Mahalnya Transportasi Bukti Abainya Rezim

Oleh: Aning Juningsih (Sahabat Visi Muslim Media)

Mudik Lebaran telah menjadi budaya di negeri ini. Lebaran adalah momen penting bersilaturahim dengan keluarga dan sanak saudara. Tak heran jika ribuan orang berbondong-bondong mudik ke kampung halaman.

Direktur Angkutan dan Multimoda memprediksikan total penumpang tahun ini mencapai 26.112.162 orang. Kondisi ini jelas membutuhkan fokus pemerintah dalam mengatur transportasi arus mudik plus baliknya.

Setiap tahun mudik diliputi problem macet, angka kecelakaan, serta mahalnya tiket transportasi yang harus senantiasa diperbaiki mekanismenya. Menyediakan fasilitas transportasi murah dan nyaman, termasuk tugas penting negara sebagai pihak pengatur urusan umat.

Tujuannya, silaturahim dan berkumpul sanak saudara di kampung halaman. Menyenangkan memang. Mereka melakukan perjalanan menggunakan berbagai moda tranportasi, baik darat, laut dan udara.

Sayang setiap tahun, mudik selalu meninggalkan cerita yang memprihatinkan. Apa itu? Musibah kecelakaan. Tragedi brexit tahun 2016 dan KM Sinar Bangun tahun 2018 hanyalah puncak gunung es kelabunya transportasi lebaran.

Selain mahal, transportasi lebaran juga selalu jauh dari sebutan aman, manusiawi dan rasa nyaman bagi setiap orang. Karenanya angka kecelakaan dari tahun ke tahun selalu saja tinggi, ratusan jiwa melayang sia-sia.

Inilah buah liberalisasi transportasi publik yang berlangsung di tangan rezim neolib, khususnya transportasi lebaran. Yakni, ketika rezim hadir sebagai pelaksana sistem kehidupan sekuler, khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme.

Akibatnya sangat fatal, alih-alih melayani, rezim berkuasai justru menfasilitasi korporasi dan negara kafir penjajah menjadikan publik sebagai objek eksploitasi bisnis dan berbagai kepentingan politik mereka. Tampak dari mahalnya berbagai tarif yang harus dibayar.

Tidak saja mahal, jalan-jalan raya berbayar yang dibangun tidaklah didesain untuk memenuhi hajat hidup publik, termasuk hajat publik terhadap infrastruktur jalan raya saat liburan lebaran dengan peningkatan signifikan volume kendaraan.

Akibat macet parah di sejumlah titik hingga puluhan kilometer dan puluhan jam harus ditanggung masyarakat. Penderitaan yang mereka alami sungguh luar biasa, mulai dari kepanasan berjam-jam, tidak ada fasilitas istirahat hingga buruknya fasilitas toliet.

Inilah fakta transportasi publik era rezim neoliberal, yang tunduk pada agenda hegemoni globalisasi liberalisasi.

Perannya sebagai regulator membuat nasib jutaan pemudik dalam undian nafsu serakah kaum kapitalis. Yang tersisa hanyalah derita tahunan bagi jutaan orang. Sungguh, liberalisasi transportasi publik telah berakibat fasad yang harus segera diakhiri.

Islam Solusi Pasti Masalah Transportasi

Islam merupakan agama yang sempurna. Segala pengaturan kehidupan ada mekanismenya, termasuk tata kelola infrastruktur dan moda transportasi. Tata kelola itu tidak hanya berlaku pada momen mudik Lebaran, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari.

Berkenaan dengan hal ini, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh negara.

Pertama, Khilafah wajib menyediakan moda transportasi publik yang berkualitas, layak, dan memadai. Selain itu, Khilafah juga perlu menyiapkan secara optimal seluruh infrastruktur, termasuk jalan umum dan jembatan penghubung antarkota, serta memfasilitasi warga dengan bahan bakar yang terjangkau.

Menjadi catatan tersendiri bahwa dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), transportasi publik memang tidak mesti gratis. Bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat saja sudah cukup. Hanya saja, jika negara mampu menggratiskan, ini akan lebih baik lagi.

Kedua, Khilafah memberi pelayanan menyeluruh dalam ruang lingkup pemenuhan kebutuhan dasar (asasi), tetapi tidak mencakup kebutuhan mewah (sekunder/tersier). Artinya, negara berkewajiban menyediakan sarana transportasi publik dalam jumlah memadai, armada yang terawat dan performa baik, jangkauan rute luas, serta tempat duduk dan pendinginan udara yang representatif.

Selain itu, negara akan memperhatikan jadwal keberangkatan yang tepat waktu, pengemudi yang kompeten dan mampu berkendara dengan selamat, serta tarif yang tidak memberatkan bagi semua kalangan. Itu pun hanya untuk transportasi komuter dalam kota karena aktivitas utama manusia sehari-hari biasanya berpusat di kota yang sama. Adapun kebutuhan untuk fasilitas mewah, sifatnya opsional.

Ketiga, Khilafah wajib menetapkan tata kelola transportasi publik yang menghalangi peran swasta mengendalikan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Tata kelola ini bisa dalam bentuk BUMN yang bertujuan mendapat keuntungan. Artinya, kalaupun negara mengambil keuntungan dari sektor yang dibisniskan kepada masyarakat, yakni sektor industri jasa dan konsumer, maka semua keuntungan itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain.

Keberadaan BUMN pada industri jasa dan konsumer ini dapat membantu mencegah adanya praktik kartel oleh swasta sehingga pelayanan BUMN tersebut pun wajib bagus. Mekanisme pasar bebas yang ditunjang oleh pelayanan prima ini bertujuan mendapatkan pasar yang cukup untuk menjamin kestabilan perusahaan.

Selanjutnya, penghasilan dari BUMN akan masuk kas negara sebagai bagian dari kepemilikan negara. Adapun peran swasta hanya sebatas pemberi penawaran khusus dengan biaya khusus pula kepada masyarakat yang memiliki kelebihan harta, bukan sebagai pengendali pemenuhan hajat publik sebagaimana dalam konstelasi ekonomi kapitalisme hari ini.

Keseluruhan prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian integral yang menyatu dengan sistem kehidupan Islam, hanya compatible (serasi) dengan sistem kehidupan Islam.

Karenanya, kembalinya kehidupan Islam, khilafah Islam merupakan kunci solusi persoalan liberalisasi transportasi publik dan berbagai agenda hegemoni lainnya.

Bahkan kembalinya Khilafah merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa ini. Tidak saja untuk mudik lebaran yang aman, manusiawi, dan nyaman lagi percuma-cuma bagi setiap orang lebih dari pada itu, Khilafah adalah ajaran Islam yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada kita semua. 

Wallahu A’lam Bissawab. 

Berbagi :