Kepemimpinan Hakiki

Oleh : Isnawati

Seolah tidak pernah kering dari pembicaraan seputar harapan hadirnya kepemimpinan yang hakiki di negeri ini, semakin hari kian ramai diperbincangkan. Kecemasan dan keputusasaan dalam mengharap adanya perubahan landasan dalam memimimpin nampak begitu besar.

Kepemimpinan yang hakiki adalah harapan semua umat di seluruh dunia, dengan berlandaskan ketakwaan, ketundukan pada syariat Islam. Dampak positif dalam kehidupan individu, masyarakat, dan bernegara serta menjauhkan umat dari kesengsaraan dan penderitaan menjadi sebuah harapan dan cita-cita.

"Dari Auf bin Ibnu Makin berkata : Aku mendengar Rasulullah bersabda " Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang mencintai rakyatnya dan sebaliknya rakyatpun mencintai mereka, rakyat mendoakan pemimpinnya dan pemimpinpun mendoakan kebaikan untuk rakyatnya."

"Sedangkan seburuk-buruk pemimpin adalah yang membenci rakyatnya dan sebaliknya rakyatpun membenci pemimpinnya, pemimpin melaknat rakyatnya dan rakyatpun melaknat pemimpinnya, lalu Auf berkata : Yaa Rasulullah, bolehkah kita memberontak pada mereka ?" Rasulullah bersabda : "jangan selama mereka masih mendirikan sholat ditengah-tengah kalian." ( HR. Muslim ).

Salah satu indikasi seorang pemimpin  dicintai rakyatnya jika dapat mengayomi, melayani dan tidak anti kritik. Kritik adalah ungkapan kedzaliman yang dirasakan umat dan bentuk kepedulian pada negeri ini.

Seperti kita ketahui, Wiranto menjadi korban penusukan orang tak dikenal pada Kamis 10 Oktober 2019 di Pandeglang, Banten. Insiden yang menimpa Wiranto mendapat respon yang beragam dari publik. Banyak yang bersimpati namun tidak sedikit juga yang justru menyampaikan ujaran kebencian menyatakan bahwa insiden tersebut hanya rekayasa belaka. Reaksi juga muncul dari ketiga istri TNI, hal ini menimbulkan polemik.

Dipertegas dengan pendapat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD  Jenderal Andika Perkasa dalam konferensi persnya di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/10/2019) bahwa istri dari Komandan Distrik Militer Kendari, Kolonel HS, Sersan Dua Z, dan Peltu YNS anggota PAMAU LANUD Muljono Surabaya, telah melanggar undang-undang no 19 tahun 2016 tentang ITE. CNN Nasional ( 11/10/2019 ).

Ketika keresahan menyelimuti penguasa, dengan menganggap kritikan adalah wujud dari kebencian umat, tirani dan anti kritik pasti terjadi. Ada cukup beragam pola anti kritik sampai ranah penyerangan pada pribadi. Esensinya tidak lagi relevan dari topik yang dibahas. Sebenarnya kesalahan terletak dalam beretika berpendapat tapi sangsinya pencopotan jabatan, di buih, dipersekusi dan lain-lain. Kebencian menjadi alat untuk membungkam pengkritik untuk menciptakan efek jera.

Sebenarnya tidak ada etika dalam menyampaikan suatu kritik terkait dengan siapa, dimana dan kapan. Apalagi dengan penguasa yang memegang amanah rakyat. Etika berkonotasi dengan adab atau kesantunan berperilaku hal itu tidak bisa disebut kritik melainkan nasehat. Bagaimana bisa negeri ini mempunyai peradaban yang tinggi tanpa adanya kritikan sedangkan kritik adalah hasil pemikiran yang kritis.

Budaya berfikir kritis memang sulit diterapkan di negeri ini, karena sudah berpuluh-puluh tahun  hidup di alam demokrasi yang represif dan anti kritik. Ditambah lagi budaya ketimuran yang menjunjung tinggi kesantunan dengan tidak menempatkan pada tempatnya, dalam bahasa Jawa ewoh pekewoh ( tidak enak perasaan ). Demokrasi telah melumpuhkan cara berfikir karena standarnya manfaat.

Kecacatan demokrasi ada sejak lahir dengan asasnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang melahirkan keambiguan. Dari rakyat, tapi ketika rakyat menyampaikan aspirasinya langsung dilabeli sebagai makar, teroris, radikal, pelanggar UU ITE dan sebagainya.

Demokrasi telah menciderai kepercayaan rakyat dengan kekuasaan yang mereka miliki dan semakin represif. Rakyat mengais-ngais keadilan hanya lewat sosial media, demo, tapi sudah berujung buih, pencopotan jabatan, semprotan gas air mata, penembakan dan lain-lain.

Keambiguan demokrasi dalam memimpin umat menjadi suatu kewajaran sebab akal yang menjadi tolak ukur kebenarannya, berbeda dengan Islam.

Islam adalah agama yang komprehensif, dalam Islam masalah kepemimpinan adalah masalah yang sangat penting.

Imam Al Ghazali menyatakan : "Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang."

Kepemimpinan dalam Islam benar-benar dijaga dan dipelihara berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunah bukan dari akal manusia yang lemah. Kepemimpinan dalam Islam dikelilingi visi misi yang jelas yaitu menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan.

Rasa aman, tentram, damai dan sejahtera untuk rakyatnya menjadi sebuah tujuan. Tidak mengkhianati umat dan yang lebih utama lagi tidak mengkhianati Pencipta dan Pengatur kehidupan menjadi tolak ukur yang utama dalam memimpin. Alhasil Kepemimpinan yang hakiki akan terwujud. Rahmatan Lil Alamin akan dirasakan seluruh alam dan tidak akan ada lagi kritik yang berujung nestapa.

"Setiap pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim) Wallahu a'lam bishowab. [www.visimuslim.org]

Berbagi :