Di Panggung Kapitalisme-Demokrasi, yang Utama Materi

Oleh: Sherly Agustina, M.Ag (Penulis dan pemerhati kebijakan publik)

Rasulullah Saw. bersabda:

Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: 'Bagaimana maksud amanah disia-siakan?' Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR Al-Bukhari)

Kontroversi pengangkatan Komisaris Telkom terus bergulir. Pasalnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau TLKM dari kalangan artis. Background artis tersebut dari band ternama di negeri ini yaitu Abdi Negara Nurdin yang dikenal dengan sapaan Abdee Slank. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat, 28 Mei lalu, pengangkatan itu dilakukan (Kompas.com, 3/6/21).

Bukan tanpa alasan, Erick Thohir memilih Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom. Erick menjelaskan, salah satu alasannya ialah untuk memajukan konten lokal di Telkom karena Telkom harus mampu menjadi agregator bagi konten lokal. Pemegang saham mencatat, pengalaman bermusik Abdee menjadi modal besar untuk pengembangan bisnis telkom ke depannya. Sebab, konten menjadi hal fundamental dalam bisnis di era industri digital atau 4.0.

Kapitalisme Erat dengan Materi

Beberapa analisa muncul, mengapa Abdee dipilih menjadi Komisaris Telkom. Ada yang berpendapat sebagai politik balas budi, karena keloyalan Abdee dalam proses pemenangan Jokowi sebagai presiden Indonesia. Ada juga yang berpendapat, suatu kewajaran karena track record yang dimiliki Abdee. Abdee Slank selain sebagai musisi juga aktif di bidang lain sehingga dianggap mampu memajukan PT. Telkom.

Sebut saja, senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Telkom Indonesia Ahmad Reza mengatakan, Abdee Slank selama ini banyak berkecimpung dalam dunia digital serta memberikan perhatian yang besar terhadap masalah hak kekayaan intelektual. Abdee Slank juga merupakan Co-Founder Importmusik.com, yaitu perusahaan digital distribusi musik. Selain itu, Abdee pernah duduk sebagai Tim Pakar penyusunan UU Hak Cipta dan Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Maka, menurut Erick pemilihan Abdee menjadi Komisaris PT Telkom dianggap layak, bahkan beberapa tokoh lainnya menilai demikian. Dilansir dari okezone.com (7/6/21), mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, penunjukan Abdee merupakan hal yang pantas karena kiprah gitaris Slank tersebut selama ini sudah melampaui kapasitas sebagai seorang musisi. Menurut Triawan, Abdee aktif dalam kegiatan sosial, lingkungan hidup, gerakan anti Narkoba serta gerakan anti Korupsi, dan mendukung setiap semangat perubahan.

Jika melihat apa yang diungkapkan oleh Menteri BUMN, Erick, bahwa dipilihnya Abdee untuk konten. Maka, hal yang wajar dalam sistem Kapitalisme-Demokrasi jika dalam pemilihan Komisaris dan apapun yang ada di dalamnya berkaitan dengan unsur materi, ekonomi dan bisnis. Bagaimana agar bisa menguntungkan terutama pada para pemangku kepentingan. Kalangan artis adalah salah satu yang dipandang bisa membantu Telkom untuk mendapatkan keuntungan, karena artis memiliki follower dan kapasitas yang bisa menghasilkan materi.

Dunia artis dengan materi bagai dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, beginilah sistem kapitalistik selalu ada unsur materialistik. Menjadi pertanyaan, bagaimana jika hanya fokus pada permasalahan materi, bisnis dan keuntungan tanpa mempertimbangkan apakah dalam agama boleh atau tidak konten-konten yang dibuat. Mengingat, bahwa dalam sistem Kapitalisme memiliki asas sekularisme yaitu memisahkan agama dari kehidupan dan negara.

Sistem Informasi dalam Islam

Agama tidak masuk dalam pertimbangan ketika akan melakukan apapun. Hal utama dalam kapitalisme ialah menghasilkan materi dan keuntungan ansich. Berbeda dengan Islam, sebagai sistem hidup memiliki aturan yang sempurna termasuk mengatur tentang sistem penerangan (informasi). Informasi dan komunikasi hanya untuk kebaikan yang dipandang hukum syara' baik. Misalnya untuk syi'ar Islam (dakwah) baik di dalam dan luar negeri juga untuk menyimpan informasi negara yang penting. 

Adapun warga negara Khilafah yang ingin mendirikan wadah media informasi tak perlu mendaftar ke negara. Aktivitas yang dilakukan hanya yang diperbolehkan oleh syariah dan negara. Perkara penting tentang negara seperti militer tidak boleh sembarang diinformasikan. Dalam struktur negara, penerangan atau informasi ini langsung jalurnya kepada khalifah. (Struktur Negara Islam, 240-246).

Semua aktivitas yang dilakukan dorongannya akidah, mengharap pahala dan rida Allah. Bukan keuntungan materi duniawi. Aturan Islam diterapkan untuk memberi manfaat dan maslahat bagi umat. Pemimpin bertanggung jawab akan hal itu, maka kepentingan umat menjadi prioritas. Pemilihan seseorang menempati jabatan tertentu berdasarkan kapabilitas, misalnya Rasul memilih para wali (gubernur) dari orang-orang yang memiliki kelayakan (kemampuan dan kecakapan) untuk memegang urusan pemerintahan, yang memiliki ilmu dan dikenal ketakwaannya. 

Hanya Islam yang memiliki konsep yang jelas dalam mengatur semua aspek kehidupan juga konsep sebuah negara. Prinsip-prinsipnya dibangun di atas akidah dan semata untuk umat, rasa cinta menyelimuti di antara rakyat dan penguasa. Karena sadar apa yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti. 

Dari 'Auf bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: “Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendoakan kamu dan kamu mendo'akan mereka, sedangkan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.” (HR Muslim).

Allahu A'lam bi ash Shawab. 

Berbagi :