Pengukuhan Imperialisme di balik Kerja Sama Indo Pasifik

 

Oleh: Anggun Permatasari

Pada 4 Februari 2021, diadakan Pembukaan IOR Defence Minister Conclave melalui video conference di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra menjadi pembicara kunci mewakili Menteri Pertahanan RI. Dia mengatakan bahwa pertemuan Indian Ocean Region (IOR) Defence Minister Conclave sangat penting untuk meningkatkan kerja sama menjaga perdamaian dan keamanan negara-negara di kawasan Samudera Hindia (tempo.co, 18/2/2021).

Menurutnya, kerja sama pertahanan dan keamanan yang erat serta saling memberikan kontribusi positif sangat penting untuk stabilitas kawasan. Forum IOR Defense Minister Conclave membahas isu lingkungan kelembagaan, ekonomi, dan kerja sama yang dapat mendorong perkembangan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Samudra Hindia.

Pertemuan tersebut juga membahas aspek-aspek mengenai kerja sama Industri Pertahanan di antara negara-negara yang berpartisipasi, berbagi informasi menuju peningkatan kesadaran domain maritim, pengawasan dan kerjasama maritim, bantuan kemanusiaan & bantuan bencana, pengembangan teknologi dan lain sebagainya.

Seperti kita ketahui, kawasan Indo-Pasifik saat ini merupakan salah satu kawasan titik panas global. Di mana negara-negara dunia berusaha meningkatkan keterlibatan mereka di kawasan ini. Namun, apakah partisipasi Indonesia di sana membawa perubahan positif bagi rakyat?

Untuk bidang kemaritiman, Indonesia memang mempunyai target sebagai poros maritim dunia. Salah satu dari lima pilar upaya mewujudkannya adalah menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama (Indonesia.go.id, 25/2/2019).

Faktanya, menurut analisis data Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang dilakukan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad Prof. Dr. Zuzy Anna  dan tim. Sebanyak 11,34% orang di sektor perikanan tergolong miskin. Sehingga, berdasarkan data BPS  berimbas pada berkurangnya jumlah anak muda yang ingin berprofesi sebagai nelayan (unpad.ac.id, 8/9/2020).

Kemudian, masih terjadi pelanggaran batas maritim. pada Sabtu 18 Juli 2020, Gugus Tempur Laut Komando Armada I TNI AL menangkap dua kapal nelayan Vietnam. Kedua kapal berisi 10 ABK tersebut sedang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Natuna Utara kurang lebih 25 mil laut sebelah utara dari Pulau Sekatung, Kepulauan Riau (voi.id, 19/7/2020).

Selain itu, harusnya Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki hasil laut melimpah bisa menyejahterakan rakyatnya. Namun, hingga kini kelaparan dan gizi buruk masih menjadi masalah pelik. Berdasarkan catatan BPS tahun 2019, angka gizi buruk mencapai 30.000 atau satu dari setiap 10.000 penduduk. Bahkan, Indonesia meraih skor 19,1; menempati urutan ke 70 dari 107 negara. Indeks dan peringkat Indonesia juga masih lebih buruk dari Thailand (peringkat 48, skor 10,2), Malaysia (peringkat 59, skor 13,3), bahkan Vietnam (peringkat 61, skor 13,6), dan Philipina (peringkat 69, skor 19) (lokadata.com, 26/11/2020).

Untuk industri pertahanan, Kementerian Luar Negeri Indonesia hanya memiliki anggaran sangat rata-rata sekitar $305 juta antara tahun 1999 hingga 2014. Sedangkan, untuk mencapai target Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF), militer masih membutuhkan satu dekade lagi karena anggarannya yang terus meningkat telah beralih ke anggaran personel. Bahkan, keuntungan apa pun yang berasal dari pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan pembangunan di dalam negeri (matamatapolitik.com, 29/11/2018).

Hal itu justru menunjukkan kelemahan yang terus-menerus. Selain itu, pendanaan untuk penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan di Indonesia masih kurang. Karenanya, tetap sulit bagi Indonesia untuk mengembangkan teknologi canggih untuk produk militernya, membuat Insomesia kurang kompetitif di pasar global. Sehingga, dipastikan Indonesia hanya menjadi penonton/konsumen dari negara produsen (fromtheconversation.,Com, 3/7/2018).

Indonesia memimpin ASEAN menyatakan visinya untuk Indo-Pasifik. Melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Indonesia meresmikan makalah konsep “Indo-Pacific Outlook”. Dalam dokumen tersebut, Menteri Retno menginginkan “arsitektur regional” Indo-Pasifik mirip dengan “ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran” ASEAN. Menurutnya, hal itu akan memanfaatkan mekanisme yang dipimpin ASEAN dan didasarkan pada prinsip-prinsip inklusi, pembangunan kepercayaan, dan hukum internasional (mata-matapolitik.com, 1/2/2019).

Indo-Pacific Outlook adalah sebuah tatanan regional alternatif yang diharapkan dapat mengakomodasi semua kepentingan, bahkan jika tidak dapat menyelesaikan masalah di antara negara-negara (mata-matapolitik, 21/11/29/018).

Nyatanya, banyak konflik di dalam negeri Indonesia belum terselesaikan. Seperti adanya gelombang penuntutan untuk merdeka dari masyarakyat papua.

Saat ini, antara Amerika Serikat (AS) yang menjadi pelopor Indo-Pasifik dan China sebagai "raja" dalam program OBORnya saling berebut pengaruh. Sehingga, berbagai tawaran bantuan atau investasi hanyalah kedok utang untuk mengikat Indonesia masuk ke dalam perangkap mereka. 

Apabila kita melihat lebih dalam, jelaslah bahwa masalah ekonomi masih menjadi isu utama yang mendominasi. Pastinya, peran Indonesia sangat penting dalam memberikan keuntungan bagi negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara yang masuk dalam Indo-Pasifik.

Jargon yang dikatakan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden bahwa Amerika Serikat (AS) memiliki prioritas untuk memelihara kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (Republika.co.id, 11/2/2021), hanya pepesan kosong. Karena, sudah menjadi pemahaman bersama, bagi AS semua negara merupakan kompetitor. Jadi, adanya proyek besar kerja sama Indo-Pasifik merupakan cara negara-negara adidaya seperti AS dan China mencengkram lebih kuat kuku-kukunya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Melihat fakta di atas, hendaknya pemerintah bertindak hati-hati dan tidak gegabah dalam menentukan kebijakan politik luar negeri. Jangan sampai kedaulatan tergadai dan ujung-ujungnya rakyat menjadi semakin menderita. 

Dari Ibnu Umar RA, Nabi Saw. bersabda yang artinya: "...Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya" (HR. Muslim). wallahualam. 

Berbagi :