Pernyataan Mahfud MD Mengonfirmasi Pendapat yang Menyebut Rezim Menekan Kelompok Islamis

Jakarta, Visi Muslim- Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang mengajak semua pihak untuk memikirkan dan berkomitmen untuk menjaga Indonesia dari rongrongan kelompok radikal, Pengamat Sosial Politik Iwan Januar menilai pernyataan itu membenarkan pernyataan Prof. Fealy bahwa rezim Jokowi menekan kelompok islamis.

“Pernyataan Mahfud MD itu mengkonfirmasi pernyataan Prof Fealy bahwa rezim di Indonesia hari ini mengambil kebijakan menekan kaum islamis,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Rabu (30/09/2020).

Menurutnya, atas nama deradikalisasi, pemerintah akan mengambil tindakan represif dan tidak fair pada kelompok-kelompok Islam yang vokal dan kritis pada rezim serta menyerukan syariah Islami.

“Contohnya penangkapan Ali Baharsyah dan Despianoor, yang bila diamati di persidangan terkesan terus mencari-cari delik untuk memenjarakan mereka. Sementara ada orang-orang yang kerap menista agama atau menghina ulama lepas dari jerat hukum karena sekubu dengan pemerintah,” ujarnya.

Masalah yang Sebenarnya

Menurut Iwan, ini salah satu isu yang diangkat untuk mengalihkan perhatian publik pada krisis yang gagal ditangani pemerintah, resesi ekonomi, pandemi dan lainnya. “Pernyataan Mahfud MD juga terkesan menutupi fakta bahwa DPR dan parpol penguasa yang sebenarnya ngotot mengubah Pancasila jadi Trisila dan Ekasila. Lalu dilempar pada kelompok Islam radikal,” ungkapnya.

Menurutnya, kalau mau jujur, persoalan yang menggerogoti bangsa seperti kontroversi RUU Omnibus Law, tarik menarik penanganan pandemi antara kesehatan dan ekonomi, penjarahan SDA, pelumpuhan KPK dan berbagai abuse of power lainnya, itu adalah oligarki. Beberapa tahun silam Sugeng Syndicate meriset kalau parpol itu dikuasai saudagar, aristokrat dan jawara.

“Mahfud MD juga yang ungkap 92% pilkada diongkosi cukong,” terangnya.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa yang paling merusak negara ini sejak lama itu adalah oligarki serta kaum kapitalis asing aseng yang menjarah aset bangsa lewat kekuasaan dan konstitusi.

“Prof. Refly Harun bilang, mudah saja membeli anggota DPR, ini tanda negara sudah jatuh ke cengkeraman oligarki. Tapi lagi-lagi yang diangkat adalah radikalisme. Jaka Sembung naik ojek, enggak nyambung jek,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it/MU

Berbagi :