Pengungsi Kedinginan, Pejabat Lelap di Tenda Eksklusif

Mamuju, Visi Muslim-  Sejumlah pejabat dan kepala dinas lingkup Pemprov Sulbar mendapat sorotan publik. Bagaimana tidak, sebanyak 27 tenda bantuan BNPB habis dibagi-bagi untuk pejabat dan kepala OPD.

Bahkan dari pantauan FAJAR, sejumlah pejabat memboyong tenda itu ke rumah pribadi mereka. Tenda itu terpasang di depan rumah Kadis Kehutanan, Hamzah dan rumah Asisten II, Junda Maulana di BTN Graha Nusa II, Rabu 27 Januari.

Agar tidak mencolok, tenda berwarna oranye yang terpasang di rumah Hamzah itu tampak ditutupi dengan terpal, sehingga tulisan BNPB tidak kelihatan. Sedangkan tenda yang dikuasai Junda terpasang di garasi mobilnya.

Sementara para penyintas di pengungsian sangat membutuhkan tenda. Di Dusun Pammombong, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Mamuju mereka hanya memanfaatkan satu terpal dari relawan berukuran sekitar 4×6 meter untuk berteduh. Di tenda pengungsian ini sedikitnya ada 30 orang jiwa dari tujuh kepala keluarga. “Di tenda ini kami semua tidur,” kata seorang penyintas Rahmatia

Begitupula warga Dusun Batu Lappa yang mengungsi di ketinggian kampung mereka. Tanpa terpal, mereka terpaksa tidur di lorong-lorong berteduh dekat kandang ayam potong.

Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Sudirman menyoroti pembagian tenda bantuan BNPB yang dikordinir oleh BPBD Sulbar ini. Menurutnya, kebijakan itu perlu dievaluasi.

“Kami selaku anggota dewan menilai tidak sepantasnya seorang pejabat melakukan seperti itu. Kami sudah agendakan untuk memanggil BPBD dengan Dinas Sosial. Selain soal pembagian tenda kita juga mau pertanyakan kebijakan lainnya pascagempa,” kata legislator Golkar ini.

Dia menilai pejabat dan kepala OPD itu sangat tidak bijak menggunakan tenda bantuan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. “Mereka sebagai abdi negara seharusnya mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Kami sesalkan kejadian ini, artinya mental mereka belum siap sebagai pejabat,” jelasnya.

Demi menjaga kepercayan masyarakat kepada pemerintah, lanjut Sudirman, dia berharap tenda itu diturunkan atau dikembalikan dan ditempatkan di posko-posko pengungsian.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris juga tak membenarkan jika ada pemasangan tenda bantuan di rumah pejabat dengan mengandalkan jabatan untuk mendapatkan fasilitas.

“Tenda bantuan harus lebih mengutamakan masyarakat, jika ada pejabat menggunakan tenda bantuan dari BNPB untuk ditempatkan di rumah pribadi, itu perlu dicek,” tegas Idris.

Asisten II Pemprov Sulbar Junda Maulana membenarkan jika dirinya sendiri telah memakai tenda tersebut di rumahnya. Dipasang di garasi mobilnya. Dia berdalih tenda itu dipinjam atas izin dari pihak BNPB.

“Delapan hari mengungsi saya kembali ke rumah, dalam situasi masih belum nyaman, lalu saya meminjam tenda di BPBD. Kenapa saya berani meminjam karena saat rapat koordinasi Pak Doni (Kepala BNPB Doni Monardo) itu mengatakan, bahwa ada 27 unit tenda yang akan datang. Tenda Keluarga, bagi pejabat yang mau, silahkan pinjam. Saya pinjam, yang tahu itu BPBD, dan saya diberikan dan itu sifatnya sementara,” dalih Junda.

Dia pun memastikan, ketika dia dan keluarganya secara psikologi sudah berani masuk ke rumah, maka tenda tersebut akan dikembalikan. Ataukah jika saat ini masih ada masyarakat yang lebih membutuhkan, ia sendiri siap untuk menyerahkan tenda tersebut.

Kepala BPBD Sulbar Darno Majid menjelaskan bahwa temda-tenda darurat dari BNPB telah disalurkan untuk kebutuhan pelayanan publik. Misalnya kantor dan rumah sakit.

Dia membenarkan, sebanyak 27 tenda juga disalurkan untuk pejabat dan kepala OPD. Untuk digunakan bersama keluarganya. “Iya (dipasang di rumah pribadi) karena mereka juga mengungsi. Bukan dipasang main-main. Kasihan keluarganya, takut juga keluarganya. Ada juga dibagi di tempat umum, kalau dibagi ke masyarakat umum tidak akan cukup, karena sedikit ini tenda,” katanya. [] Fajar.co.id

Berbagi :