Harga LPG yang Melambung Tinggi
Penderitaan rakyat sepertinya tidak pernah ada kata selesai. Setelah sejumlah masalah ekonomi yang belum tuntas seperti kelangkaan minyak goreng, kini rakyat harus bersiap-siap menghadapi harga LPG yang melambung naik.
Pemerintah melalui Pertamina menaikkan harga LPG non subsidi dengan alasan menyesuaikan dengan harga industri, kenaikan harga energi internasional dan perkembangan global.
Dilansir dari CNBC Indonesia (Jumat, 04/03/2022) Presiden Jokowi telah mawanti-wanti bakal terjadi kenaikan harga barang seiring dengan ketidakpastian ekonomi global, termasuk LPG di dalamnya.
Harga LPG yang mengikuti kenaikan harga global merupakan efek dari liberalisasi sektor migas. Negara telah menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada asing dan aseng sehingga keuntungan terbesar aset-aset sumber daya alam dinikmati oleh asing dan aseng.
Rakyat tidak bisa menikmati pemanfaatan sumber daya alam dengan murah dan gratis termasuk di dalamnya LPG, karena bahan bakunya telah dikelola oleh pihak swasta.
Pemerintah sendiri malalui Pertamina juga berusaha meyakinkan bahwa kebijakan kenaikan LPG non subsidi ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, karena secara keseluruhan pengguna LPG non subsidi hanya berada di kisaran 7 persen, sedang sisanya sebanyak 93 persen menggunakan LPG gas melon bersubsidi.
Akan tetapi, alasan dari pemerintah tersebut tidak di dukung oleh fakta di lapangan, karena gas bersubsidi dijual bebas di pasaran sehingga bisa dimanfaatkan oleh mereka yang seharusnya tidak terkategori pengguna atau pengambil manfaat gas melon bersubsidi. Hal tersebut juga menandakan lemahnya kontrol masyarakat atas distribusi gas melon bersubsidi.
Sementara itu situasi dunia yang tidak menentu terutama dipicu oleh invasi Rusia atas Ukraina disebut-sebut akan menyebabkan kenaikan harga internasional LPG yang tak terkendali sehingga makin hari rakyat harus siap-siap dengan kenaikan harga yang kian terus meningkat pesat.
Sederet permasalahan LPG tersebut memang dipengaruhi oleh kepemimpinan yang sekuler dan liberalis. Sehingga mengharuskan terjadinya liberalisasi sumber daya alam termasuk migas.
Dalam kepemimpinan sekuler dan liberalis, kedekatan penguasa terhadap pengusaha itu lebih dekat jika dibandingkan dengan kedekatan rakyatnya.
Padahal justru sumber-sumber kekayaan itu milik rakyat, akan tetapi rakyat justru tercekik oleh kebutuhan yang seharusnya.
Kondisi tersebut jelas sangat berbeda jika yang diterapkan adalah kepempinan Islam. Negara wajib memenuhi kebutuhan ekonomi rakyatnya. Termasuk di dalamnya LPG. Merupakan hak rakyat untuk mendapatkan harga murah bahkan gratis.
Sumber daya alam dalam kepemimpinan Islam adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara dan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Sumber daya alam yang merupakan milik umum, haram menurut ketentuan syariat di kelola oleh pihak swasta, baik itu swasta dalam negeri maupun asing dan aseng karena akan menyebabkan ketergantungan yang bisa menggangu kedaulatan negara.
Dari aspek pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya alam, bisa diambilkan dari Baitulmal. Negara akan menjamin seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamya LPG yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Sehingga rakyat mendapatkan haknya untuk memperoleh LPG dengan harga murah bahkan gratis. Wallahu a'lam! [vm]
Posting Komentar untuk " Harga LPG yang Melambung Tinggi"