Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Gaji DPR Selangit, Nasib Rakyat Makin Terjepit



Oleh : Elfia Prihastuti, S.Pd (Praktisi Pendidikan)


Sebuah wawancara dengan seorang artis dan salah satu anggota DPR, Krisdayanti, terkuak satu fakta yang mencengangkan. Dalam wawancara tersebut penyanyi cantik itu secara blak-blakan mengungkapkan tentang pendapatan yang ia terimanya sebagai anggota DPR.

Hal itu ia ungkapkan dalam video bertajuk "NEKAT! KRISDAYANTI BERANI BICARA POLITIK DISINI! | AF UNCENSORED" yang ditayangkan akun YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Ia menuturkan bahwa setiap tanggal 1 ia menerima gaji sebesar 16 juta, dan tunjangan sebagai anggota dewan sejumlah 59 juta setiap tanggal 5. Uang aspirasi sebesar 450 juta. Kunjungan daerah pilihan (dapil) ia mendapatkan 140 juta sebanyak 8 kali dalam satu tahun.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpandangan, jumlah gaji yang diterima oleh anggota dewan belum sebanding dengan kinerja yang mereka hasilkan.

Jika menelisik fakta, sebenarnya pendapat Lucius Karus ada benarnya.

Pertama, hasil kerja yang dihasilkan dari kursi dewan sering kali tidak berpihak pada rakyat. Undang-undang yang dilahirkan cenderung berpihak pada kepentingan korporasi. Karena kinerja dewan tak bisa dilepaskan dari putaran kepentingan para korporasi. Omnibus Law dan UU minerba misalnya syarat oleh aroma korporasi . Padahal pendapatan yang diperoleh anggota dewan berasal dari rakyat. Seharusnya UU yang dihasilkan merupakan manifestasi dari aspirasi masyarakat.

Kedua, RUU yang disahkan menjadi UU dalam dua tahun pertama hanya 4 RUU. Karena setiap pembahasan RUU selalu berjalan alot agar kepentingan berbagai pihak dapat terakomodasi. Terutama kepentingan partai yang menjadi kendaraan anggota dewan dan para pengusaha. 

Situasi ini jelas sangat merugikan rakyat. Harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan mewakilkan aspirasinya kepada anggota dewan tidak akan pernah terwujud. Rakyat hanya dimanfaatkan suaranya untuk menghantarkan mereka ke kursi dewan. Setelah duduk, mereka pun seolah lupa dengan tugasnya sebagai wakil rakyat. 

Sejatinya kondisi ini tidaklah mengherankan. Sistem demokrasi meniscayakan segala sesuatu berorientasi pada nilai materi. Gaji se-fantastis itu tentu banyak dikejar. Tak peduli bagaimana pun caranya. Dari mulai memalsukan ijazah, pencitraan, sampai rela merogoh uang sendiri dalam jumlah yang fantastis. Tidak jarang pula mereka meminta dukungan materi pada pihak lain dengan segala konsekuensinya.

Dengan demikian, kita jumpai fakta, banyak dari mereka yang akhirnya terlilit hutang dan mengalami gangguan jiwa, ketika gagal duduk di kursi dewan. Karena dengan menjadi wakil rakyat mereka beranggapan bahwa modal yang mereka keluarkan akan kembali. Belum lagi peluang korupsi yang besar. Semakin memudahkan bagi mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

Demikianlah, sistem demokrasi selalu berjalan bagai mata rantai setan yang tidak mudah putus. Bekerja untuk kepentingan rakyat hanya isapan jempol belaka. Hal ini tidak hanya terjadi di badan legislatif, namun juga pada ekskutif dan yudikatif. Tidak ada yang bisa diharapkan dari sistem ini.

Situasi ini tentu berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam melahirkan pemimpin yang amanah. Mereka bekerja dengan ketakwaan untuk mendapatkan ridho Allah. Mereka hanya berharap pahala, bukan materi.

Oleh karena itu, mereka bekerja untuk kepentingan rakyat sesuai dengan amanah yang dibebankan kepada mereka.

Rasulullah bersabda:

"Siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga.” (HR Bukhari dan Muslim).

Sedangkan sistem penggajian dalam sistem Islam, para penguasa tidak mendapatkan gaji, melainkan santunan untuk kebutuhan mereka. Oleh karena itu dalam sistem khilafah, tidak ada istilah berburu jabatan untuk mengumpulkan keping-keping emas. Mereka tidak akan menerima amanah jika merasa tidak mampu memikulnya.

Masihkah berharap pada sistem demokrasi yang tida berpihak pada rakyat? Seharusnya tak ada alasan untuk berpangku tangan untuk menghilangkan penderitaan umat dengan cara memperjuangkan sistem Islam tegak kembali. Sebab itulah jalan satu-satunya untuk terlepas dari segala belenggu kedzaliman.


Wallahu a'lam bishawab 

Posting Komentar untuk "Gaji DPR Selangit, Nasib Rakyat Makin Terjepit"