Solusi Kemiskinan ala Cinderella

Oleh : Ifa Mufida (Pemerhati Sosial Politik)

Sebuah kisah di negeri dongeng, bagaimana seorang pangeran menikah dengan seorang Cinderella. Cinderella si gadis  yatim piatu dan miskin yang hidup sengsara karena diperlakukan sebagai pembantu oleh ibu tirinya. Cinderella yang artinya "gadis yang sangat kotor" merupakan panggilan yang ditamatkan oleh ibu tiri dan kakak-kakaknya. Namun, alkisah Cinderella akhirnya menikah dengan sang pangeran dan akhirnya hidup bahagia. Kehidupannya pun berubah, dari gadis yang miskin menjadi permaisuri pangeran yang bergelimang harta.

Sungguh cerita yang mengharukan bukan?   Seandainya hal tersebut bisa terwujud di kehidupan nyata alangkah indahnya kehidupan. Terlebih jika  banyak Cinderella yang menikah dengan sang pangeran maka akan mengentaskan problematika kemiskinan. Mungkin itulah mimpi Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pak Muhadjir Effendy menyampaikan kepada Menteri Agama Fachrul Razi agar menerbitkan fatwa tentang pernikahan antartingkat ekonomi. Menurutnya hal ini bisa mencegah peningkatan angka kemiskinan. (Tempo.com, 19/2/2020)

Sebuah usulan yang cukup mengejutkan dan menggelitik di tengah problematika negeri yang cukup memprihatikan. Memang benar sebagaimana disebutkan oleh Pak Muhadjir bahwa meningkatnya angka kemiskinan linier dengan meningkatnya penyakit seperti kerdil atau stunting. “Rumah tangga Indonesia 57.116.000, yang miskin 9,4 persen sekitar 5 juta, kalau ditambah status hampir miskin itu 16,8. persen itu sekitar hampir 15 juta.” Demikianlah perhitungan kalkulatik beliau tentang angka kemiskinan.

Jika kita melihat angka-angka tersebut, angka kemiskinan di Indonesia bukanlah sekedar hitungan jari, namun sudah menjadi permasalahan sistemik, jumlahnya jutaan. Terlebih solusi yang ditawarkan menyangkut hal yang sangat privat, tidak mungkin dipaksakan. Pernikahan pastinya dibangun atas munculnya kecenderungan. Mana mungkin dua insan akan menikah jika tidak ada ketertarikan satu sama lain. Kisah kawin paksa aja nampaknya banyak yang berakhir perceraian. Maka seolah menemui jalan buntu mengentaskan kemiskinan, solusi unik yang jauh dari kenyataan akhirnya dipaksakan.

Memang permasalah kemiskinan di Indonesia harus bisa tersolusikan. Jangan lagi ada yang melihat tingkat kesejahteraan hanya sekedar angka  pendapatan per kapita. Itu angka palsu buah sistem kapitalistik yang menafikan adanya ketimpangan kekayaan yang luar biasa. Adanya ketimpangan kekayaan akibat sistem kapitalis yang menjadi surga para korporasi pemilik modal. Sedang negara ditempatkan hanya sekedar regulator semata. Negeri yang kaya raya ini pun akhirnya tergadaikan di tangan swasta sehingga tak berarti sedikit pun untuk menyejahterakan rakyat. 

Di sisi lain, hutang luar negeri justru terus ditumpuk. Hutang sebagai pemasukan utama selain pajak yang dipungut dari rakyat tanpa pandang bulu. Subsidi rakyat satu persatu dicabut. PHK besar-besaran pun justru menjadi trend tahun ini. Lalu bagaimana mungkin rakyat akan terlepas dari kemiskinan? Yang ada rakyat semakin lama akan semakin banyak yang miskin. Jika mungkin nanti ada benar fatwa pernikahan, mungkin itu hanya akan ada satu kisah cinderella. Solusi ini sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan. 

Perlulah negeri ini menengok bagaimana di zaman Umar bin Abdul Aziz dalam kekuasaannya yang hanya 2,5 tahun tetapi bisa mengentaskan kemiskinan. Bahkan di masanya, bisa merubah seorang yang awal mula berhak menerima zakat berubah menjadi muzakki (pemberi zakat). Bahkan setelah itu, ada suatu masa dimana tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Islam, adanya di kaya dan di sisi lain mereka yang miskin adalah sebuah keniscayaan. Tersebab memang Allah menciptakan manusia ada yang lemah, dan ada yang kuat secara fisik dan kognitif. Namun negara memiliki mekanisme dimana kondisi kesenjangan ini bisa tersolusikan.

Mekanisme yang pertama adalah dengan optimalisasi zakat. Zakat dipungut oleh negara dan disalurkan kepada 8 golongan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mekanisme lain  adalah dengan penjaminan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong mereka bisa memenuhi kebutuhan sekundernya.  Kebutuhan pokok tersebut meliputi kebutuhan pokok individu (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan pokok kolektif (kesehatan, pendidikan, dan keamanan). Penjaminan kebutuhan pokok ini harus dipastikan oleh negara orang per orang.

Kemudian mendorong mereka yang berkewajiban mencari nafkah untuk bekerja. Maka negara wajib membuka lapangan kerja dan menutup masuknya tenaga kerja asing. Sedang faktor kepemilikan umum semisal sumber daya alam yang tidak terbatas wajib dikelola oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyat. Negara akan memberikan perhatian yang lebih kepada mereka yang lemah secara fisik dan kognitif ketika sudah tidak ada kerabat lain dengan pemberian subsidi langsung.

Demikianlah Mekanisme Islam melakukan distribusi kekayaan negara, agar kekayaan tersebut tidak dinikmati oleh segelintir orang saja. Dengan pengaturan sistem politik ekonomi Islam maka segala problematika akan terselesaikan, termasuk kemiskinan. Sangat berbeda dengan solusi saat ini, selalu saja jauh dari realita kehidupan. Seperti halnya usulan fatwa pernikahan antara si kaya dan si miskin. Menggelitik dan cukup sebagai hiburan. Jikalau negeri yang mayoritas Islam ini mau kembali kepada Islam secara totalitas, maka kemiskinan pun akan bisa tersolusikan. Wallahu A'lam Bi Showab.

Berbagi :