Impor Beras Dikebut, Petani Kalang Kabut

 

Oleh: Anita Ummu Taqillah (Komunitas Menulis Setajam Pena)

Seperti datangnya hujan di musim kemarau, berita gaungkan cinta produk dalam negeri dan benci produk luar negeri menyejukkan rakyat Indonesia. Begitu riuh gempita itu terdengar. Apalagi disampaikan langsung oleh sang Presiden.

Seperti dilansir kompas.com (5/3/2021), saat Jokowi membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021) menyampaikan, bahwa kita harus menggaungkan produk sendiri yaitu produk dalam negeri dan  benci pada produk luar negeri. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat royal terhadap produk dalam negeri. Juga untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM.

Namun, belum reda gaung itu membawa kabar gembira untuk anak negeri, kini suara sumbang impor beras mengecewakan rakyat. Seolah hanya sebatas basa-basi, begitu cepat kabar berkebalikan menyeruak. Dikabarkan bahwa pemerintah akan impor beras 1 juta - 1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini.

Dalam rapat kerja Kementrian Perdagangan 2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa penting untuk melakukan penyediaan beras dengan stok 1 juta - 1,5 juta ton. Hal itu dilakukan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri agar harga tetap terkendali. Selain itu juga untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan penyerapan gabah oleh Perum Bulog (cnnindonesia.com, 4/3/2021).

Padahal impor beras menjelang panen raya padi adalah suatu bencana bagi petani. Sebab, hal tersebut akan berakibat pada anjloknya harga padi di tingkat usaha tani. Tentu jika itu terjadi, maka petani yang akan merugi. Sudah susah payah menanam padi dengan biaya tinggi, harga jual pun jatuh dan tak mampu memberi untung pada petani.

Apalagi, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menyampaikan, hasil proyeksi yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik) memperlihatkan produksi padi nasional untuk periode Januari-April 2021 bakal lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Hal ini akibat naiknya potensi luas panen sebesar 1,02 juta ha (26,53 persen).

Dwi juga menambahkan, bahwa dengan potensi luas panen yang naik, maka produksi gabah kering giling (GKG) juga akan naik. Dengan demikian, jika dikonversi menjadi beras maka potensi produksi tentu naik pula. Diperkirakan produksi beras mencapai 14,54 juta ton. Ini lebih besar daripada produksi tahun lalu sebesar 11,46 juta ton. Maka Dwi berharap, jika harus impor maka tunggu bulan Juli-Agustus sambil nunggu kepastian potensi panen tahun ini yang diperkirakan bagus (bisnis.com, 7/3/2021).

Namun, seolah tidak mengetahui bahwa rakyat sedang panen, wacana impor beras ini terus "digoreng". Begitulah penguasa dalam negeri yang menerapkan kapitalisme sekuler ini, begitu bermudah untuk berucap kata demi kata manis, namun enggan memberi bukti yang realistis. Setiap ucapan seolah tak ada pertanggungjawaban. Sehingga tak peduli dalam waktu singkan bersilat lidah pun dianggap biasa. Sebentar berucap benci produk luar negeri, sudah berubah untuk melakukan impor beras yang menyakiti rakyat sendiri.

Jika impor tetap dilakukan, sedangkan produksi beras meningkat, maka harga dipasaran akan hancur. Apalagi Bulog tidak bisa menyimpan beras dalam jumlah besar terlalu lama. Padahal Bulog berkewajiban menyerap hasil beras lokal dari petani. Jika produksi meningkat dan pemerintah sudah terlanjur impor, mau dikemanakan beras tersebut? Akhirnya lagi dan lagi, rakyat yang akan merugi karena harga sudah tak karuan.

Demikianlah bukti rusaknya sistem kapitalisme dalam negeri ini. Segala kebijakan tidak mengacu pada kesejahteraan rakyat, melainkan pada para korporasi. Dalam hal ini pada para perusahaan yang menangani impor untuk pemerintah.

Kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam, seorang pemimpin akan mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat. Karena pemimpin adalah pelindung bagi rakyatnya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya (HR. Al Bukhori).

Dalam Islam, sudah seharusnya memaksimalkan produksi beras dalam negeri. Apalagi negeri ini terkenal dengan negeri agraris. Negeri dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. 

Maka, sudah selayaknya mendukung rakyat dengan memberikan fasilitas pertanian dengan maksimal, mulai benih yang berkualitas, pupuk dengan harga terjangkau, ketersediaan air, juga kebutuhan lain yang mendukung produksi beras melimpah. Dengan demikian tidak perlu ada alasan untuk impor. Harga pun dijaga agar stabil dan rakyat tetap berhasil. Berhasil mendapat untung atas jerih payahnya bertani. Petani pun tidak akan kalang kabut, karena impor tidak pernah dikebut. Wallahu a'lam bishowab. []

Berbagi :