KontraS Nilai Saat Ini Indeks Kebebasan Berpendapat Menurun

VisiMuslim - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun catatan tahunan HAM dalam rangka memaknai peringatan Hari HAM internasional. Yati Andriyani, Koordinator KontraS mengungkapkan, dalam rentang satu tahun terakhir (Desember 2018 -November 2019), KontraS melakukan pemantauan atas situasi dan peristiwa hak asasi manusia.

“Pada tahun ini, KontraS memberikan catatan terhadap dekadensi demokrasi yang semakin deras dan dampaknya yang negatif terhadap pemenuhan terhadap hak asasi manusia pasca 21 tahun Reformasi,” ujar Yati dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Yati menjelaskan, proposisi kemunduran demokrasi dapat diurai dari tiga rangkaian peristiwa besar yang terjadi selama satu tahun belakangan.

Pertama, dinamika politik selama dan pasca pemilihan presiden dan wakil presiden yang memuncak dalam peristiwa kekerasan pada tanggal 21-23 Mei 2019. Kedua, meletupnya kemarahan rakyat Papua atas serangan rasisme kepada terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya yang menyulut rentetan demonstrasi masif di seluruh wilayah Papua dan memuncak pada kekerasan dan kerusuhan di Jayapura dan Wamena pada bulan September 2019.

“Dan ketiga, rangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada bulan September yang dipicu oleh dipaksakannya perumusan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang mengancam kebebasan sipil,” ujarnya.

Menurut KontraS, keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut bukan hanya diiringi penangkapan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan jatuhnya korban jiwa. Tetapi juga secara efektif telah membungkam dan menurunkan level kebebasan rakyat untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik pemerintahan.

Yati pun menegaskan bahwa sepanjang tahun, pemerintah mengabaikan hak asasi manusia, terlihat dari tidak diberikannya ruang kepada penikmatan hak asasi manusia.

“Kebebasan dan hak Sipil dan politik dikorbankan oleh obsesi pemerintah untuk mendorong dan mempermudah iklim investasi, dan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur,” ketusnya. [www.visimuslim.org]

Sumber : Kiblat

Berbagi :