Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Afirmasi Keturunan PKI Jadi Anggota TNI, Upaya Moderasi Komunisme?





Oleh: Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP)


Panglima TNI, Jenderal Andhika Perkasa menyatakan afirmasinya bagi keturunan PKI untuk bisa ikut rekrutmen anggota TNI (31/3). Menurutnya, TAP MPRS No 25 Tahun 1996 hanya melarang penyebaran paham Komunisme, Leninisme dan Marxisme. Termasuk larangan terhadap organisasi PKI dan kegiatannya. Jadi tidak ada larangan bagi keturunan PKI ataupun underbownya, imbuhnya. Bahkan Jenderal Andhika Perkasa menegaskan bahwa harus ada undang-undangnya bila ingin melarang keturunan dan atau underbow PKI menjadi bagian dari TNI.

Sesungguhnya PKI telah menorehkan sejarah kelam di Indonesia. PKI berusaha mengganti dasar negara dari Pancasila menjadi Komunisme. Dengan kata lain, PKI mau mengubah Indonesia dari negeri yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi negeri yang atheis. Tentunya sepak terjang PKI sedemikian tidak bisa ditolelir.

Di samping itu jelas bertentangan dengan sila ke-1 Pancasila serta UUD 1945. Jadi TAP MPRS No 25 Tahun 1966 sebenarnya membawa pesan agar paham Komunisme, Leninisme, dan Marxisme tidak boleh hidup di negeri ini. Jika di masa lalu, aktornya itu PKI. Sedangkan di masa sekarang dan yang akan datang, tentunya yang berpotensi besar menjadi penerus track record PKI adalah dari keturunan eks-PKI.

Memang sudah sekitar 50 tahun lebih kejadian G 30S PKI berlalu, anak keturunan mereka pun sudah memasuki generasi ketiga. Artinya bisa jadi dari mereka terdapat orang-orang yang tidak tahu menahu mengenai peristiwa kelam tersebut. Atas alasan demikian, ada dorongan dari sejumlah pihak yang mendorong pemerintah melakukan rehabilitasi terhadap keturunan PKI. Bahkan ada desakan agar pemerintah minta maaf kepada keluarga keturunan PKI. Seolah-olah mereka adalah korban. Ini merupakan tahapan pertama dalam upaya moderasi Komunisme.

Pada tahapan berikutnya, ada upaya menafsirkan Pancasila dengan pola berpikir ala Marhaenisme Sukarno. Jika tidak suka dengan Pancasila, bisa diperas menjadi trisila hingga ekasila, yakni gotong royong. Hal demikian bisa kita dapatkan dalam RUU HIP (RUU Haluan Ideologi Pancasila). Aroma kebangkitan Komunisme dalam balutan pancasila begitu kental. Komunisme dipoles dengan wajah ramah ala pancasila. 

Meskipun RUU HIP ini sempat ditolak secara besar-besaran, pengaruh dari aroma Komunisme terasa dalam kehidupan berbangsa bernegara. Adanya kriminalisasi terhadap ulama, ustadz dan aktifis Islam, termasuk terhadap ajaran Islam. Apalagi tatkala terdapat suara-suara kritis terkait hubungan Indonesia-China, belenggu UU ITE siap memasung.

Indikasi lainnya semakin menguatnya hubungan Indonesia-China baik melalui OBOR dan ataupun konflik Natuna. Indonesia seolah tidak memiliki kedaulatan di wilayah perairannya.

Moderasi Komunisme pada puncaknya adalah keputusan yang diambil oleh Jenderal Andhika Perkasa. Keturunan PKI diperbolehkan untuk ikut dalam rekrutmen anggota TNI.

Keberadaan TNI sebagai kekuatan militer dalam menjaga kedaulatan negara, menduduki posisi strategis sebagai sanadatul hukmi (sandaran kekuasaan). Tatkala kekuasaan ditinggalkan oleh kekuatan militer, akan jadi sulit mempertahankan kedaulatan wilayah dan ideologinya. Walhasil keputusan Panglima TNI merupakan keputusan yang kebablasan.

Berikutnya yang harus digarisbawahi adalah sebuah ideologi tidak akan pernah mati. Ideologi Komunisme akan menjadi bahaya laten yang setiap saat bisa menjelma menjadi kekuatan yang sulit untuk ditanggulangi. Dalam posisi demikian, harusnya negara waspada dan tidak bermain api. Apakah ada jaminan tatkala keturunan PKI menjadi anggota TNI, lantas kejadian pemberontakan PKI tidak akan terulang lagi dengan bentuk yang berbeda?!

Bukankah di masa Orla, PKI menyusup ke tubuh TNI? Kemudian mereka merekrut dan menghasud anggota TNI lainnya untuk melakukan kudeta Komunisme. Pasukan satuan TNI AD Cakrabirawa yang melakukan penculikan terhadap ketujuh jenderal AD dalam peristiwa G30S PKI.

Jadi sangat aneh penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Ideologi Komunisme, Leninisme dan Marxisme yang atheis dengan sejarah pembantaiannya di dunia termasuk di Indonesia, berusaha untuk ditampilkan dengan wajah yang humanis. Upaya moderasi Komunisme diarahkan agar rakyat Indonesia tidak lagi keberatan dengan adanya ideologi Komunisme sebagai bagian dari hak asasi setiap warga negara. 

Sementara itu, Islam sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini berusaha terus menerus dibonsai. Program Moderasi Islam dengan alibi inklusif sejatinya adalah upaya untuk mengacak-acak ajaran Islam. islam berusaha untuk ditundukkan agar berdamai dengan sekulerisme. Padahal segala ketimpangan dan krisis saat ini bukan disebabkan oleh Islam.

Yang terakhir, memang kehidupan masyarakat itu plural. Bahkan di masa keKhilafahan, masyarakat itu sangat majemuk. Ada muslim, kristiani, majusi, Yahudi, kaum pagan termasuk mereka yang atheis. Hanya saja dalam pengaturan kemiliteran negara terdapat 2 mekanisme. Ada militer Al-Jail dan militer al-Ghazi. Militer al-Jail merupakan militer yang direkrut secara reguler oleh negara. Adapun militer al-Ghazi merupakan sukarelawan dari penduduk yang laki-laki. Pasukan al-Ghazi ini tidak digaji melainkan mendapat bagian dari rampasan perang. Hal ini tatkala al-Ghazinya adalah muslim. Sedangkan bila al-Ghazi itu dari non muslim bahkan dari pagan maupun atheis, maka terdapat 2 ketentuan berikut ini. 

Pertama, karena mereka tidak wajib berjihad, maka mereka ketika ikut terjun dalam barisan pasukan Islam, mereka berhak mendapatkan upah sepadan dengan tenaga dan sumber daya yang dikeluarkannya. 

Kedua, ada batasan dari hadits Nabi yang melarang kaum muslimin meminta api dari kaum musyrik. Jadi tatkala kaum musyrik itu ikut berperang bersama pasukan Islam, mereka tidak boleh mengatasnamakan institusi tertentu. Alasannya kedaulatan dalam kekuasaan keKhilafahan adalah milik kaum muslimin. Tidak boleh ada panji dan bendera kekufuran yang berkibar di dalam kehidupan yang islami. 

Demikianlah pengaturan kekuatan militer dalam Islam. Dengan pengaturan tersebut, kedaulatan negara dengan Islam sebagai asas dan rule kehidupannya tetap alan terjaga dari semua bentuk rongrongan. 


#02 April 2022 

Posting Komentar untuk "Afirmasi Keturunan PKI Jadi Anggota TNI, Upaya Moderasi Komunisme? "