Militer Sudan Siap Serahkan Kekuasaan 18 Agustus Mendatang

VisiMuslim - Militer Sudan menyatakan siap untuk menyerahkan kekuasaan pada 18 Agustus ke Dewan Sipil-Militer bersama yang akan memimpin masa transisi 39 bulan ke pemerintahan sipil.

Penguasa Militer Sudan akan mulai mengambil langkah-langkah praktis untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah transisi setelah menyelesaikan lebih dari empat bulan perselisihan dengan oposisi sipil sejak tersingkirnya mantan presiden Omar al-Bashir di tengah meluasnya protes jalanan pada 11 April.

Menurut deklarasi konstitusional yang ditandatangani pada hari Ahad (4/8), Dewan Militer Transisi (TMC) akan menyerahkan kekuasaan pada 18 Agustus ke Dewan Sipil-Militer bersama, yang akan memimpin masa transisi 39 bulan ke pemerintahan sipil.

Sebuah dokumen yang dirilis MEE menyebutkan, Dewan Kedaulatan akan dibentuk pada 18 Agustus, perdana menteri yang ditunjuk pada 20 Agustus dan kabinet akan dibentuk pada 28 Agustus.

Pada sebuah upacara di Khartoum, mediator Uni Afrika Mohamed Hassan Lebatt mengatakan perjanjian akhir akan secara resmi ditandatangani pada 17 Agustus dengan para pemimpin dari negara-negara tetangga dan pejabat tinggi lainnya yang hadir.

Wakil Ketua Dewan Militer, Mohamed Hamdan Daglo, mengkonfirmasi komitmen TMC untuk implementasi perjanjian tersebut.

“Dalam momen bersejarah ini, kami mengkonfirmasi komitmen kami terhadap implementasi deklarasi ini,” katanya.

Pemimpin Partai Kongres Sudan, Omar al-Digiar, mengatakan tugas utama masa transisi adalah meminta pertanggungjawaban atas pembunuhan para demonstran dan melakukan proses perdamaian nasional di daerah-daerah yang bertikai.

Deklarasi konstitusional akan menetapkan peraturan dan hukum untuk masa transisi, setelah itu akan ada pemilihan umum dan pengesahan konstitusi permanen.

Deklarasi ini akan menyelesaikan banyak bidang sengketa, termasuk menempatkan tentara, milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan organisasi keamanan di bawah Dewan Kedaulatan.

Menurut dokumen itu, dewan akan dibentuk dari 11 anggota, termasuk lima warga sipil dan lima dari militer, sementara satu anggota lainnya akan disetujui oleh kedua belah pihak.

Dewan Kedaulatan juga akan bertanggung jawab atas penunjukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Agung, selain memegang hak untuk menyatakan perang atau keadaan darurat.

Menurut dokumen, “Sudan akan menjadi negara multi-partai yang demokratis dan diperintah oleh sistem parlementer”.

Ibtisam Sanhori, seorang anggota komite hukum sipil, mengatakan pada hari Sabtu bahwa kedua pihak telah menyetujui perwakilan di parlemen, di mana oposisi sipil Pasukan Kebebasan dan Perubahan akan mengontrol 67 persen dari 300 kursi.

Militer akan menunjuk menteri pertahanan dan dalam negeri.[vm]

Berbagi :