Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Stafsus Milenial, Layakkah Dipertahankan?



Oleh: Ifa Mufida (Pemerhati Sosial Politik)


Di tengah wabah covid-19, salah satu stafsus milenial justru membuat geger Indonesia. Sebagaimana dilansir oleh Kompas, com tanggal 14/04/2020, telah beredar surat atas nama Andi Taufan Garuda Putra dengan kop Sekretariat Kabinet dan ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia. 

Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus corona. Anehnya, sang stafsus menggunakan nama perusahaan pribadinya, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Wajar jika publik ramai bersuara. Andi dianggap melakukan praktik kolusi karena memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, yaitu perusahaan yang dipimpinnya. Meski pada akhirnya Andi Taufan mengklarifikasi dan meminta maaf sekaligus telah menarik surat yang dibuatnya.

Anggota Ombudsman, Alvin Lie  meminta Presiden Jokowi mengevaluasi keberadaan para staf khusus milenial. Mereka cukup sering  melakukan blunder dan kegaduhan. Sejak awal, memang pembentukan stafsus milenial memang tak ideal. Dengan gaji yang fantastis, namun mereka tidak memiliki tugas yang strategis. Wajar, jika publik sejak awal menganggap mereka itu ada hanya seperti anak magang di istana kepresidenan.

Yang jelas, mereka ditunjuk sebagai bentuk pembagian kue kekuasaan setelah terpilihnya kembali Pak Jokowi di periode kedua. Bahkan, sejak awal banyak kalangan yang mengatakan bahwa keberadaan stafsus Milenial sejatinya hanya buang-buang uang negara. Bagaimana tidak, gaji 51 juta dengan tupoksi hanya sebagai pemberi usul dan saran buat Presiden.

Usul dan saran adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Kalau hanya sekedar bertugas untuk memberikan usul atau saran, presiden tak perlu membuat stafsus milenial. Cukuplah menjadi pemimpin yang mau mendengar jeritan rakyat. Tidak anti-kritik, apalagi menggunakan kekuasaan untuk menggebuk lawan politik. Hal tersebut lebih bijak untuk dilakukan.

Namun, apalah daya politik oligarki telah bertahta atas Indonesia. Sebagaimana pemilihan sosok stafsus milenial karena latar belakang orang tuanya. Bukan karena kapasitas dan kapabilitas. Namun, karena politik balas budi dan bagi-bagi kue kekuasaan. Sesuatu yang lumrah terjadi dalam politik kapitalis-demokrasi. 

Apa yang dilakukan Andi Taufan, harusnya menjadi pelajaran bagi Presiden maupun rakyat Indonesia. Bagi Bapak Presiden, sudah selayaknya melakukan evaluasi bahkan perombakan. Telah jelas, jika stafsus milenial tak bisa diandalkan maka alangkah baiknya dibubarkan. Setidaknya untuk menarik simpati rakyat kepada pemerintah yang sudah ambyar. 

Sedang bagi rakyat Indonesia, patutlah berfikir lebih luas bahwa semua kekacauan yang terjadi adalah akibat sistem yang diterapkan memang rusak. Maka wajar jika terus terjadi kerusakan demi kerusakan. Sistem politik kapitalis-demokrasi memang menempatkan kapital sebagai penentu perpolitikan. Slogan demokrasi "dari rakyat, untuk rakyat" hanyalah sebuah ilusi yang tak akan pernah bisa mengantarkan pada kesejahteraan. 

Sangat berbeda dengan Islam yang menempatkan kekuasaan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Terlebih, pemimpin sebuah negara adalah Perisai bagi rakyatnya sebagai hadist Rasulullah Saw, "Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung. Maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggungjawab atasnya)” (HR. al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan Ahmad).

Di dalam Islam, pemimpin bukan hanya memimpin dengan aturan sesuai dengan kehendaknya, namun diharuskan memimpin dengan sistem Islam. Kepemimpinan dengan landasan iman dan takwa yang akan memberikan keberkahan bagi masyarakat. Sebagaimana juga  Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, maka Islam hadir untuk semua umat manusia. Sistem Islam juga akan menjamin pengurusan urusan warga negaranya tanpa membedakan muslim ataukah non muslim. Patutlah kita rindu hadirnya kembali sistem Islam yang ditetapkan secara kaffah oleh negara, yang akan menjamin kehidupan manusia. Wallahu A'lam bi showab. []

Posting Komentar untuk " Stafsus Milenial, Layakkah Dipertahankan?"