawaban DMT. Kami akan mengumumkan posisi kami nanti,” kata juru bicara persatuan demonstran, Majid Amjad Farid.

Rancangan proposal konstitusional, yang berhasil didapat euters, menggambarkan tugas-tugas dewan transisi transisional yang diharapkan oleh kelompok oposisi akan menggantikan Dewan Militer Transisi. Tetapi rancangan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik anggota dewan. Draf tersebut menguraikan tanggung jawab Dewan Menteri dan badan legislatif beranggotakan 120 orang.

Tentara menggulingkan Bashir pada 11 April setelah berbulan-bulan protes terhadap kekuasaannya selama 30 tahun. [vm]

Sumber: Reuters

Berbagi :