Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kepentingan Koorporasi dibalik Penetapan New Normal



Oleh: Yani Ummu Farras Abiyyu, S.Pd.I

New normal kembali digaungkan di tengah pandemi virus corona yang kian meluas dan menginfeksi jutaan orang di dunia, termasuk di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengajak masyarakat untuk dapat hidup berdamai dengan Covid-19. (Liputan6.com, 26 Mei 2020)

Akibat pandemi ini, masyarakat dunia dipaksa tinggal di rumah. Bekerja, sekolah, hingga beribadah juga harus dilakukan di rumah. Terkecuali bagi mereka yang memang harus beraktivitas di luar rumah.

Perubahan ekstrem ini telah memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, serta bagi banyak sektor, khususnya sektor perekonomian. Sampai vaksin ditemukan, pemerintah memerintahkan agar aktifitas masyarakat berjalan seperti sedia kala. 

Dalam penerapan New Normal ini, pemerintah menghimbau agar warga tetap memperhatikan protokol kesehatan. New normal ini juga dipandang sebagai kondisi yang harus dihadapi oleh rakyat Indonesia, yang tetap harus beraktifitas sebab tak mungkin menunggu masa pandemi usia. 

Pelonggaran PSBB pada awal Mei mengakibatkan kasus positif Corona melonjak tajam, tak terbayang sebanyak apa kasus positif Corona bila New Normal diterapkan. 

New normal berarti meniadakan upaya pemerintah dalam melawan Covid-19. Sebab rakyat diminta bertahan di tengah gempuran virus mematikan. Telah ditetapkan kebijakan Stay At home, social distancing, hingga PSBB saja jumlah kasus Covid-19 tak terkendali, apalagi kalau diterapkan New Normal. Ini ibarat memasukkan rakyat ke jurang kematian! 

Kepentingan Ekonomi di atas Keselamatan Rakyat 

Penetapan New normal ini bukan tak beralasan. Menghidupkan kembali roda perekonomian adalah alasan utama pemerintah mengeluarkan kebijakan ini. 
Meski pemerintah beralasan bahwa New Normal tetap memperhatikan protocol kesehatan, namun Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira skeptis soal protokol kesehatan tersebut. Sebab selain menilai Kementerian Kesehatan belum siap betul soal protokol new normal yang baru mereka keluarkan, alasan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini juga dianggapnya tidak tepat.

Selain Bhima, Pakar Epidemiologi dari FKM UI, Pandu Riono juga menilai terbitnya protokol new normal di tempat bekerja dengan alasan menggerakkan kembali perekonomian belum tepat karena ada hal yang harusnya diperhatikan pemerintah sebelum melaksanakan protokol ini, yaitu pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dan penetapan New Normal dipandang aneh oleh Pandu. (VOI.id, 26 Mei 2020)

Selama pandemi, sektor pendidikan tetap berjalan meski harus dilakukan dari rumah, work from home pun tak menemukan kendala berarti. Satu-satunya alasan pemerintah menetapkan New Normal adalah sektor perekonomian. Inilah alasan terkuat, sebab sektor inilah yang paling melemah selama pandemi. Yang mendorong sejumlah koorporasi melayangkan permohonan izin kepada pemerintah agar sektor perdagangan dibiarkan berjalan. Terbukti dari pembukaan sejumlah mall menjelang Idul Fitri kemarin. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggambarkan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda tanah air terhadap ekonomi Indonesia.
Mulai dari keterpurukan sektor perhotelan, penerbangan hingga terjadi pengurangan pekerja baik di sektor formal maupun informal. Demikian pulau restorant dan perdagangan. (Liputan6.com, 17 April 2020)

Disatu sisi pemerintah ingin menormalisasi sektor ekonomi, namun di sisi lain pemerintah mempertaruhkan keselamatan jiwa jutaan rakyat Indonesia. Tentu merupakan kebijakan aneh jika ditengah Corona yang kini menjadi "Musuh Dunia" pemerintah Indonesia malah menginginkan rakyatnya berdamai dengan Corona.

Rakyat diminta bertarung hadapi virus corona tanpa dilengkapi persenjataan memadai. Sekedar mengandalkan immuen tubuh yang, yang kuat bertahan sedang yang lemah akan tumbang. Bila rakyat diminta berjuang sendiri, lalu di mana peran negara? Bukankah negara punya kewajiban menjamin keselamatan rakyat?

Pemerintah yang memiliki semua instrumen untuk membuat kebijakan, seharusnya mampu berbuat lebih dari sekedar berpasrah diri dengan mengajak hidup berdamai dengan Corona. Pemerintah mampu menggerakkan seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk terlibat mencari solusi bersama. Melibatkan para ahli dalam menciptakan vaksin misalnya. Tapi mengapa langkah ini tidak diambil oleh Pemerintah? Apakah hilangnya satu jiwa rakyat Indonesia tak berarti apa-apa di mata Demokrasi? 

Sangat nyata keberpihakan pemerintah kepada pelaku sektor ekonomi, yaitu para koorporasi. Tentu saja laju ekonomi harus menjadi perhatian pemerintah, namun nyawa jutaan rakyat seharusnya juga menjadi prioritas utama untuk menjaganya. Sehingga sikap tepat yang harusnya diambil oleh pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi sembari menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Bukan justru mengorbankan rakyat demi bergeraknya roda perekonomian. 

Belum lagi, pada sektor-sektor yang Menkeu sebutkan di atas, adalah sektor usaha yang dikuasai oleh koorporasi. Menjamin kebeelangsungan sektor-sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, restoran dan perdagangan berarti memberi jaminan koorporasi tetap bisa meraih keuntungan di tengah pandemi. Sedang pemerintah abai memberi jaminan keselamatan bagi rakyat. Sungguh ironi. 

Keuntungan Adalah Tujuan Utama Kapitalisme 

Wajar bila pemerintahan Demokrasi berpihak kepada koorporasi, sebab Demokrasi yang lahir dari Ideologi Kapitalisme meniscayakan itu. Orientasi kapitalisme adalah keuntungan. Dan kekuasaan berada di tangan para pemilik modal. Penguasa yang duduk dalam pemerintahan Demokrasi hanya menjadi boneka yang bergerak sesuai arahan kaum kapital. Bahkan setia menjadi pelayan negara-negara kapitalis.

Bila stay At home terus diberlakukan di tengah ketidakjelasan kapan pandemi ini kan berakhir, berarti usaha-usaha para koorporasi dipastikan akan anjlok. Sebab rakyat sebagai konsumen akan menurun daya belinya seiring menurunnya pendapatan mereka.

Tak terkecuali di Amerika, kini mengalami krisis ekonomi akibat Corona. Sekitar 20,5 juta pekerjaan hilang di Amerika Serikat selama wabah virus Corona menyebar. Ini merupakan kemunduran terburuk bagi ekonomi Amerika Serikat sejak peristiwa krisis ekonomi yaitu Great Depression pada 1933. (Tempo.Co, 9 Mei 2020)

Corona juga mengharuskan masyarakat AS dirumahkan, akibatnya beberapa sektor perekonomian lumpuh. Industri perdagangan AS hancur, penutupan pabrik-pabrik, serta pasar keuangan bereaksi dengan ketakutan dan volatilitas ekstrem, dengan anjloknya nilai saham dan harga minyak. AS sebagai negara super power terbukti tidak mampu mempertahankan stabilitas ekonominya di tengah pandemi. Nyatalah bahwa ekonomi Kapitalisme gagal memberi solusi.

Salah satu cara yang harus ditempuh demi normalisasi kembali perekonomian dunia adalah memaksa masyarakat keluar rumah dan beraktifitas secara normal. Pabrik-pabrik di buka, sektor perdagangan, pariwisata, perhotelan, restoran dan perkantoran harus beroperasi kembali. Inilah yang mendasari Indonesia khususnya mengeluarkan kebijakan New Normal.

Negara-negara kapitalis terus melakukan hegemoni terhadap negara-negara berkembang agar mendapat keuntungan besar dalam penguasaan aspek politik dan ekonomi. Alhasil negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia menjadi tumbal bagi pergerakan roda ekonomi negara-negara kapitalis. Kondisi ini didukung dengan keberadaan para pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam yang mengabdi kepada negara kapitalis, di mana mereka juga mendapat dari hasil perselingkuhannya.

Seberapa siapa pemerintah menjalankan protokol kesehatan? Seberapa kuat masyarakat melawan Virus Covid-19? Berapa banyak rakyat lagi yang harus tumbang akibat kebijakan khianat pemerintah? 

Kepentingan Rakyat yang Utama dalam Perspektif Islam

Keberpihakan pemerintah terhadap negara-negara kapitalis adalah bentuk pengkhianatan nyata yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Pemerintah harusnya melayani rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, bukan melayani kaum kapitalis dan mendapat keuntungan pribadi dari pengabdiannya. 

Mengorbankan rakyat demi menjaga ekonomi koorporasi adalah bentuk pelanggaran besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam pandangan Islam. Sebab dalam perspektif Islam, pemerintahan wajib melayani rakyat serta menjamin keselamatan rakyatnya. Islam juga mewajibkan kepada pimimpin rakyat untuk menjauhkan rakyatnya dari berbagai hal yang membahayakan keselamatan rakyat secara keseluruhan. Islam mengharamkan seorang pemimpin menggadaiakan keselamatan rakyat demi kepentingan Ekonomi yang menguntungkan sekelompok elit koorporasi. Termasuk bekerja sama untuk menghidupkan roda perekonomian negara-negara kafir Penjajah hukumnya haram dalam Islam. 

Islam sebagai sebuah Ideologi memiliki seperangkat aturan yang akan memecahkan persoalan kehidupan manusia. Islam punya konsep perekonomian yang khas yang terbukti selama 13 abad masa kekuasaannya di dunia mampu mengantarkan rakyatnya hidup sejahtera.

Dengan peran Baitul Maal, Islam telah menetapkan pos pemasukan dan pengeluaran negara dengan pengaturan yang khas. Pemasukan negara berasal dari harta zakat, ghanimah, jizyah, fa'i, dan kharaj. Semua itu disiapkan untuk menjamin kebutuhan rakyat secara keseluruhan. Demikian pula distribusi harta tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan demi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Berbeda dengan Indonesia, sumber pemasukan APBN nya 90% berasal dari pajak, selebihnya berasal dari BUMN yang tak memberi bantuan yang berarti. Bila kebijakan memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan merumahkan masyarakat Indonesia terus dilakukan, tentulah berdampak lumpuhnya sektor produk dan jasa, yang mengakibatkan melemahnya pendapatan negara dari pajak. Pemerintah akan kebingungan mencari anggaran pembiayaan negara, ujung-ujungnya ditutupi dengan utang luar negeri. Alhasil masalah diselesaikan dengan masalah, bukan dengan solusi. Wajar saja, sebab Ideologi Kapitalisme memang minim solusi. Bahkan tak punya solusi yang jitu untuk melepaskan dunia dari krisis. 

Di tengah kasus pandemi seperti saat ini misalnya, Khalifah akan melakukan lackdown terhadap wilayah sumber penyakit. Hal ini akan memustahilkan bercampurnya antara orang sehat dan orang sakit. Kondisi ini tentu tak akan berpengaruh pada sektor perekonomian rakyat sebab rakyat akan beraktifitas secara normal tanpa harus dihantui oleh virus.

Khalifah juga akan memaksimalkan usaha, memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, baik Sumber Daya Alam, maupun Sumber Daya Manusia untuk mengkaji jenis penyakit yang mewabah dan menemukan obat untuk menyembuhkannya.

Ditengah kebijakan Lockdown, Khilafah akan menjamin ketersediaan layanan kesehatan bagi rakyat yang sakit, serta memenuhi seluruh kebutuhan pokok warganya yang harus Lockdown akibat wabah. Hal ini bila dilakukan tentu akan menekan angka kematian akibat pandemi.

Peraturan Islam yang solutif tersebut memungkinkan untuk diterapkan bila Khilafah Islam ditegakkan. Oleh karena itu, masyarakat sudah seharusnya sadar bahwa Ideologi Kapitalisme tak lagi bisa diandalkan untuk mengurusi kehidupan. Sebab terbukti gagal dengan kegagalan yang tampak nyata.
Satu-satunya harapan masyarakat dunia umumnya, dan Indonesia khususnya hanyalah Islam. Untuk itu, kembali kepada Islam, menegakkan Khilafah adalah sebuah keniscayaan. 

Posting Komentar untuk "Kepentingan Koorporasi dibalik Penetapan New Normal"