Faisal Basri: Ngeri, Pemerintah Utamakan Penanganan Ekonomi Daripada Krisis Kesehatan

Jakarta, Visi Muslim- Ekonom Senior Faisal Basri merasa ngeri dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemic covid-19. Sebab, pemerintah lebih mengutamakan pemulihan ekonomi dibandingkan dengan krisis kesehatan.

Jungkir balik kebijkan pemerintah ini tampak gambalng dari susunan komite kebijakan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang didominasi oleh para ekonom.

“Jadi kalau kita lihat dalam menangani corona ini di komite kebijakan  itu ketuanya Menko Perekonomian. Wakil ketuanya tiga menko lain, Menkeu , Menteri BUMN, dan Menkes.  Unsur kesehatannya cuman satu selebihnya mayoritas ekonomi,” kata Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Faisal Basri dalam serial Webinar Indonesia Bangkit seri II yang ditayangkan ulang oleh bravos radio Indonesia  melalui channel youtubenya (28/8/2020).

Faisal Basri  menyarankan agar pemerintah fokus pada penanganan kesehatan. Menurutnya, hal tersebut lebih utama,  sebab mengkahiri krisis kesehatan menjadi kunci jika Indonesia ingin segera memulihkan perekonomian. Ia pun meminta pemerintah agar konsisten dengan kebijakan kesehatannya misalnya lockdown , melaksanakan testing dalam jumlah yang masif.

“Ada dimensi yang masih (harus) dikedepankan, kesehatan masyarakat menjadi kunci dan penyelamatan nyawa manusia utamanya generasi muda,”

Di sisi lain, Faisal merasa prihatin. Di tengah pandemi pemerintah justru terkesan membuat kaum oligarki kian ‘mencengkeram’ Indonesia. Rakyat biasa kian terpinggirkan. Oknum aparat banyak yang menangkap rakyat adat, nelayan hanya demi kepentingan bisnis para oligarki.

“Kalau kita lihat sekarang rakyat adat segala macam itu ditangkap. Nelayan ditangkap karena mengganggu korporasi dalam meraup rente di Indonesia,” tutur Faisal.

“Ini mengerikan buat saya  ini warning buat kita semua kita sudah mengarah ke rezim yang semakin tidak demokratik,” imbuhnya.

Sudah Diprediksi

Terlalu fokusnya pemerintah dalam masalah ekonomi terbukti membuat kasus pandemi Covid-19 di Indonesia kian meningkat. Tingkat kematian tenaga medis pun terlihat semakin mengkhawatirkan. Hal ini pernah dikhawatirkan oleh banyak pihak ketika lembaga ad hoc pemerintah yang bernama Komite Penanganan Covid-19 dan PEN itu terbentuk.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah pun mengkritisi lembaga tersebut pada saat awal-awal lembaga ini terbentuk pada Juli lalu. Terbentuknya tim yang digawangi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut sejak awal diperkirakanakan berpotensi meminggirkan sektor kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Saya lihat sangat kental nuansa penanganan ekonomi ketimbang kesehatannya. Kan corona belum sampai puncaknya. Artinya public health potensial dimarginalkan,”  tutur Trubus (21/7/2020).

Potensi ini semakin terlihat ketika semakin dipersempitnya kekuasaan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Setelah dibubarkannya Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan dibentuklah Satgas Penanganan Covid-19 yang dileburkan dalam Komite Penanganan Covid-19 dan PEN.

“Tetapi agar tak terlihat di mata publik seolah-olah seperti termarginalisasi itu, jadi itu satgas yang membidangi public health-nya disatukan dalam komite itu,” terangnya.

Ia pun menilai keberadaan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sejak awal tidak efektif. Sehingga pemerintah memutuskan membubarkan lembaga tersesbut. Menurutnya alangkah lebih baik jika pemerintah fokus menyerahkan wewenang penanganan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sebagai informasi, hingga Jumat (4/9/2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga Jumat ini pukul 12.00 WIB, diketahui ada 3.269 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 187.537 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.832 orang dinyatakan meninggal. [] Sumber: islamtoday.id

 

Berbagi :