Terkait 'New Normal', Ismail Yusanto: Terlalu Gegabah dan Tidak Didasarkan Pada Kajian Ilmiah

Surabaya, Visi Muslim- kebijakan 'New Normal' yang digadang Pemerintah sepertinya masih belum bisa dikatakan sempurna, dimana hingga saat ini jumlah grafik kurva epidemi Covid-19 di Indonesia masih belum menunjukkan penurunan. Bahkan cenderung naik pasca lebaran tak terkecuali di Jawa Timur. Jika kondisi yang belum menunjukkan penurunan ini dipaksakan untuk menerapkan kebijakan new normal tentu sangat berbahaya bagi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Kaffah Channel menggelar forum online bertajuk "Liqa' Syawal Ulama dan Tokoh Umat Jawa Timur." Sabtu, (13/6/2020). Channel YouTube yang berada di Jawa Timur ini mengundang sejumlah ulama, kyai pengusaha, jurnalis muslim serta aktivis mahasiswa se-Jatim guna membahas terkait kebijakan New Normal yang tengah di promosikan oleh pemerintah.

Salah satu pembicara dalam Liqa Ulama online ini yaitu KH. Ismail Yusanto, ulama Aswaja dari Jakarta menyampaikan bahwa kebijakan new normal terlalu gegabah, tidak didasarkan pada kajian ilmiah.

Ismail menambahkan bahwa WHO telah menetapkan syarat sebuah negara yang bisa membuka kembali atau menerapkan new normal. Diantaranya, jika kurva pandemi menurun begitu juga korban-nya. Namun di Indonesia saat ini masih belum jelas apakah sekarang ini sudah sampai masa puncak atau belum? Maka menurut Ismail kebijakan yang kurang tepat justru akan membahayakan rakyat.

Dia juga menyoroti, bahwa motif ekonomi menjadi pertimbangan utama daripada kesehatan rakyat. Padahal fungsi negara adalah melindungi segenap rakyatnya.

“Pemimpin tugasnya melayani rakyatnya, memperlakukan rakyatnya dengan baik, bukan malah membahayakan rakyat. Kalau persoalan ekonomi lebih di kedepankan daripada kesehatan masyarakat, karena negara ini dikelola dengan sistem kapitalis, yang semuanya lebih diukur dengan keuntungan materi, buat apa negara," ucap Ismail Yusanto.

Menurut Ismail, kebijakan new normal ini sangat berbeda dengan Islam, dia mencontohkan tentang wabah thoun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang mana Khalifah Umar pada waktu itu dengan cepat dan tepat langsung bertindak. Memisahkan antara mereka yang sakit dan sehat, masyarakat yang sehat dilarang memasuki kawasan yang sedang dilanda wabah. Sementara itu masyarakat yang tinggal di daerah wabah tidak diperkenankan untuk meninggalkan daerahnya dan harus tinggal di rumah, selain itu kebutuhan hidup mereka juga dijamin oleh negara.

“Kalau kebijakan negara seperti ini, rakyat mana yang tidak senang? Maka dengan cepat wabah bisa dicegah, sehingga tidak menular, ekonomi segera bangkit, rakyat bisa beraktifitas kembali dengan nyaman," tambah Ismai Yusanto.

“Kebijakan PSBB yang bersifat kedaerahan, lambat penangganannya, terbatasnya fasilitas menjadi penyebab ambyarnya wabah ini. Kalau sudah seperti ini, perlu waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Karena kita tidak  bisa melihat orang yang terkena virus, sementara virusnya bisa melihat kita. Apa kita mau berdamai dengan virus," tutupnya. [] Gesang

Berbagi :