KPK Ungkap Sponsor 'Tak Ada Makan Siang Gratis' di Balik Pendanaan Pilkada

Jakarta, Visi Muslim- Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan hasil survei internal pada pelaksanaan pilkada pada 2015, 2017, dan 2018. Hasil survei itu menunjukkan sumber pendanaan calon kepala daerah pilkada dalam tiga kali penyelenggaraan lebih dari 70 persennya didukung sponsor.

Pahala mengungkapkan, pihak yang disurvei merupakan calon kepala daerah yang gagal pada perhelatan Pilkada pada 2015, 2017, 2018. Survei itu dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner.

"Kalau kita bicara netralitas ASN yang kita dapati di survei 2015, 2017, dan 2018, itu tiga kali Pilkada kita beruntung karena 466 calon yang kalah, kalau kalah kan biasanya lebih enak diajak ngobrol, yang kalah itu lantas kita interview. Ada kuesioner dan interview. Waktu itu ada 540 pilkada di tiga kali itu," kata Pahala dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, yang disiarkan di YouTube KASN RI, Rabu (8/5/2020).

Pahala mengungkapkan calon kepala daerah yang disurvei pada tiga kali perhelatan pilkada itu mengaku 70 persen lebih sumber pendanaannya didukung oleh sponsor. Tentunya sponsor tersebut juga mensyaratkan timbal balik yang setelah terpilih kepala daerah tersebut harus memenuhi janjinya, salah satunya dengan memberikan akses kemudahan terhadap kolega yang menjabat di pemerintahan atau BUMD.

"Lantas kita tanya kira-kira dari mana pendanaannya? Di tiga kali pilkada di atas 70 persen itu semua didukung sponsor, bahkan dari tahun ke tahun meningkat 2015 70 persen didanai sponsor, 2017 82 persen, dan 2018 82 persen. Secara empiris ini meyakinkan angkanya kita yakinlah yang pertama ini calon maju umumnya didukung pendanaannya oleh sponsor," ujarnya.

"Yang saya sebut agak mengejutkan ya, sponsor ini tentunya nggak ada makan siang gratis, dan kalau kita tanya sponsor ini kalau Anda menang kira-kira janjinya ke sponsor dipenuhi nggak? 83 persen itu terakhir bilang dipenuhi. Jadi kira-kira sudah pasti apa yang dijanjikan ke sponsor akan dipenuhi oleh calon. Jadi sekali lagi konstruksinya mereka punya sponsor, dan sponsor punya janji, kalau janji terpilih akan dipenuhi," ujarnya.

Pahala meyakini netralitas ASN sulit karena ada ASN yang turut mendukung pendanaan salah satu calon kepala daerah dan mengincar jabatan tertentu. ASN tersebut justru turut memobilisasi pendanaan bagi calon kepala daerah.

"Yang kita baca dari data ini dan interview lanjutan adalah netralitas ASN itu secara spesifik yang eselon 2, kepala dinas, lantas kepala badan, sekda kita sasar itu, netralitas itu susah. Terbukti 80 persen bukan hanya tidak netral tapi secara khusus memobilisasi dukungan dalam bentuk dana dan dalam bentuk donasi ke calon terpilih. Dengan iming-iming nanti saya dapat jabatan yang sekarang atau naik jabatan atau ke BUMD," ujarnya.

Dari data tersebut KPK memberikan peringatan karena ada upaya mobilisasi ASN dari yang punya otoritas. Ia menyebut salah satu indikasinya adalah pergantian jabatan oleh kepala daerah saat sebelum perhelatan Pilkada maupun setelah terpilih terhadap orang-orang yang telah mendukungnya di Pilkada.

"Indikasinya kita lihat kalau ada pergantian pejabat kadang-kadang ya sebelumnya yang lebih kita lihat, satu tahun sebelumnya ada pergantian terutama pejabat-pejabat yang berpotensi di dinas-dinas untuk memobiliasi sumber dana," kata Pahala.(dtk)

Berbagi :