Dinasti Politik, Lagi?

 

Oleh: Tati Sunarti, S.S

Dikutip dari kompas.com (28/04/2022), KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ade Yasin dan tiga anak buahnya. Ade Yasin merupakan Bupati Kabupaten Bogor. 

Keempat orang tersebut diduga melakukan aksi suap terhadap empat orang BPK perwakilan Jawa Barat demi mendapat predikat opini WTP pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021.

Ade Yasin memulai karir politiknya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP)pada Tahun 2008. Bupati Kabupaten Bogor ini mengikuti jejak sang Kakak, Rachmat Yasin, yang sudah terlebih dahulu berkarir di kancah Politik daerah. 

Namun, sayangnya jejak Politik Rachmat Yasin pun sama-sama tersandung kasus korupsi ketika menjabat sebagai Kerala Daerah. Rachmat terbukti melakukan suap tukar-menukar kawasan hutan PT. Bukit Jonggol Asri, dengan vonis 5 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, ditambah dengan denda sebesar Rp300 juta. 

Tidak hanya itu, Kakak dark Ade Yasin tersebut terbukti melakukan gratifikasi untuk kepentingan Pemilu Tahun 2013 lalu. 

Demikianlah, demokrasi menjadi lahan subur bagi dinasti Politik siapa pun. Hingga, 8 orang termasuk Ade Yasin saat telah di tetapkan sebagai tersangka. 

Wawan Here Wiyatmiko, Peneliti Transparency International Indonesia, memberikan respon atas kasus ini. Menurutnya, dinasti Politik akan senantiasa berkaitan erat dengan biaya kontestasi politik. Mama, tidak heran jika dinasti Politik pun membuka peluang untuk korupsi. 

Masih segar dalam ingatan, Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana terjerat kasus yang sama. Wali Kota Cimahi pun, Atty Suharti dan suaminya terciduk atas laporan tidak pidana korupsi (tirto.id, 28/04/2022).

Wawan pun menambahkan bahwa KPK sejak di bawah kepemimpinan Firli Bahuri nampak semakin melemah. KPK bahkan hanya mengungkap kasus korupsi di tingkat daerah. Kinerjanya saat ini tidak sampai menyentuh tindakan korupsi yang lebih besar. 

Biaya Politik dalam demokrasi memang tidak murah. Kondisi hal ini meniscayakan para politikus mencari para pemilik modal (kapitalis) untuk menyokongnya. 

Sehingga pada saat berhasil menjabat, para pejabat akan berupaya untuk "mengembalikan modal" yang sudah terkuras sebelumnya. Entan dengan memuluskan perizinan usaha pe modal, atau dengan money laundry (pencucian uang). 

Wawan menuturkan bahwa teramat sulit untuk membersihkan praktik Politik dinasti. Hal ini karena terdapat Undang-Undang hak memilih dan dipilih. Jadi, siapapun selalu tetap berpeluang untuk menjabat. 

Selama underline system yang digunakan dalam negara ini ada lah Kapitalisme-demokrasi, maka selama itu pula lingkaran setan itu akan tetap ada. 

Bagaimana Islam memandang hal ini? 

Islam merupakan ideologi yang memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan. Baik kehidupan individu, masyarakat, dan negara. 

Islam memiliki syari'at berkaitan dengan sistem pemerintahan. Islam menata empat tingkat penguasa yaitu Kepala Negara (Khalifah), Pembantu Khalifah dalam urusan pemerintahan (MuawinTafwidh), Wali, dan Amil. 

Kepala negara di dalam Islam dipilih dan diangkat oleh ummat berdasarkan syarat in'iqod. Syarat yang mengikat dan menjadi kriteria calon pemimpin. Semua calon dipilih berdasarkan ketakwaannya. Inilah yang menutup celah penguasa untuk berbuat dzalim dan korup. 

Sedangkan, tiga yang lainnya diangkat oleh Khalifah dengan syarat yang serupa. Dalam pengangkatannya tidak akan ada istilah biaya politik yang tinggi. Karena seluruh penguasa dipilih atas dasar takwa.

Islam menekankan ketakwaan untuk memastikan bahwa rasa takut akan Allah lebih besar. Penguasa dalam era Islam pun memahami bahwa jabatan adalah amanah dan kelak akan diminta per tanggung jawabannya.

Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Wallahu'alam 

Berbagi :