Islam Solusi Total Atasi Kelaparan

Ilustrasi

Oleh: Afiyah Rasyad (Aktivis Peduli Ummat, Sahabat Visi Muslim Media)

Buntut dari pandemi yang berlarut selain dalam aspek kesehatan adalah semakin merosotnya aspek ekonomi. Angka kemiskinan dan kelaparan terjun tak terkendali. Rasanya para pemegang kuasa tak jua mawas diri dan segera melakukan intropeksi. Kenapa pandemi tak kunjung pergi.

Dalam suasana intaian virus corona, rakyat berhamburan keluar demi memenuhi kebutuhan makan. Pasalnya, berbagai kebijakan yang diberlakukan semakin membuat alur hidup berantakan. Alih-alih menawarkan penyelesaian, fakta yang diihsas justru kebalikan. Hendak ditutupi dengan apa pun kebijakan itu, kesemrawutan ekonomi tetap dirasakan.

Rakyat Butuh Bukti

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi dalam konferensi pers PPKM Darurat secara virtual, Minggu tanggal 11 Juli menyatakan bahwa negara akan hadir dan tidak akan membiarkan setiap warga negara kelaparan. "Bapak Ibu, sebangsa se-Tanah Air, sekali lagi, negara hadir. Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan,” tegas Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi dalam konferensi pers PPKM Darurat secara virtual, Minggu (11/7/2021) Sebagaimana dilansir Okezone.com (12/7/2021).

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan0 Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Panjaitan telah menekankan kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok (Merdeka.com,11/7/2021).

Begitu juga Ayojakarta.com memberitakan tentang bansos agar rakyat tak kelaparan. Dari laman itu diberitakan bahwa pemerintah menyiapkan bantuan beras sebanyak 11.000 ton selama pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali. Bantuan beras tersebut akan dibagikan sebanyak 10 kg per keluarga yang penyalurannya dilakukan secepatnya, dan paling lambat pada minggu kedua Juli.

"Untuk target penerimaan bantuan beras adalah pekerja harian dan pekerja informal terutama di daerah padat penduduk yang terkena dampak PPKM Darurat," ungkap data dari Kemenko Maritim dan Investasi yang dipaparkan Menko Marves, Luhut Pandjaitan dalam Konferensi pers virtual mengenai PPKM darurat, Kamis (15/7/2021).

Wacana upaya negara dengan agar tak ada rakyat yang kelaparan tercakup dalam pengadaan dapur umum dan bantuan sosial (bansos). Tentu upaya itu bagai guyuran hujan di tengah kemarau panjang. Dapur umum direncakanan untuk menyediakan makanan siap saji dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM dan wilayah penyangga. Adapun bansos yang disiapkan pemerintah ada tiga bentuk. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).

Tentu program tersebut di atas sangat diharapkan akan terbukti dalam kehidupan nyata. Bukan hanya sebatas kerlingan data yang menebar janji abal-abal. Pasalnya, beberapa kali terjadi sebaran bansos tidak tepat sasaran, belum lagi kasus korupsi bansos yang menyakitkan hati di tengah pandemi. Selain itu, saat pendistribusian bansos kerap menimbulkan kerumunan dan kericuhan. Ada pula rakyat yang sudah terdata harus balik kucing karena tak kebagian jatah yang dijanjikan.

Berkaitan dengan dapur umum, kiranya program tersebut harus dipikirkan dengan matang. Bagaimaba lokasi dan mekanisme distribusknya harus diteliti lagi. Jangan sampai akses menuju dapur umum yang diselenggarakan susah dicapai. Walhasil, pendistribusian tak akan optimal.

Peran Negara

Negara selama ini sudah menerbitkan berbagaia program bantuan sosial, bahkan sudah berjalan. Akan tetapi, masih banyak rakyat yang kelaparan. Masih ada kasus pencurian demi memenuhi kebutuhan pangan. Ada pula seorang janda yang pontang-panting menawarkan diri jadi buruh demi sesuap nasi. Masih ada rakyat, yakni seorang ibu di Serang meninggal dalam kondisi lapar karena selama dua hari hanya meminum air isi ulang.

Peran negara dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan terus dipertanyakan. Terlebih dengan cacat bawaan sistem kapitalisme yang diterapkan. Dimana asas manfaat menjadi tujuan. Problem korupsi bansos pun tak terelakkan. Hal ini mencerminkan betapa bobrok peran negara dengan sistem yang diterapkan. Dimana sistem ini memalingkan negara dari tugas utamanya sebagai pelayan rakyat.

Peran negara diceraikan dari rakyat. Meski berbagai program sudah diluncurkan, namun pendistribusiannya sarat dengan nepotisme aparat pada keluarga terdekat. Belum lagi, sasaran bansos yang tidak tepat. Seharusnya pemerintah melakukan kontrol hingga langsung ke rakyat. Sayangnya, pemerintah telah terkungkung asas manfaat. Sehingga, negara mencukupkan diri dengan data di atas kertas.

Padahal kemiskinan bukanlah besaran jumlah angka dalam rata-rata data. Melainkan, seberapa besar kebutuhan pokok rakyat tercukupi, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Jika semua itu terpenuhi, baru bisa dikatakan rakyat sejantera. Namun, kata sejahtera masih jauh dari kehidupan rakyat.

Islam Solusi Atasi Kelaparan

"Akulah sejelek-jelek kepala negara apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan."  

(Umar bin Khattab)

Begitu luar biasa saat Umar Al Faruq menjadi khalifah. Betapa derita rakyat selalu ditanggungnya. Sehingga, beliau tak rida jika dirinya kenyang sementara rakyat kelaparan. Bahkan, sudah masyhur beliau khalifah yang rajin terjun langsung ppada malam hari meninjau kondisi rakyat. Beliau tak segan memanggul sendiri bahan makanan dan memasakkannya untuk seorang ibu dan kedua anaknya yang sedang memasak batu.

Demikianlah Islam menjadikan seorang pemimpin sebagai penanggung jawab urusan rakyat. Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan pokok individu dan komunal rakyat. Khalifah bertugas memelihara urusan umat. Tak boleh seorang pun yang menderita akibat lalainya khalifah, kelak akan dimjntai pertanggungjawaban. Khalifah harus memastikan setiap individu sudah terpenuhi pangan, sandang, dan papannya dengan mekanisme tak langsung. Artinya, khalifah memastikan laki-laki yang ada di keluarga itu memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika laki-laki itu menganggur, maka khalufah akan memodalinya atau menyediakan lapangan kerja untuknya. Jika tak ada laki-laki yang mampu menanggung nafkah keluarga, maka khalifahlah yang menjamin kebutuhan keluarga tersebut. Khalifah akan membiayainya dengan menganggarkan biaya dari baitul mal, dari pos kepemikikan negara ataupun zakat yang di dalamnya ada hak orang fakir dan miskin.

Adapun kebutuhan komunal seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Maka, khalifah yang menjamin pemenuhannya dengan mengambilkan dana dari baitul mal, pos kepemilikan umum ataupun negara. Jika memang nanginya baitul mal kosong melompong, maka khalifah akan menawarkan pada kaum muslim untuk bersedekah. Jika belum mencukupi, negara akan memungut dharibah dari rakyat muslim yang kaya saja. Jika belum juga cukup, negara akan meminjam harta rakyat muslim yang kaya dengan tanpa syarat apa pun, apalagi syarat bunga. Jelas negara tak boleh berutang.

Demikianlah Islam akan megatasi problem kemiskinan dan kelaparan dengan cepat. Oleh karena itu, saatnya kaum muslim mencampakkan kapitalisme dan memperjuangkan tegaknya syariat Islam. 

Wallahu a'lam bishawab. 

Berbagi :