Presiden PKS: Pejabat Jangan Jadi Penyambung Lidah Konglomerat!

Jakarta, Visi Muslim- Dalam refleksinya di tahun 2021, Presiden PKS secara tegas menyatakan jika partainya akan etap berjuang bersama rakyat.

Pada bulan Oktober-November 2021, setidak-tidaknya ada dua keputusan penting yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah Keputusan terkait UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Kemudian keputusan yang kedua adalah Keputusan tentang UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, di mana MK memerintahkan pemerintah melakukan perbaikan lantaran dinayatakan inskonstitusional bersyarat.

Dari dua kebijakan itu, Mahkamah Konstitusi telah mengoreksi aspek materil dari UU 1/2020 terkait hak kekebalan hukum penyelenggara negara selama pandemi.

Lalu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat karena secara formil UU Cipta Kerja dipaksakan, melanggar prinsip negara hukum dan menabrak nilai-nilai demokrasi.

“Sikap PKS sejalan dan seirama dengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini membuktikan bahwa konsistensi perjuangan PKS DI DPR RI bersama seluruh elemen masyarakat sipil telah berhasil memperoleh momentum kemenangan secara sah dan konstitusional,” ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube PKS TV pada Kamis malam (30/12).

Dua keputusan MK tersebut, kata Syaikhu, seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi Pemerintah.

Di masa mendatang, dalam setiap penyusunan Rancangan UU sudah seharusnya Pemerintah mendengarkan tuntutan dan harapan masyarakat. Pemerintah dan DPR RI seharusnya merangkul harapan rakyat.

“Jangan atas nama investasi asing, hak-hak para pekerja lokal justru dikorbankan. Jangan atas nama kemudahan izin berusaha, masa depan ekosistem lingkungan hidup dipertaruhkan,” tegas Syaikhu.

Sebab, kata Syaikhu, sejatinya seorang Presiden, Wakil Presiden dan setiap anggota Parlemen dipilih dan diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi penyambung lidah rakyat.

“Bukan justru menjadi penyambung lidah konglomerat. Pemimpin dan Wakil Rakyat itu disumpah untuk taat dan patuh kepada konstitusi bukan kepada oligarki,” pungkasnya. (sb)

Berbagi :