Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Gunakan Fasilitas Negara Untuk Kepentingan Pribadi, Pakar Hukum Pertanyakan Komitmen Jokowi Berantas KKN


Jakarta, Visi Muslim- Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mempertanyakan komitmen presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pasalnya, Jokowi menurutnya telah memanfaatkan fasilitas dan jabatannya untuk kepentingan keluarga.

Saiful mengaku heran, kenapa Jokowi sampai turun gunung untuk memuluskan karir politik game drone sebagai cawalkot Solo pada Pilkada 2020, sebagaimana diakui Wakil Walikota Solo Achmad Purnomo.

“Yang menarik di situ, Purnomo diundang ke Istana dan menurut pengakuannya ditawari jabatan oleh Jokowi,” ucap Saiful Anam sebagaimana dikutip dari Rmol.id, Minggu (19/7).

Saiful menilai pemanggilan Jokowi terhadap Purnomo ke istana negara merupakan satu kontroversi karena terkesan memanfaatkan fasilitas negara dan penuh nuansa kolusi dalam tawaran pemberian jabatan kepada Purnomo.

 “Selain secara kasat mata Jokowi sangat mendorong bahkan ikut campur dalam pencalonan Gibran, juga penggunaan fasilitas istana dan nuansa kolusi sangat melekat sekali dengan janji jabatan kepada Purnomo,” urai Saiful.

Saiful kemudian mempertanyakan moral Jokowi terkait komitmennya untuk memberantas KKN terkait penggunaan fasilitas istana negara untuk kepentingan pribadi.

“Kenapa Presiden tidak bertemu Purnomo di warung kopi misalnya? Kok malah menggunakan Istana sebagai tempat untuk konsolidasi pencalonan Gibran, apalagi sempat menjanjikan jabatan, di mana moral akhlak dan komitmen terhadap tidak KKN-nya?” tanya Saiful.

Alhasil, Saiful berkesimpulan Jokowi sedang membangun kerajaan politik dinasti dengan mewariskan kekuasaannya sebagai walikota Solo kepada putranya.

“Saya menilai Jokowi sedang ingin membangun trah politik dinasti kekuasaan sehingga sampai-sampai turun gunung untuk pencalonan Gibran,” kandas Saiful. [] Idtoday

Posting Komentar untuk "Gunakan Fasilitas Negara Untuk Kepentingan Pribadi, Pakar Hukum Pertanyakan Komitmen Jokowi Berantas KKN"