Ketika Wakil Rakyat Tidak Mewakili Rakyat?

Oleh : M. Azzam Al Fatih (Penulis dan aktivis dakwah)

Hari Rabu tanggal 16 Juli 2020, aliansi anak anti komunis dengan beranggotakan 174 ormas termasuk PA 212 menggelar aksi menuntut dibatalkannya RUU HIP di depan gedung DPR RI. RUU HIP yang disinyalir membangkitkan komunis di negeri ini. Hal ini juga dibuktikan dengan lambang palu  arit yang bertebaran disudut kota, video penampakan para aktivis komunis, serta berbagai bukti lainya.  

Tentu semua ini dapat membangunkan singa Allah SWT yang telah lama tidur. Mereka bersatu dan bersama - sama untuk melawan bangkitnya komunis. Aksi tanggal 16 juli,  merupakan wujud bangkitnya para singa Allah SWT untuk melakukan perlawanan penguasa. yang mencoba untuk menghidupkan kembali melalui RUU HIP tersebut. Hanya dengan jalan aksi inilah umat Islam melakukan perlawanan. Setelah jalan  tatap muka dinilai tidak mendapatkan hasil maksimal. Sebab sistem kapitalisme yang mencengkeram negara +62 condong kepada para pemodal daripada rakyatnya. 

Kapitalisme akan terus menggoreng isu komunis agar laku dimasyarakat demi tujuan mendapat hasil yang maksimal. Selain menggoreng mereka juga akan menekan antek mereka yang dianggap sebagai suksesornya.

Maka wajar jika penguasa berusaha dengan semaksimal untuk memuluskan RUU HIP sebagai bentuk pengalihan dan penekanan terhadap lawan politik terutama para pengemban ideologi Islam yakni pejuang khilafah. 

Penguasa lewat tangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mensahkan atau paling tidak mengkaburkan. seperti yang terjadi pada keputusan berubahnya RUU HIP menjadi RUU BPIP. Yang pada dasarnya sama yaitu mengkebiri Islam dan para pengemban dakwahnya

Kasus RUU HIP menjadi contoh bahwa demokrasi yang berslogan dari rakyat oleh rakyat hanyalah kebohongan belaka. semuanya dari kapitalis untuk kapitalis dan rakyat hanyalah sebagai pijakan meraih  kesuksesan mereka. Coba kita toleh kebelakang, adakah kebijakan yang berpihak kepada rakyat. kalau pun ada itu hanya dalam rangka memalingkan agar tidak bersikap kritis dan berontak atas kedzoliman para kapitalis lewat antek - anteknya, dalam hal ini penguasa. Akibatnya rakyat kecil selalu menjadi korban dari kesadisan kapitalis, diinjak - injak, diperas dan dibantai secara kejam. 

Demokrasi, selamanya tidak dapat memberi rasa aman, damai dan sejahtera bagi rakyatnya. Sebab sistem demokrasi hanya sebagai alat suksesor dari ideologi kapitalisme untuk menggarong harta kekayaan negeri muslim.  

Lain dengan sistem Islam yang manakala diterapkan akan menjadikan negeri penuh kebaikan. Para majelis umat yang mewakilinya akan menjaga amanah dengan menyampaikan aspirasi rakyat kecil. Dirinya menjalankan tugas dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Begitupun seorang Kholifah yang mempunyai wewenang penuh terhadap kebijakan,  akan mengambil kebijakan yang seadil- adilnya karena dirinya selalu terikat dengan syariat yang tentunya dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Maka mustahil jika sistem Islam tegak akan membuat kerusakan suatu negara.  Karena Islam hadir sebagai solusi bagi problematika manusia tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan agama.

Wallahua'lam bishowwab

Berbagi :