Bom Molotov Hongkong… dan Gejolak Sosial Politik China Now And Next

Oleh : Fajar Kurniawan 

(Analis Senior PKAD)

Pembahasan RUU Ekstradisi yang dinilai merugikan warga Hongkong ditunda. Ini buah dari tekanan kuat dan aksi protes sekitar dua juta warga di Hong Kong menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) ekstradisi yang kontroversial. Demonstran menuntut pencabutan penuh atas RUU tersebut, serta mendesak Lam untuk mundur dari pemerintahan di wilayah eks-koloni Inggris tersebut.

Lam, yang telah menentang seruan pengunduran dirinya, menegaskan bahwa ia berencana untuk tetap memerintah Hong Kong. Dia akan kembali menjabat selama lima tahun untuk ketiga kalinya, bulan depan. Pemerintah Cina mengatakan akan terus mendukung pemimpin Hong Kong Carrie Lam pada Senin (17/6). 

Ini direspon berbeda oleh para aktivis yang menolak permintaan maaf Lam dalam menangani UU ekstradisi yang dianggap sebagai upaya untuk memperluas dan memperkuat represifitas pemerintah pusat Cina di Hong Kong. Mereka mengatakan tidak menerima sikap Lam yang tidak menanggapi tuntutan seluruh pengunjuk rasa.

Diktatorisme rezim China hari ini sangat disorot. Di medan digital, Partai Komunis Cina menggunakan teknologi canggih untuk menyebarkan propaganda dengan menggandeng perusahaan pembuat aplikasi. Salah satu perusahaan yang diajak membuat aplikasi berisi pesan dari PKC dan para pimpinannya adalah Tidal Star. Ini membuat alat propaganda partai telah diupgrade dari pola poster dan buku saku merah menjadi serba digital.

Konsep one country and two system yang dianutnya yakni elaborasi antara ideologi kapitalis dan komunis hidup berdampingan memang mampu membuat laju ekonomi Cina meningkat. Namun menurut Peter Navarro, penulis buku The Coming China Wars, justru ini merupakan kombinasi (mitra) yang ganjil. di satu sisi, naluri kapitalisme yang tidak ingin dikekang (liar) di pasar bebas, tetapi pada sisi lain, ia dijalankan secara totaliter oleh komunisme. Elaborasi ini niscaya berdampak atau memiliki risiko dan/atau menyimpan apa yang disebut dengan istilah bom Molotov. Ada potensi besar kekacauan di internal negeri yang disebabkan ketidakadilan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Antara kapitalis dan komunis itu berbeda rupa tetaplah sama. Secara ideologis, kedua ideologi itu wataknya sama yakni mengurai pasar seluas-luasnya serta mencari bahan baku semurah-murahnya. Maka, monopoli ruh penjajahan kedua ideologi tersebut merupakan metode baku keduanya. Sedang perbedaannya, hanya di tata kelola (governance) saja. kapitalisme dikuasai oleh sekelompok kecil partikelir/swasta, sementara komunisme dikendalikan segelintir elit negara. di sini, konsep keadilan sosial menjadi terabaikan dimana secara risiko, menyimpan embrio atau potensi gejolak sosial politik.

Merespon agresivitas politik ekonomi China, AS tidak tinggal diam. Negara ini tentu ikut campur urusan Xinjiang dan Hongkong. Bahkan sikap politik luar negeri AS pada masa Trump lebih ambisius pada upaya mempersempitt pengaruh komunisme Cina dan memotong jalur sutera BRI-nya Cina. 

AS menjadikan sebagian titik wilayah China untuk menjadi mata-rantai terdepan AS atas perkembangan China. Untuk Hongkong yang walau sudah dilepas Inggris namun negara AS telah berhasil menciptakan api dalam sekam antara cantonise (sebutan untuk orang hongkong) dan chinese (sebutan untuk orang cina daratan) yang pada suatu saat proxy Hongkong dapat dipergunakan kembali untuk menghancurkan pemerintaan China daratan (tiongkok) dari dalam.  Karena itu hingga kini politik Hongkong selalu anti rezim China, disamping muslim Uighur yang juga anti China karena lebih ke faktor penindasan multidimensi secara sistemik selama puluhan tahun. [vm]

Berbagi :