Kasus Covid-19 Tembus 3 Juta, Legislator PKS Minta Pemerintah Tidak Buat Kebijakan Yang Sebatas Simbolik

Jakarta, Visi Muslim- Kasus positif Covid-19 yang sudah menembus angka 3 juta kasus membuat pemerintah didesak untuk memperbaiki pola kebijakan penanganan Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menjadi salah seorang yang meminta kepada pemangku kebijakan untuk memperbaiki pola penanganan Covid-19.

Pasalnya, Mufida prihatin dengan penambahan kasus hingga tiga juta di Indonesia itu bisa dicapai hanya dalam kurun waktu satu bulan.

Menurutnya, lonjakan kasus positif yang dahsyat sejak pertengahan bulan Juni memang disebabkan masuknya virus Covid-19 varian Delta, yang tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Sementara Mufida melihat, rakyat juga sudah lelah menjalani protokol kesehatan (prokes) serta berbagai disinformasi seputar Covid-19 yang juga semakin banyak dan memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk taat mengikuti anjuran pemerintah.

"Eskalasi cepat varian Delta ini yang menyebabkan RS kewalahan. Di beberapa kabupaten/kota bahkan angka BOR mencapai 100 persen. Kita juga mencatat beberapa rekor kematian tertinggi di dunia dengan banyak kasus kematian saat Isoman yang belum pernah kita alami sebelumnya," terang Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/7).

Mufida berharap eskalasi yang cepat ini harus dikendalikan segera dengan meningkatkan testing dan tracing agar upaya pencegahan bisa lebih dilakukan secara dini. Bukan justru dikurangi testing untuk supaya terlihat angka kasus harian menurun.

"Pemerintah harus buat kebijakan dan lakukan langkah-langkah yang efektif dan terukur dalam mengendalikan penularan. Jangan lagi banyak simbolik yang hanya buang waktu dan tidak efektif," imbuhnya

Legislator Partai Keadilan Sejahtera inu juga menekankan agar sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penularan dan penyaluran bantuan sosial harus segera dilakukan pemerintah.

"Dan disampaikan agar masyarakat juga mau ikut arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan yang saat ini diperpanjang hingga 25 Juli," paparnya.

Mufida yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri meminta Presiden Joko Widodo langsung menjadi komandan penanganan Covid-19, usai PPKM Level 4 dievaluasi pada tanggal 25 Juli. Agar, kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya jauh lebih kuat dan menyeluruh.

"Jelang perpanjangan PPKM Darurat belum ada tanda penurunan. Banyak negara yang minta warga negaranya keluar dari Indonesia artinya kondisinya sudah darurat benar. Presiden harus memimpin langsung penanggulangan Covid-19 di Tanah Air," pungkasnya. [] rmol.id

Berbagi :