FKSU: Konflik Agraria Rempang Bentuk Perampasan Tanah Rakyat

Aksi Aliansi Umat Islam Peduli Rempang di Sulsel (27/9) [Istimewa]

VisiMuslim - Agung Wisnuwardana mewakili Forum Kajian Strategis Umat (FKSU) menegaskan bahwa konflik agraria di Rempang adalah bentuk perampasan tanah rakyat.

“Saat ini kami sadar bahwa konflik agraria di Rempang adalah bentuk perampasan tanah rakyat oleh rezim penguasa untuk kepentingan oligarki dan investasi asing,” ucapnya dalam video Menuju Indonesia Bebas Oligarki 2024, Terapkan Sistem Islam, Sabtu (23/9/2023) yang disiarkan kanal YouTube MNF TV.

Karena, menurut Agung, investasi asing pada faktanya tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, tidak berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja, tidak berdampak kepada kesejahteraan rakyat.

“Dan kami sadar bahwa pengembangan Pulau Rempang yang saat ini sedang dikerjakan, hanyalah memenangkan oligarki dan investor asing. Inilah orientasi pembangunan dengan tata kelola berdasarkan ideologi kapitalisme,” kritiknya.

Dengan mengepalkan tangan ke atas Agung bersama anggota FKSU menyerukan lima tuntutan.

“Kami mencintai tanah ini, kami mencintai negeri ini. Oleh karena itu. Pertama, tolak perampasan tanah Rempang dan tanah-tanah lainnya milik rakyat. Kedua, wahai penguasa! Hentikan kezaliman sesegera mungkin. Ketiga, wahai rakyat Rempang! Bersabarlah dan terus speak-up melawan. Keempat, perlu kita sadari bahwa Allah dan Rasul-Nya memiliki konsep tentang agraria, tentang politik, tentang geopolitik, dan Islam mampu menjawabnya. Kelima, oleh karena itu, kami suarakan untuk menerapkan sistem Islam dalam naungan Khilafah demi Indonesia yang lebih baik,” pekiknya.

Seruan ini, lanjut Agung, ditujukan kepada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Mianga sampai Pulau Rote. Dan juga kepada pemangku kepentingan negeri ini.

“Dengan kecintaan kami yang dalam pada Indonesia, kecintaan kami yang dalam pada tanah dan air Indonesia ini, yang kami lahir dari sini kami mencintai negeri ini. Kami malah bertanya mana yang kemarin bilang Pancasila harga mati dan NKRI harga mati? Terus terang kami mempertanyakan itu bahkan kami juga mempertanyakan gimana Pancasila kalau sudah seperti ini ketika hegemoni oligarki dan hegemoni investasi asing begitu sangat kuat sekali?” pungkasnya.[] Irianti Aminatun

Sumber : MU

Berbagi :