Korbankan Generasi, Buah Kebijakan Ambigu PTM

Oleh: Khaulah (Aktivis BMI Kota Kupang)

Sudah menjadi rahasia umum, bahwasanya tatkala isi kepala manusia entah satu atau beberapa orang dijadikan aturan bagi khalayak, tak ada kedamaian yang dilahirkan. Ya, yang muncul hanyalah perbedaan, perselisihan, pertentangan, berbuntut melahirkan kesengsaraan bagi umat manusia.

Tak bisa dipungkiri, seperti itulah kehidupan kita hari ini. Tatkala aturan Sang Pengatur dihempas, diambil aturan buatan manusia. Maka, alih-alih menyolusi justru bertambah runyam, melahirkan masalah-masalah baru yang pada nyatanya tak bisa diselesaikan juga.

Diketahui, beberapa pekan terakhir, kasus Covid-19 mengalami lonjakan. Tentu saja hal ini berimbas pada dunia pendidikan, yang baru sebulan lebih menjalani Pendidikan Tatap Muka (PTM) 100 persen (Yogya.inews.id, 06 Februari 2022). Pro-kontra pasti setia bergulir, mengiringi kebijakan yang (akan) lahir, tetapi pada akhirnya dari penguasa-lah kebijakan mana yang akan diterapkan.

Mengingat betapa riskan apabila membiarkan PTM 100 persen berjalan di tengah lonjakan kasus ini, ada usulan dari Gubernur Anies Baswedan untuk menghentikan PTM 100 persen. Tetapi, Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut menegaskan bahwa pemerintah daerah harusnya memaksimalkan penerapan PTM terbatas. Menurutnya, sektor pendidikan harus diperlakukan setara dengan sektor-sektor lainnya, yang senantiasa beroperasi di tengah pandemi (news.detik.com, 07 Februari 2022).

Sesjen Kemendikbudristek, Suharti menegaskan bahwasanya aturan PTM terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB 4 Menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Hal ini berbeda dengan sektor lainnya. Maka, dari sini bisa digarisbawahi bahwa entah PTM 100 persen atau 50 persen, pemerintah tetap menghendaki agar tetap ketat terhadap prokes.

Jika sudah seperti ini, tak heran apabila ada orang tua dan guru yang menginginkan agar tetap diterapkannya PTM 100 persen. Alasannya, jika PTM 50 persen berjalan tetapi tidak maksimal, lebih baik PTM 100 persen dengan prokes lebih ketat. Lebih lanjut, orang tua juga merasa terbebani karena tak semuanya memiliki waktu luang. Selain itu, untuk sekolah, tentu akan sangat repot mengatur teknis pelaksanaannya.

Menanggapi desakan seperti ini, Kemendikbud memberi pilihan pada orang tua, apakah anaknya mengikuti PTM terbatas, atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan seperti ini justru membingungkan, sebab membuat standar pembelajaran tidak terkontrol karena setiap orang bisa menetapkan sesuai pertimbangan sendiri.

Kebijakan pemerintah yang bertendensi ambigu memang setia ada di sistem hari ini. Hal ini boleh jadi disebabkan kurang matangnya memikirkan konsekuensi dan risiko yang harus dihadapi. Bisa juga karena asal membuat kebijakan. Dan bisa juga karena bukan kemaslahatan rakyat yang menduduki prioritas utama pemerintah. Karena jika "iya", pemerintah pasti teguh pendirian, menomorsatukan rakyat.

Pemerintah di sistem sekuler kapitalisme memang selalu seperti ini. Ambiguitas dalam kebijakan, standar ganda, paradoks serta inkonsisten. Betul, bukan kali ini saja. Pada awal-awal pandemi, di tengah lonjakan kasus Covid-19, pemerintah pernah melarang mudik tetapi justru membuka keran pariwisata.

Baru-baru ini juga seperti itu, tatkala varian Omicron melonjak di berbagai negara pemerintah justru mengatakan sudah siap menghadapi omicron dengan mengandalkan obat-obatan dan ketersediaan rumah sakit. Menegaskan juga ke rakyat agar tetap taat prokes. Parahnya, di sisi lain pemerintah tetap membuka pintu keluar masuk dari dan ke luar negeri, bahkan ke negara yang lonjakan varian omicron-nya tinggi.

Dalam mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19, pemerintah cenderung tarik ulur bak bermain layangan. Pemerintah berusaha mencapai keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi, dengan ekonomi dinomor-satukan. Padahal, ketika aspek kesehatan sudah tertangani dengan baik, ekonomi bisa lebih pulih. Tetapi, apabila condong pada ekonomi, maka kesehatan pasti akan ambruk, berbuntuk pada ambruknya ekonomi.

Begitulah pemerintah di sistem kapitalisme hari ini. Berada di tampuk kekuasaan tak menjadikan mereka bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya entah dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya pun melindunginya. Padahal jelas dalam sabda Rasulullah saw. bahwasanya pemimpin adalah pelindung rakyat.

Mereka bahkan membiarkan rakyat menjerit akibat naiknya harga beberapa kebutuhan pokok di tengah pandemi. Padahal rakyat sementara berjuang agar bisa bertahan hidup di tengah gempuran Covid-19. Mereka dengan tega berkontestasi untuk pilpres di tengah kondisi rakyat yang sekarat.

Pemerintah akan selalu seperti ini apabila masih berada di bawah kungkungan sistem kapitalisme. Padahal terkait kebijakan ambigu pemerintah, terkhusus PTM justru mengorbankan generasi. Apalagi, tak semua sekolah yang menjalankan PTM terbatas memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai. Selain itu, ada kemungkinan besar peserta didik tak menjalankan sesuai prosedur yang ada. Bukankah masyarakat selama ini pun begitu?

Penting ditegaskan, hal ini terjadi karena kita masih berada di bawah naungan sistem buatan manusia. Penguasa menjalankan roda kekuasaan dengan aturan buah tangan manusia, yang lemah, terbatas dan serba kurang. Untuk mengakhirinya, tentu saja dengan menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Islam harusnya diterapkan secara sempurna dalam setiap sudut kehidupan. Maka, bukankah sewajibnya kita ikut serta dalam perjuangan ini?

Wallahu a'lam bishshawab. 

Berbagi :