Arim Nasim: Dibukanya Izin Ekspor Pasir Laut Dinilai Untungkan Kapitalis

Ilustrasi Pasir Laut

VisiMuslim - Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengizinkan kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang dinilai menguntungkan kapitalis.

“Yang diuntungkan jelas para kapitalis atau para pengusaha eksportir pasir laut tersebut dan negara yang mengimpornya di antaranya Singapura,” tutur Pakar Ekonomi Dr. Arim Nasim kepada Mediaumat.id, Kamis (1/6/2023).

Ia beralasan karena para kapitalislah yang akan menikmati keuntungan dari izin ekspor ini. “Para pengusaha akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut, sementara Singapura mendapatkan keuntungan, karena dengan pasir tersebut bisa melakukan reklamasi pantai sehingga luas daratan bertambah dan sekaligus juga akan menambah luas batas wilayah lautnya,” ujarnya.

Sebaliknya, kata Arim, yang dirugikan tentu rakyat dan negara. Rakyat terutama nelayan akan dirugikan karena eksploitasi pasir laut dipastikan akan merusak lingkungan dan ekosistem pesisir.

“Salah satunya kesulitan untuk mendapatkan ikan yang biasa mereka dapatkan dengan mudah, mereka berarti harus cari ikan lebih jauh dari batas pantai karena lokasinya digunakan untuk penambangan pasir tersebut,” ungkapnya.

Sementara negara, lanjutnya, dirugikan karena pendapatan pajak yang didapatkan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan bisa juga negara dirugikan dengan berkurangnya wilayah laut karena dicaplok negara tetangga misalnya Singapura.

“Walaupun ada syarat-syarat dalam penambangan pasir agar memperhatikan lingkungan tapi akan sangat mudah dilanggar melalui kolusi dan korupsi antara pengusaha dan pejabat yang bermental korup,” katanya.

“Kasus kerusakan akibat tambang batubara yang terjadi di Kalimantan dan pulau lain menjadi bukti negara selalu dirugikan karena kerusakan lingkungan,” tambahnya.

Hal ini terjadi, menurutnya, karena Jokowi itu jadi presiden diangkat dan dibiayai oleh para oligarki. Jadi, setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti selalu menguntungkan para kapitalis, karena oligarki dan kapitalis yang sebenarnya menjadi penguasa.

“Sementara Jokowi dan rezimnya hanya antek-antek para kapitalis yang menjual NKRI ini untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya,” pungkasnya. []

Sumber : MU

Berbagi :