Diskusi Umum GNPF Ulama di Jakarta: BPJS Bagi Rakyat, Manfaat atau Mudharat

Jakarta-Visi Muslim- Banyaknya pro kontra terkait kenaikan iuran BPJS bahkan, kenaikan iuran tersebut banyak menuai penolakan dari masyarakat yang dinilai semakin membebani tanggungan biaya hidup. Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menilai kenaikan BPJS ini disebabkan karena ekonomi yang sekarang yang lesu dan sistemnya fluktuatif.

“Sekarang kan kalau ekonominya lagi lesu ya diturunkan dan kalau lagi kuat ya dinaikkan, jadi sistemnya fluktuatif, begitu BPJS bisa dinaikkan, ” ujarnya saat menjadi narasumber diskusi terbuka bertema “BPJS Bagi Rakyat, Manfaat atau Mudharat” yang digelar GNPF Ulama, di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Menurutnya, BPJS Kesehatan bisa sekelas dengan negara lain maka para pengelolanya jangan malas. Karena saat ini teknologi telah maju tapi pengelolaan BPJS Kesehatan masih menggunakan cara – cara kuno atau primitif dalam menyelesaikan masalah. Padahal jika diubah dari cara kuno ke era kekinian maka BPJS bisa memberikan manfaat sehingga bukan lagi mudharat untuk para pesertanya.

“Jadi ini bukan persoalan yang tidak bisa diatasi, bisa kok. Masalahnya pemerintah kita ini mampu dan mau atau tidak. Saya khawatir malah mereka tidak mau,” paparnya sambil tertawa.

Rizal, menyarankan agar yang diberikan yakni para pengusaha harus memberikan kompensasi 5-10 persen untuk keuangan BPJS Kesehatan. harap BPJS harus lebih besar manfaatnya. Kontribusi perusahaan harus dinaikkan 5-10 kali lipat.

Menurutnya, selain menaikkan kompensasi perusahaan ke BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan juga harus digabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain bisa menyinkron data statistik dari kedua BPJS tersebut, saat ini modal BPJS Ketenagakerjaan juga sangat kuat dan besar. Apalagi BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki aset yang besar yakni hingga Rp490 triliun.

“Selain itu juga harus ada revolusi dalam kualitas service (pelayanan) kepada pasien. Karena saat ini pengelolaan di RS dan BPJS masih primitif. Contohnya, ada ibu – ibu datang ke RS bawa kartu BPJS tapi disuruh bawa surat RT lah dan sebagainya. Kalau begitu apa guna kartu BPJS. Kan waktu dia daftar didata, tinggal dicek saja,” paparnya.

Diskusi ini dihadiri oleh anggota DPR RI Fraksi PKS 2019-2024, Ansory Siregar; Praktisi Kesehatan PADI Medika Indonesia, dr. Andry Pri Handono dan perwakilan KSPI.||GHIFARI

Berbagi :