Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kiblat Ekonomi Syariat, Jangan Hanya Kapitalisasi




Oleh : Sari Chanifatun (Sahabat Visi Muslim Media)


Sebagai Pimpinan tertinggi di negara ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Indonesia menjadi aktor utama sektor ekonomi syariah dan industri halal dunia. Pemerintah mendorong Indonesia menjadi sentral ekonomi Syariah karena potensi jumlah penduduk muslimnya dan produk industri Syariah yg dimiliki.

"Indonesia harus menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia," kata Jokowi dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional dan Peluncuran Logo Baru Masyarakat Ekonomi Syariah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Tercatat pada data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, ekonomi syariah RI mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Di tahun 2018 Indonesia berada di peringkat 10 besar dunia. Lalu angka itu naik pesat di tahun berikutnya hingga di tahun 2020 capaian itu kembali mengalami peningkatan dimana ekonomi syariah RI menempati urutan peringkat 4 dunia.

Jokowi terus berharap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di tanah air.

Selain berfungsi sebagai jembatan bagi seluruh pemangku kepentingan, ekonomi syariah mampu membangun interaksi seluruh komponen ekonomi syariah yang inklusif, menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah yang membumi dan menyentuh ekonomi umat secara langsung. 

Untuk itu Jokowi mendorong munculnya lebih banyak wirausahawan dari kalangan santri dan lulusan pondok pesantren.

Santri diharapkan tidak lagi sebagai pencari kerja, tapi bisa menciptakan kesempatan kerja bagi banyak orang.

Terkait hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema, mulai dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), kredit usaha rakyat (KUR), hingga Bank Wakaf Mikro. Dan berharap pesantren dan para santrinya bisa memanfaatkan program pembiayaan tersebut dengan baik dan memperkuat ekonomi umat (Kompas.com)

Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan juga Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajak semua pihak bergotong royong untuk mendukung industri syariah dalam negeri. 

Karena penduduk muslim dewasa Indonesia pada 2025 merupakan potensi besar bagi institusi penyedia syariah mengingat industri halal terus berkembang dan menyesuaikan dengan masyarakat, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim(REPUBLIKA.CO.ID)

"Kini kita sudah memiliki BSI yang masuk tujuh bank terbesar di Indonesia yang modern, berdaya saing global, serta mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan," ujar Erick saat Halal Trade Forum di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Di saat sebuah negara belum atau tidak berdasarkan syariah, kebijakan seperti ini dimungkinkan lahir dari cara pandang kapitalistik. Mengapa? Karena negara hanya melihat peluang keuntungan dari sektor ini. 

Dengan mayoritas penduduk muslim semestinya pemerintah tidak ragu lagi mengimplementasi secara menyeluruh syariat Islam bukan hanya pada sistem ekonomi Islam saja.

Hal sebaliknya, rakyat yang mayoritas beragama Islam bukan hanya lingkup santri, seharusnya mampu menerapkan sistem Islam secara menyeluruh pula.

Dengan itu maka Allah turunkan berkah, negara dan rakyat mendapat maslahat (keuntungan, kesejahteraan) dan insyaa Allah akan menjadi gravitasi/kiblat ekonomi global.

Ketaatan menjalankan syariah Islam secara menyeluruh bukan hanya milik kalangan santri tapi seharusnya menjadi milik semua kalangan, baik pemimpin maupun rakyatnya yang beragama Islam. 

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" (QS. Al Maidah [5]: 50)

Umat muslim pun seharusnya sadar untuk bisa keluar dari target kapitalisme, kembali pada ketaatan dan negara menjamin ketaatan rakyatnya. Dalam Al Qur'an Allah telah kabarkan melalui firman Nya, hendaklah setiap orang mengubah dirinya yaitu dengan mengubah aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalahnya. 

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’du [13] : 11)

Dalam penafsirannya, Muhammad Haqqi pada firman Allâh,

 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Katakanlah, “Wahai Rabb Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Ali ‘Imrân[3]:26) 

Dijelaskan oleh beliau kandungan ayat ini adalah “Jika kalian adalah orang-orang yang taat dan patuh niscaya Allâh Azza wa Jalla akan menjadikan orang yang penuh kasih sayang sebagai pemimpin kalian. Namun jika kalian pelaku kemaksiatan, niscaya Allâh akan menjadi orang jahat sebagai penguasa kalian.”


Wallahu a'lam bishshowwab 

Posting Komentar untuk "Kiblat Ekonomi Syariat, Jangan Hanya Kapitalisasi"