Pemerintah Beri Freeport Relaksasi, Pengamat: Kebijakan Terkait Freeport Tidak Pernah Menguntungkan Indonesia

 

Jakarta, Visi Muslim- Menanggapi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport meskipun kemajuan pembangunan smelter di Gresik belum sesuai target yang direncanakan, Pengamat Ekonomi Arim Nasim mengatakan kebijakan-kebijakan terkait dengan perusahaan pertambangan asal Amerika ini hampir tidak pernah menguntungkan Indonesia dan rakyat Indonesia.

“Kalau saya perhatikan, kebijakan-kebijakan terkait dengan Freeport ini hampir tidak pernah menguntungkan Indonesia dan rakyat Indonesia,” ujarnya dalam acara Kabar Malam, Selasa (23/3/2021) di kanal YouTube News Khilafah Channel.

Menurut Arim, pangkal masalahnya adalah perpanjangan izin usaha kontrak pertambangan itu yang harusnya selesai tahun 2021 tapi diperpanjang sampai tahun 2031 dengan syarat PT Freeport wajib membangun smelter.  Sehingga pemberian izin ekspor konsentrat ini jelas menguntungkan PT Freeport, sebab target pembangunan smelter tidak tercapai tapi izin ekspor malah diberikan. “Ini sudah target tidak tercapai dapat bonus diizinkan untuk ekspor konsentrat,” ucapnya.

Ia melihat, kondisi pemerintah Indonesia sekarang yang sedang kesulitan keuangan dengan defisit APBN yang cukup besar, maka ekspor konsentrat ini diharapkan bisa menambah pemasukan APBN. Tapi kata Arim, kerusakan alam yang terjadi akan semakin parah sementara nilai tambah untuk negara itu sedikit dibanding dengan apa yang didapat PT Freeport.

Arim menilai, dengan ekspor konsentrat itu negara tidak bisa mengetahui hasil apa saja yang diperoleh dari konsentrat tersebut. Berbeda ketika diolah di Indonesia, di samping ada nilai tambahnya, Indonesia bisa tahu berapa persentase yang jadi emas, jadi tembaga, dan bahkan jadi uranium.

Ia menyebut, PT Freeport ini selalu jadi alat politik. Wacana pengambilalihan PT Freeport hanya sekadar negosisasi-negosiasi untuk kepentingan kampanye, tapi kenyataannya perpanjangan izin kontrak selalu diberikan. Selain itu karena di dalamnya ada bancakan atau bagi-bagi keuntungan oleh oknum-oknum yang ada di pemerintahan.

Arim menyebut, selama masih bertumpu pada sistem demokrasi maka tidak akan pernah selesai masalah Freeport dan tambang-tambang yang lain karena begitu kuatnya oligarki kekuasaan. Sehingga dari rezim ke rezim tidak ada perubahan yang berarti.

“Nah karena itu menurut saya kalau ingin menyelesaikan masalah PT Freeport ini akar masalahnya itu pertama adalah terkait kebijakan politik ya, jadi selama sistem politiknya seperti yang sekarang ini dan sistem ekonominya menyerahkan pengelolaan tambang itu kepada swasta, maka selama itu pula saya kira sumber daya alam tambang-tambang itu akan menjadi bancakan swasta dan rakyat hanya mendapatkan limbah dan bencana yang mereka rasakan, ” pungkasnya.[] Agung Sumartono

Berbagi :